Myanmar akhirnya akui 300 ribu Rohingya di Bangladesh bisa repatriasi

Myanmar Buka Pintu Pulang bagi Ratusan Ribu Rohingya di Bangladesh

Fukushimask.com – Langkah diplomatik yang selama bertahun-tahun dianggap mustahil akhirnya tercapai. Pemerintah Myanmar secara resmi mengakui bahwa hampir 309.000 pengungsi Rohingya yang bermukim di kamp-kamp Bangladesh merupakan mantan penduduk Negara Bagian Rakhine. Pengakuan ini sekaligus membuka jalan bagi kemungkinan pemulangan mereka ke tanah kelahiran, dengan syarat situasi keamanan di wilayah tersebut telah membaik secara memadai.

Verifikasi 308.975 Nama: Titik Balik dalam Krisis Pengungsian

Kementerian Luar Negeri Myanmar mengumumkan bahwa 308.975 pengungsi telah melewati proses verifikasi identitas dan dikonfirmasi sebagai warga asal Rakhine. Angka ini bukan sekadar statistik administratif; ia mewakili satu generasi manusia yang kehilangan rumah, dokumen, dan rasa aman dalam satu malam pada tahun 2017. Dengan mengakui status mereka, Naypyidaw secara implisit mengakui pula bahwa negara gagal melindungi warganya sendiri selama beberapa dekade.

“Myanmar akan menerima para pengungsi terlantar tersebut, yang telah diverifikasi sebagai mantan penduduk Negara Bagian Rakhine, setelah situasi keamanan di Negara Bagian Rakhine menjadi lebih stabil.”

Pernyataan kementerian itu menjadi sinyal bahwa negosiasi bilateral antara Dhaka dan Naypyidaw telah mencapai fase yang sebelumnya tidak pernah tercapai. Sebelumnya, setiap upaya repatriasi — baik yang diinisiasi oleh Bangladesh maupun Myanmar — selalu kandas di tengah ketegangan militer dan ketidakpastian hukum mengenai status kewarganegaraan para pengungsi.

Bayang-Bayang Konflik di Rakhine

Proses pemulangan tidak bisa dilepaskan dari realitas lapangan. Negara Bagian Rakhine masih menjadi arena pertempuran antara Tentara Nasional Myanmar dan Arakan Army, kelompok bersenjata etnis Rakhine yang menguasai sebagian besar wilayah di negara bagian tersebut. Selama pertempuran berlangsung, jaminan keamanan bagi siapa pun yang kembali ke kampung halaman tetap menjadi pertanyaan terbuka. Tanpa gencatan senjata yang kredibel dan mekanisme perlindungan sipil, janji repatriasi berisiko menjadi retorika belaka.

Kekhawatiran para pengungsi bukan tanpa dasar. Sejak operasi militer besar-besaran pada akhir 2017, ratusan ribu Rohingya melarikan diri dalam kondisi kacau. Mereka meninggalkan rumah, ladang, dan kuburan leluhur dalam hitungan jam. Banyak yang tidak pernah kembali ke desa asal sejak saat itu. Trauma kolektif ini membuat setiap wacana “pulang” dibarengi pertanyaan: pulang ke mana, dalam kondisi apa, dan dengan jaminan hukum apa?

Diskriminasi yang Berakar Dalam

Untuk memahami mengapa repatriasi menjadi isu yang begitu sensitif, perlu dilihat konteks historis. Etnis Rohingya — kelompok minoritas yang mayoritas beragama Islam — telah lama hidup dalam status tanpa kewarganegaraan di Myanmar. Mereka tidak memiliki akses penuh terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kebebasan bergerak, maupun perlindungan hukum. Penganiayaan sistematis, pembatasan perkawinan, dan penghilangan identitas etnis dari dokumen negara menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari selama puluhan tahun.

Kondisi ini membuat para pengungsi di Bangladesh menuntut tiga syarat sebelum mempertimbangkan kepulangan: jaminan kewarganegaraan yang sah, perlindungan keamanan fisik, serta pengakuan atas hak-hak dasar sebagai manusia. Tanpa ketiganya, kembalinya ratusan ribu orang ke Rakhine hanya akan mengulang siklus pengungsian dalam skala baru.

Posisi Bangladesh dan Kriteria Sukarela

Dhaka secara konsisten menegaskan bahwa repatriasi hanya dapat dilakukan secara sukarela, aman, dan berkelanjutan. Artinya, tidak ada paksaan, tidak ada pemulangan massal dalam satu gelombang, dan setiap individu harus memiliki pilihan nyata untuk tetap tinggal atau kembali. Kriteria ini sejalan dengan prinsip hukum internasional tentang hak asasi pengungsi, yang melarang pemulangan paksa ke negara asal di mana seseorang berisiko mengalami perlakuan buruk.

Hingga saat ini, belum ada satu pun operasi pemulangan besar-besaran yang berhasil dilaksanakan. Beberapa inisiatif kecil-kecilan pernah dicoba, namun selalu terhenti karena ketiadaan kerangka hukum yang jelas mengenai status hukum para pengungsi setelah kembali ke Myanmar.

Skala Krisi yang Lebih Luas

Angka 308.975 yang baru diverifikasi hanyalah sebagian dari total lebih dari 1,3 juta etnis Rohingya yang kini mencari perlindungan di Bangladesh. Sisanya tersebar di berbagai kamp, permukiman informal, dan kota-kota di sepanjang perbatasan. Sebagian lagi memilih jalur laut yang berbahaya, menyeberangi Teluk Benggala menuju Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, sering kali dengan kapal-kapal kayu yang tidak layak laut.

Pengakuan Myanmar terhadap status mantan penduduk Rakhine bagi hampir 309.000 orang menjadi langkah pertama yang berarti. Namun, antara pengakuan di atas kertas dan realitas di lapangan masih terbentang jarak yang sangat lebar. Yang menentukan bukan lagi apakah Naypyidaw mau mengakui keberadaan mereka, melainkan apakah negara itu mampu menjamin bahwa kepulangan berarti kehidupan yang bermartabat, bukan sekadar perpindahan lokasi penderitaan.