Anggota DPR kaji pidana judol jadi sasaran RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset Dimasukkan Judol: Komisi III DPR Buka Ruang bagi Penindakan Tegas

Fukushimask.com – Perdebatan soal bagaimana negara menyita kekayaan yang diperoleh dari kejahatan terus bergulir di ruang-ruang sidang parlemen. Kali ini, fokus pembahasan meluas ke sektor yang selama ini menjadi sumber keluhan publik: perjudian daring atau judol. Komisi III DPR RI menyatakan sedang mempertimbangkan apakah tindak pidana judi online layak dimasukkan sebagai sasaran perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset yang tengah disusun.

Abdullah, anggota Komisi III DPR, menegaskan bahwa langkah tersebut masih berada pada fase penjajakan. Ia menyebut prosesnya sebagai tahap “belanja masalah”, di mana berbagai isu dan topik terkait rancangan undang-undang itu dikembangkan serta didalami secara bertahap. Keputusan akhir soal pencantuman judol sebagai objek perampasan aset akan diambil setelah Komisi III berdiskusi dengan sejumlah pemangku kepentingan.

“Intinya, saat ini masih dalam tahap belanja masalah, dengan mengembangkan dan mendalami berbagai isu dan topik terkait RUU tersebut.”

Mengapa Perampasan Aset Menjadi Instrumen Strategis

Indonesia selama ini menghadapi persoalan klasik: pelaku kejahatan ekonomi kerap menikmati hasil kejahatannya karena mekanisme perampasan aset belum tersedia secara memadai dalam kerangka hukum pidana. Undang-undang yang ada cenderung berfokus pada penjatuhan hukuman penjara dan denda, sementara pelacakan serta penyitaan kekayaan yang diperoleh secara tidak sah masih terbatas. RUU Perampasan Aset dirancang untuk menutup celah tersebut dengan memberi negara alat hukum yang lebih tajam, termasuk kemampuan menyita aset tanpa harus menunggu vonis pidana terlebih dahulu dalam kondisi tertentu.

Pengenaan judol ke dalam instrumen ini membawa konsekuensi praktis yang signifikan. Operator judi daring yang beroperasi tanpa izin resmi, atau yang menggunakan skema pencucian uang untuk menyamarkan aliran dana, berpotensi kehilangan seluruh kekayaan yang ditelusuri berasal dari aktivitas perjudian. Bagi masyarakat yang menjadi korban kerugian finansial akibat judol, keberadaan mekanisme perampasan aset membuka peluang pemulihan kerugian secara lebih terstruktur.

Transparansi dan Partisipasi Publik Jadi Syarat Mutlak

Abdullah menekankan bahwa karena RUU Perampasan Aset menyentuh hajat hidup orang banyak, proses penyusunannya tidak boleh berjalan tertutup. Ia menegaskan bahwa partisipasi publik merupakan elemen yang tidak dapat diabaikan dalam penyusunan naskah yang bersifat strategis dan penting. Sejauh ini, Komisi III terus membuka ruang bagi aspirasi dari berbagai kalangan, termasuk pemangku kebijakan, agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar berkualitas ketika kelak disahkan.

“Sehingga untuk menghasilkan RUU yang berkualitas, Komisi III wajib menyusunnya dengan cermat and tidak tergesa-gesa.”

Pernyataan ini sejalan dengan prinsip tata kelola legislasi yang baik: semakin luas dampak suatu undang-undang terhadap hak-hak warga negara, semakin tinggi standar keterbukaan yang harus dipenuhi dalam proses pembentukannya. Perampasan aset, jika tidak dirancang dengan mekanisme perlindungan yang memadai, berisiko menyentuh hak milik warga yang tidak bersalah. Oleh karena itu, masukan dari akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta menjadi bagian integral dari proses penyusunan.

Draf Belum Dirilis: DPR Khawatir Miskomunikasi Publik

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menjelaskan bahwa naskah RUU Perampasan Aset belum dipublikasikan ke publik. Alasannya, draf tersebut masih dalam tahap perapian dan belum melewati proses formal tim perumus (timus) serta tim sinkronisasi (timsin). Cucun khawatir, jika naskah yang belum final dibuka lebih awal, masyarakat akan melakukan interpretasi yang keliru terhadap ketentuan yang sebenarnya masih berubah-ubah.

“Justru bahaya kalau belum timus-timsin sudah dibuka, malah jadi misinterpretasi nantinya.”

Pernyataan Cucun disampaikan di kompleks parlemen, Jakarta, pada Selasa (1/9). Ia menegaskan bahwa DPR sengaja menahan diri untuk tidak merilis naskah sejak awal agar tidak menimbulkan spekulasi yang dapat mendistorsi substansi regulasi. Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian lembaga legislatif dalam mengelola ekspektasi publik terhadap undang-undang yang sensitif.

Implikasi bagi Ekosistem Judi Daring di Indonesia

Perkembangan ini terjadi di tengah maraknya kasus judi online yang melibatkan miliaran rupiah per bulan dalam transaksi digital. Banyak operator judol beroperasi di ruang abu-abu hukum, memanfaatkan celah regulasi untuk mengumpulkan dana dari jutaan pemain. Jika RUU Perampasan Aset kelak mencakup judol sebagai sasaran, negara akan memiliki instrumen untuk menelusuri dan menyita aset yang diperoleh dari aktivitas tersebut, termasuk rekening bank, properti, kendaraan, dan instrumen keuangan lainnya.

Langkah ini juga berpotensi mengubah dinamika penegakan hukum. Selama ini, penindakan terhadap judi daring lebih banyak berfokus pada penangkapan individu dan penyitaan perangkat. Dengan kerangka perampasan aset, fokus dapat bergeser ke pelacakan aliran dana dan pengembalian kekayaan kepada negara atau korban. Bagi pelaku usaha yang sah di sektor permainan daring berizin, kejelasan regulasi semacam ini justru menciptakan kepastian hukum yang membedakan mereka dari operator ilegal.

Proses legislasi RUU Perampasan Aset masih panjang. Dari tahap belanja masalah hingga pengesahan, setiap substansi akan melewati pembahasan komisi, sidang paripurna, dan mekanisme sinkronisasi. Apakah judol akhirnya masuk sebagai sasaran eksplisit dalam undang-undang tersebut akan bergantung pada hasil diskusi lintas pihak yang kini sedang berlangsung di Komisi III DPR RI.