Akademisi: sinergi lintas sektor jadi kunci pengendalian inflasi Aceh
New Policy – Banda Aceh, Senin – Dalam upaya mengatasi inflasi Aceh yang mencapai 5,84 persen pada bulan Juni 2026, Prof Hafas Furqani, akademisi dari UIN Ar Raniry Banda Aceh, menekankan pentingnya kerja sama antar sektor. Angka inflasi tersebut melebihi tingkat nasional, yang hanya sebesar 3,34 persen. Menurut Prof Hafas, koordinasi yang baik antara pemerintah setempat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), para pengusaha, serta masyarakat menjadi faktor utama untuk menjaga stabilitas harga tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga.
Faktor Penyebab Inflasi yang Tinggi
Prof Hafas menjelaskan bahwa inflasi Aceh terutama dipicu oleh kenaikan harga komoditas pangan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama tekanan inflasi, terutama beras serta cabai merah. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan biaya transportasi juga berkontribusi signifikan pada meningkatnya inflasi. Selain itu, ia menyoroti bahwa kondisi ekonomi Aceh kini tergantung pada pasokan dari luar daerah untuk beberapa kebutuhan strategis.
“Aceh juga masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan dari luar daerah untuk sejumlah komoditas strategis,” kata Prof Hafas.
Menurutnya, dampak bencana banjir bandang dan longsor pada akhir November 2025 masih terasa, terutama dalam hal gangguan pada lahan pertanian, jalan, serta jembatan. Kondisi ini menghambat proses distribusi barang dan memperkuat tekanan inflasi. Ia menambahkan bahwa ketidakstabilan produksi dan distribusi menjadi tantangan utama dalam upaya mengendalikan inflasi.
Dampak pada Daya Beli dan Kesejahteraan Masyarakat
Inflasi yang tinggi berpotensi mengurangi daya beli warga, khususnya kelompok dengan pendapatan rendah. Kenaikan harga kebutuhan pokok seringkali tidak diimbangi dengan peningkatan penghasilan, sehingga kesejahteraan riil masyarakat dapat terganggu. Dampak ini berpotensi mempertahankan tingkat kemiskinan di Aceh, karena masyarakat tidak memiliki akses yang cukup ke sumber pendapatan tambahan.
Solusi yang Diperlukan untuk Mengatasi Inflasi
Menurut Prof Hafas, solusi untuk mengendalikan inflasi tidak hanya bergantung pada operasi pasar. Ia menyarankan penguatan ketahanan pangan daerah, perbaikan rantai pasok, dan peningkatan produktivitas ekonomi lokal sebagai langkah strategis. Selain itu, inflasi yang tinggi juga dianggap sebagai momentum untuk melakukan reformasi ekonomi daerah.
“Apabila produktivitas sektor-sektor tersebut ditingkatkan, maka Aceh tidak hanya mampu menekan inflasi, tetapi juga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” katanya.
Prof Hafas mengemukakan bahwa Aceh memiliki potensi besar di berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, perkebunan, serta ekonomi syariah. Dengan pengembangan sektor-sektor ini, ia yakin Aceh bisa memperkuat ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasokan luar. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan seperti tingkat produktivitas yang rendah, biaya logistik yang tinggi, dan rantai pasok yang tidak lancar tetap menjadi faktor pengganggu stabilitas harga.
Potensi Ekonomi Aceh dan Reformasi Daerah
Ia menekankan perlunya pemerintah dan stakeholder lain bergerak bersama untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih efektif. Sinergi lintas sektor, seperti kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat, dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Prof Hafas juga berharap reformasi ekonomi daerah bisa berjalan secara terpadu, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
Menurut data BPS, kenaikan harga beras dan cabai merah menjadi indikator utama inflasi Aceh. Komoditas-komoditas ini memang sangat berpengaruh pada kebutuhan sehari-hari warga, terutama masyarakat miskin yang lebih rentan terhadap fluktuasi harga. Ia menegaskan bahwa inflasi yang tinggi justru menjadi peluang untuk mengubah pola ekonomi Aceh, sekaligus memperkuat daya tahan terhadap tekanan eksternal.
Prof Hafas Furqani, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, menyampaikan bahwa kenaikan biaya logistik dan transportasi menjadi salah satu hambatan dalam menekan inflasi. Meski demikian, ia yakin Aceh mampu mengatasi tantangan ini dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada. Upaya peningkatan produktivitas dalam sektor pertanian, misalnya, bisa menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan eksternal.
Dalam pandangan Prof Hafas, pemerintah daerah harus berperan aktif dalam mendorong keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha. Koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait diharapkan dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil. Jika tidak, inflasi yang tinggi bisa berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh, terutama pada kelompok yang paling rentan.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa ekonomi syariah menjadi salah satu peluang besar yang bisa dikembangkan Aceh. Dengan memperkuat sektor ini, Aceh tidak hanya mampu menstabilkan harga, tetapi juga menciptakan model ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Prof Hafas menegaskan bahwa sinergi lintas sektor harus menjadi prioritas dalam menangani inflasi, karena hal ini terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas harga.
