Kemenkum kaji sistem pelacakan permohonan kewarganegaraan

Kemenkum Kembangkan Sistem Pelacakan Digital untuk Permohonan Kewarganegaraan

Fukushimask.com – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelacakan permohonan pewarganegaraan yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Langkah strategis ini bertujuan memberikan transparansi penuh kepada setiap pemohon mengenai posisi dan perkembangan aplikasi mereka sepanjang proses administratif yang berlangsung.

Andry Indrady, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum di lingkungan Kemenkum, menjelaskan bahwa inisiatif pengkajian ini merupakan implementasi langsung dari arahan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Fokus utama dari kajian tersebut adalah menciptakan sistem informasi yang memungkinkan pemohon memantau setiap tahap permohonan secara real-time, mulai dari penerimaan awal hingga keputusan final yang dikeluarkan oleh kementerian terkait.

Dalam rangka kepastian hukum ke depan, saat ini Pak Menteri sedang meminta kajian bagaimana nanti pelacakan permohonan setiap pemohon kewarganegaraan itu bisa dilihat per tahapan sampai dengan tahapan kementerian mana permohonan itu berada.

Inisiatif ini muncul setelah adanya masukan konstruktif dari masyarakat selama acara diskusi bertajuk Pasti Ada Solusi yang diselenggarakan di kantor Kemenkum, Jakarta. Salah satu peserta diskusi, Azhari Iljas Rasuman, mengemukakan pengalaman pribadi mengenai keterlambatan pemrosesan permohonannya yang telah diajukan sejak tahun 2024. Selama kurun waktu dua tahun, ia secara rutin melakukan tindak lanjut setiap bulan untuk memastikan permohonan tidak tertunda lebih lama.

Dulyono, Direktur Tata Negara di Kemenkum, memberikan penjelasan bahwa rentang waktu satu hingga dua tahun untuk menyelesaikan proses kewarganegaraan masih berada dalam kategori normal. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas verifikasi yang melibatkan banyak pihak, termasuk kementerian lain dan lembaga pemerintah non-kementerian. Proses verifikasi tidak hanya mencakup pemeriksaan dokumen secara administratif, tetapi juga verifikasi faktual yang memastikan keabsahan informasi yang disampaikan oleh pemohon.

Kalau untuk prosesnya, saya rasa normal satu hingga dua tahun karena melibatkan kementerian/lembaga lain, dan verifikasi itu harus benar-benar ada peninjauan verifikasi dokumen dan juga verifikasi faktual.

Khusus untuk kasus Azhari, Kemenkum baru saja menerima hasil verifikasi dari kedutaan besar pada bulan Agustus 2026. Dokumen clearance tersebut mengonfirmasi bahwa pemohon tidak memiliki catatan permasalahan hukum di negara asalnya. Proses ini menjadi salah satu tahapan krusial sebelum permohonan dapat diproses lebih lanjut oleh Kemenkum.

Dengan adanya sistem pelacakan yang akan dikembangkan, para pemohon tidak perlu lagi bergantung pada informasi lisan atau kunjungan fisik ke berbagai kantor instansi. Setiap kemajuan permohonan akan tercatat secara digital dan dapat diakses melalui platform yang akan disediakan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi beban psikologis dan biaya transportasi bagi para pemohon yang selama ini harus bolak-balik ke berbagai kantor pemerintah.

Kompleksitas proses kewarganegaraan di Indonesia memang memerlukan koordinasi antar-lembaga yang intensif. Setiap permohonan harus melalui serangkaian verifikasi yang ketat untuk memastikan tidak ada celah hukum yang dapat menimbulkan masalah di masa depan. Verifikasi faktual, misalnya, melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap riwayat hidup, pekerjaan, dan status hukum pemohon di negara asal maupun selama tinggal di Indonesia.

Peran kedutaan besar dalam proses ini sangat signifikan karena mereka berfungsi sebagai pihak yang memverifikasi kondisi hukum pemohon di luar negeri. Clearance dari kedutaan menjadi dokumen penting yang harus dilengkapi sebelum permohonan masuk ke tahap final di Kemenkum. Keterlambatan penerimaan dokumen dari kedutaan sering kali menjadi penyebab utama penundaan proses yang dialami banyak pemohon.

Dulyono menegaskan bahwa Kemenkum akan segera menindaklanjuti permohonan Azhari setelah semua dokumen verifikasi diterima secara lengkap. Langkah ini menunjukkan komitmen instansi untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus yang telah lama tertunda. Sistem pelacakan yang akan diimplementasikan diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk masalah transparansi dan efisiensi dalam proses kewarganegaraan.

Pengembangan sistem ini juga sejalan dengan program digitalisasi pemerintahan yang sedang gencar dilakukan. Dengan adanya integrasi data antar-lembaga, proses verifikasi dapat dilakukan secara paralel rather than secara berurutan, sehingga waktu penyelesaian permohonan dapat dipersingkat secara signifikan. Para pemohon akan mendapatkan kepastian hukum yang lebih baik melalui sistem yang terintegrasi dan transparan ini.

Ke depan, Kemenkum berencana untuk melakukan sosialisasi secara luas mengenai mekanisme baru ini kepada masyarakat. Informasi mengenai cara mengakses sistem pelacakan, dokumen yang diperlukan, dan estimasi waktu proses akan disebarluaskan melalui berbagai kanal komunikasi resmi. Hal ini bertujuan memastikan bahwa setiap calon pemohon kewarganegaraan memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai proses yang akan mereka jalani.