Komnas HAM minta penanganan karhutla lindungi hak warga terdampak

Karhutla 2026: Komnas HAM Tuntut Negara Lindungi Hak Warga yang Terpapar Kabut Asap

Fukushimask.com – Lebih dari tiga juta penduduk di 37 kabupaten dan kota di Sumatera serta Kalimantan terpapar langsung kabut asap kebakaran hutan dan lahan pada pertengahan Agustus 2026. Angka tersebut, yang tercatat dalam data Kementerian Kesehatan per 21 Agustus 2026, menggambarkan skala dampak yang jauh melampaui sekadar kerusakan ekologis. Di balik angka itu terdapat anak-anak yang ruang belajarnya terganggu, petani yang kehilangan sumber penghidupan, serta kelompok rentan yang membutuhkan intervensi kesehatan segera.

Menyadari dimensi kemanusiaan tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan pernyataan resmi di Jakarta pada Kamis, mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk memperkuat seluruh rantai penanganan karhutla — mulai dari pencegahan, pemadaman, hingga pemulihan hak warga yang terdampak. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar peristiwa alam yang terjadi secara spontan.

“Karhutla tidak dapat dipandang semata sebagai peristiwa alam. Ada aktivitas manusia, tata kelola lahan dan hutan, pengawasan, penegakan hukum, serta kondisi iklim yang harus dilihat secara menyeluruh,” kata Anis.

Skala Kebakaran dan Titik Panas

Pemerintah menyebut luas lahan yang terbakar secara nasional telah mencapai sekitar 107.000 hektare hingga pertengahan Agustus 2026. Penanganan diprioritaskan pada enam provinsi: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Distribusi titik panas menunjukkan konsentrasi yang tidak merata. BMKG mendeteksi 1.104 titik panas di sembilan provinsi di Sumatra pada 22 Agustus 2026, dengan Sumatera Selatan mencatatkan angka tertinggi yakni 528 titik.

Di kawasan Kalimantan, Kementerian Kehutanan melaporkan 518 titik panas berkepercayaan tinggi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan pada 19 Agustus 2026. Secara kumulatif selama 17–19 Agustus 2026, total 750 titik panas berkepercayaan tinggi terdeteksi di ketiga provinsi tersebut. BNPB mencatat luas karhutla di Kalimantan Barat mencapai sekitar 38.310 hektare sejak Januari hingga Agustus 2026, sementara Kalimantan Tengah mencatat sekitar 4.115 hektare hingga 19 Agustus 2026. Di Sumatera, BNPB melaporkan luas lahan terbakar sekitar 16.249 hektare di Riau dan 1.926 hektare di Sumatera Selatan pada periode yang sama.

Dampak terhadap Hak Dasar Warga

Anis Hidayah menekankan bahwa karhutla menyentuh hampir seluruh spektrum hak asasi manusia. Kerusakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat menjadi pintu masuk bagi pelanggaran hak kesehatan, hak atas penghidupan yang layak, hak pendidikan, hak pangan, dan hak atas air bersih. Kabut asap yang berkepanjangan membatasi aktivitas ekonomi masyarakat, menghambat proses belajar di sekolah, dan memperburuk kondisi kesehatan pernapasan, terutama pada anak, lansia, serta ibu hamil.

Komnas HAM menilai kelompok rentan menjadi pihak yang paling membutuhkan perlindungan segera. Pemulihan hak mereka tidak boleh ditunda hingga seluruh proses hukum rampung. Negara, dalam pandangan lembaga ini, berkewajiban memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap lingkungan yang sehat, layanan kesehatan, dukungan penghidupan, fasilitas pendidikan, serta bantuan psikososial secara paralel dengan jalannya proses hukum.

“Pemulihan tidak boleh menunggu proses hukum selesai. Negara perlu memastikan masyarakat mendapatkan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, kesehatan, penghidupan, pendidikan, serta dukungan psikososial, sementara pihak yang terbukti bertanggung jawab tetap harus menjalani proses hukum,” ujar Anis.

Pencegahan: Hidrologi Gambut, Peringatan Dini, dan Standar Udara

Di luar respons darurat, Komnas HAM mendorong penguatan langkah preventif yang bersifat struktural. Beberapa rekomendasi utama meliputi pemulihan hidrologi lahan gambut yang selama puluhan tahun mengalami penurunan muka air akibat drainase dan eksploitasi; penguatan sistem peringatan dini yang telah terverifikasi secara ilmiah; penerapan standar kualitas udara yang mengacu pada pedoman WHO; serta penetapan indikator kinerja yang dapat diawasi oleh publik secara transparan.

Evaluasi perizinan dan pengelolaan konsesi, khususnya di wilayah gambut, juga dinilai mendesak. Proses tersebut harus melibatkan masyarakat lokal dan masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan langsung, bukan sekadar formalitas administratif. Lahan gambut yang berfungsi sebagai cadangan karbon dan penyangga hidrologi, jika dikelola tanpa memperhatikan kapasitas serap airnya, akan menjadi bahan bakar alami yang memperparah kebakaran setiap musim kemarau.

Penegakan Hukum: 89 Laporan, 72 Tersangka

Dari sisi penegakan hukum, Polri menangani 89 laporan dugaan tindak pidana karhutla di sembilan Polda dan menetapkan 72 orang sebagai tersangka perorangan pada periode 1 Januari hingga 21 Agustus 2026. Komnas HAM meminta agar proses hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan, melainkan menjangkau seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab — termasuk kemungkinan keterlibatan pemodal, korporasi, dan pemilik manfaat akhir dari konsesi lahan.

Keterbukaan Informasi sebagai Hak Warga

Sebagai penutup posisinya, Komnas HAM meminta pemerintah membuka informasi secara berkala dan mudah diakses mengenai sebaran kebakaran, kualitas udara, status serta penggunaan lahan, dan perkembangan proses hukum. Lembaga ini menilai keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan prasyarat agar masyarakat mampu melakukan pengawasan, memperoleh pengetahuan yang memadai untuk melindungi diri, dan mengakses mekanisme pemulihan secara efektif. Tanpa data yang terbuka dan tepat waktu, warga terdampak akan terus berada dalam posisi paling lemah dalam rantai respons bencana.