Bareskrim bawa awak MV King Sun ke Jakarta untuk diperiksa intensif

Delapan Awak Kapal MV King Sun Diperiksa Intensif di Jakarta Terkait Penyelundupan Ketamin

Fukushimask.com – Kedelapan anggota awak kapal MV King Sun kini berada di Jakarta untuk menjalani proses pemeriksaan intensif. Mereka menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyelundupan bahan narkotika jenis ketamin dengan jumlah mencapai 1.298 kilogram atau setara hampir 1,3 ton. Langkah pemindahan ini dilakukan agar penyidik dapat menggali lebih dalam mengenai jaringan distribusi narkoba yang beroperasi di atas kapal tersebut.

Kasubdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Komisaris Besar Polisi Zulkarnain Harahap, menjelaskan bahwa para tersangka sebelumnya telah ditahan di Batam sejak 8 Agustus 2026. Pemindahan ke ibu kota dilakukan dengan pertimbangan strategis untuk memperluas penyelidikan terhadap seluruh elemen jaringan yang terlibat. Proses ini mencakup identifikasi pihak yang mempersiapkan, yang memberikan perintah, hingga pemilik ketamin yang akan dibawa masuk ke Indonesia.

Kedelapan tersangka ini akan menjalani pemeriksaan intensif untuk mencari, mengetahui, dan mengejar jaringan atasnya, baik merupakan yang mempersiapkan, kemudian yang menyuruh, maupun pemilik ketamin yang akan dibawa ke Indonesia.

Komposisi Awak Kapal dan Peran Masing-Masing

Delapan orang tersangka tersebut terdiri dari satu warga negara Taiwan dan tujuh warga negara Myanmar. Setiap anggota awak kapal memiliki tanggung jawab dan peran yang berbeda-beda dalam operasional kapal. Berdasarkan penjelasan resmi, susunan awak kapal mencakup seorang kapten sebagai pemimpin kapal, satu orang manajer yang merupakan warga negara Taiwan, satu orang yang bertugas di bagian mesin, serta lima orang sebagai anak buah kapal atau ABK.

Perbedaan peran ini menjadi penting dalam proses penyelidikan karena setiap individu memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda dalam kasus penyelundupan. Kapten dan manajer biasanya memiliki tanggung jawab lebih besar dalam pengambilan keputusan, sementara ABK dan kru mesin lebih terlibat dalam aspek teknis operasional kapal selama perjalanan.

Dasar Hukum dan Ancaman Pidana

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketentuan ini mengatur bahwa barang siapa memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak sesuai dengan standar mutu, keamanan, dan khasiat diancam dengan hukuman 12 tahun penjara. Ancaman pidana ini mencerminkan tingkat seriusnya kasus penyelundupan yang melibatkan jumlah ketamin cukup besar.

Jumlah ketamin yang disita mencapai 1.298 kilogram merupakan volume yang signifikan untuk pasar narkotika di Indonesia. Ketamin umumnya digunakan sebagai obat bius dalam dunia medis, namun juga memiliki potensi penyalahgunaan sebagai obat-obatan terlarang. Volume sebesar ini menunjukkan bahwa kapal tersebut membawa muatan untuk distribusi dalam skala besar, bukan untuk konsumsi pribadi atau penggunaan terbatas.

Proses Penyelidikan Lebih Lanjut

Mengenai indikasi adanya warga negara Indonesia dalam bagian peredaran barang haram tersebut, pihak berwenang masih melakukan pendalaman. Proses penyelidikan terus berlangsung untuk mengidentifikasi seluruh pihak yang terlibat, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun yang menjadi pemilik barang ataupun sponsor dari operasi penyelundupan ini.

Kita masih melakukan penyelidikan. Mohon doa supaya penyelidikan kita lebih mendalam, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun yang pemilik barang ataupun yang menjadi sponsornya.

Peran Batam sebagai titik transit penting dalam kasus ini tidak dapat diabaikan. Kota ini merupakan salah satu pusat perdagangan dan pelabuhan internasional yang strategis, sehingga sering menjadi jalur distribusi barang termasuk narkotika. Penahanan para tersangka di Batam sejak awal menunjukkan bahwa operasi penyelundupan ini memiliki kaitan erat dengan aktivitas di wilayah tersebut.

Sebelumnya, TNI AL bersama tim gabungan berhasil menggagalkan dugaan penyelundupan 1.298 kilogram ketamin dari MV King Sun di perairan utara Tanjung Berakit, Kepulauan Riau, pada 6 Agustus 2026. Operasi penangkapan ini merupakan hasil koordinasi intensif antara berbagai instansi keamanan yang bertugas menjaga perairan Indonesia dari aktivitas penyelundupan.

Proses hukum selanjutnya akan melibatkan pemeriksaan saksi, analisis bukti fisik, dan verifikasi dokumen kapal untuk memastikan kelengkapan proses penegakan hukum. Para tersangka akan menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku hingga putusan akhir dari pengadilan.