Program Terbaru: Pengamat: Transformasi transportasi publik kunci kemandirian energi

Pengamat: Transformasi transportasi publik kunci kemandirian energi

Dari Jakarta, pakar transportasi menyebut perubahan sistem transportasi umum menjadi berbasis listrik sebagai langkah strategis menghadapi krisis energi

Dari Jakarta, seorang pakar transportasi, Djoko Setijowarno, menyatakan bahwa mengubah sistem transportasi publik menjadi berbasis listrik merupakan langkah penting untuk mengatasi krisis energi. Menurutnya, ini adalah cara efektif untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) serta mendorong kemandirian energi secara nasional.

“Perlu adanya langkah-langkah krusial yang perlu diambil pemerintah Indonesia, pertama percepatan migrasi ke transportasi umum berbasis listrik,” kata Djoko yang juga Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) sebagaimana keterangannya di Jakarta, Minggu.

Djoko menegaskan bahwa proses transformasi ini harus bersifat strategis dan berkelanjutan, guna mengurangi ketergantungan pada BBM dalam sektor transportasi. Ia menyoroti bahwa dominasi konsumsi energi pada transportasi, khususnya kendaraan pribadi, menjadi tantangan utama yang harus diatasi melalui kebijakan yang mendorong peralihan ke transportasi umum secara masif.

Menurut Djoko, percepatan penggunaan transportasi umum berbasis listrik menjadi solusi paling efektif untuk menekan konsumsi BBM sekaligus meningkatkan efisiensi energi di berbagai kota besar Indonesia. Ia menyarankan penggantian armada transportasi umum dengan bus listrik secara bertahap dan masif agar proses elektrifikasi dapat dipercepat serta mendukung target pengurangan emisi nasional.

Djoko juga menekankan pentingnya integrasi antarmoda seperti KRL, MRT, LRT, dan layanan pengumpan. Ia berpendapat bahwa konektivitas yang lebih baik dapat mendorong masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi. Selain itu, ia menyoroti kebutuhan reformasi subsidi energi karena selama ini subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas.

Untuk menjamin subsidi BBM benar-benar digunakan oleh angkutan umum dan sektor logistik, Djoko mendorong digitalisasi penyalurannya melalui sistem berbasis data. Ia juga mengusulkan relokasi sebagian anggaran subsidi ke pembangunan infrastruktur pendukung kendaraan listrik, seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), jalur sepeda, dan fasilitas pejalan kaki.

Dalam mendukung elektrifikasi, Djoko menekankan perlunya insentif yang lebih besar bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik, terutama sepeda motor yang memiliki populasi dan konsumsi energi tinggi. Namun, penerapan insentif tersebut harus disesuaikan dengan kondisi wilayah, termasuk memprioritaskan daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) yang membutuhkan solusi transportasi efisien.

Lebih lanjut, Djoko mengusulkan pengembangan mikro-mobilitas seperti sepeda listrik dan skuter dengan dukungan jalur khusus. Ia juga menyebut optimalisasi logistik berbasis jalur rel sebagai strategi penting karena angkutan barang menggunakan kereta api dinilai jauh lebih efisien dibandingkan truk.

Dia menyarankan percepatan pembangunan jalur rel ganda serta reaktivasi jalur lama di Pulau Jawa dan Sumatera agar distribusi logistik beralih ke moda transportasi yang lebih hemat energi. Selain itu, pengembangan bahan bakar nabati seperti biodiesel B40 dan B50 perlu terus dilanjutkan untuk menjaga ketahanan energi serta stabilitas pangan nasional.

“Melalui integrasi kebijakan yang komprehensif, mulai dari reformasi subsidi, dukungan produksi bus listrik nasional, hingga optimalisasi logistik jalur rel, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari krisis energi,” tambah Djoko.