Meeting Results: KPK terbuka jadi mitra Kemensos guna cegah korupsi pada Sekolah Rakyat

KPK Bersedia Jadi Mitra Kemensos dalam Upaya Mencegah Korupsi Sekolah Rakyat

Meeting Results – Jakarta, Kamis — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kesediaannya bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengawasi program Sekolah Rakyat dan menghindari adanya praktik korupsi. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa lembaga antikorupsi tersebut aktif mencari mitra dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi sejak tahap awal pengembangan kebijakan. “KPK siap menjadi mitra mitigasi yang memberikan kontribusi sejak permulaan, agar tidak ada ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan,” jelas Budi kepada para wartawan di ibu kota, Kamis.

KPK Kaji Potensi Korupsi dalam Proses Pengadaan

Menurut Budi, KPK sedang melakukan evaluasi terhadap potensi korupsi yang mungkin muncul dalam program Sekolah Rakyat. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pengendalian risiko di sepanjang siklus pengadaan barang dan jasa. “Kami akan mengamati bagaimana kebijakan ini diterapkan di lapangan, proses bisnisnya, serta mekanisme penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) hingga pengumuman tender,” katanya. Ia menekankan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya tentang pengawasan akhir, tetapi juga memastikan transparansi dan akuntabilitas dari awal hingga proses selesai.

“Dengan demikian, kita bisa mengantisipasi masalah sebelum terjadi, dan memastikan pengadaan tidak hanya efisien tetapi juga adil,” ujar Budi Prasetyo.

Pengadaan barang dan jasa dalam program Sekolah Rakyat menjadi fokus utama KPK karena sering kali menjadi sumber risiko korupsi. Budi menjelaskan, kebijakan pengadaan yang baik harus melibatkan partisipasi pihak yang terlibat, seperti pemerintah daerah, penyedia jasa, dan masyarakat. “Kami juga ingin melihat bagaimana kerja sama antarlembaga berjalan, serta keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan,” tambahnya.

Mensos Berencana Bertemu dengan KPK untuk Evaluasi

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan rencananya mengadakan pertemuan dengan pimpinan KPK untuk mendiskusikan data dan proses pengadaan barang dalam program Sekolah Rakyat. Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh masukan mengenai cara pengelolaan dana dan kebijakan yang diterapkan. “Kami akan memberikan semua data yang berkaitan dengan pengadaan, termasuk soal sepatu yang sempat menjadi perbincangan di media sosial,” kata Mensos.

Pertemuan tersebut direncanakan berlangsung pada Kamis, 6 Mei 2026, yang juga menjadi hari penulisan berita ini. Namun, Budi mengatakan bahwa agenda tersebut kemungkinan besar tidak akan dilaksanakan pada hari tersebut. “Kemungkinan besar, pertemuan itu ditunda karena ada beberapa persiapan yang harus diselesaikan,” terangnya.

“Kami ingin memastikan semua data sudah siap dan bisa memberikan gambaran jelas tentang kebijakan pengadaan barang dan jasa Sekolah Rakyat,” kata Budi.

Kementerian Sosial sendiri telah mengumumkan keinginannya mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa untuk program Sekolah Rakyat. Menurut Mensos, pengadaan sepatu menjadi salah satu topik yang perlu diperiksa secara rinci karena memicu berbagai pertanyaan dari masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa setiap pengadaan dilakukan secara transparan, terutama yang melibatkan dana publik,” jelasnya.

Potensi Korupsi dalam Proses Perencanaan

KPK juga menyoroti pentingnya perencanaan yang matang dalam pengadaan barang dan jasa. Budi Prasetyo menjelaskan bahwa lembaga tersebut akan menguji coba mekanisme seperti penyusunan HPS, seleksi penyedia jasa, hingga pengawasan pascapersetujuan. “Kami ingin memastikan bahwa semua proses dilakukan sesuai aturan, karena kesalahan di tahap perencanaan bisa memperbesar risiko korupsi di kemudian hari,” ucapnya.

Program Sekolah Rakyat, yang merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil, memerlukan pengelolaan anggaran yang hati-hati. Budi menambahkan bahwa KPK akan mengamati bagaimana Kementerian Sosial mengalokasikan dana dan memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran yang terjadi. “Dengan keterlibatan KPK, kita bisa membangun sistem yang lebih kuat untuk mengendalikan kebijakan pengadaan,” katanya.

Tantangan dan Harapan dalam Kolaborasi

Kolaborasi antara KPK dan Kemensos diharapkan bisa menjadi langkah strategis dalam pencegahan korupsi di sektor pendidikan sosial. Budi Prasetyo menyebut bahwa KPK siap memberikan bantuan dalam mengevaluasi sistem pengadaan barang dan jasa, termasuk dalam mengidentifikasi titik-titik rentan korupsi. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses berjalan lancar, sehingga program Sekolah Rakyat tidak hanya mencapai tujuannya tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Mensos Saifullah Yusuf juga menyampaikan bahwa pertemuan dengan KPK akan menjadi langkah penting dalam mengecek kinerja pengadaan barang. Menurutnya, data yang disajikan nanti akan menjadi bahan referensi untuk memperbaiki kebijakan. “Kami berharap dengan bantuan KPK, semua pengadaan bisa lebih akuntabel dan terpantau,” kata Mensos.

KPK menyatakan bahwa mereka tidak hanya akan memeriksa data tetapi juga proses keputusan yang diambil dalam pengadaan. Ini termasuk mengamati cara pemerintah mengalokasikan dana, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan. “KPK akan melibatkan berbagai pihak agar transparansi terjaga dan korupsi bisa diminimalkan,” ujar Budi.

Program Sekolah Rakyat sendiri memiliki peran penting dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak yang kurang beruntung. Dengan kolaborasi antara KPK dan Kemensos, diharapkan tidak hanya tercipta sistem pengadaan yang baik, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas program tersebut. “KPK akan terus berupaya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki dampak positif dan tidak ada kecurangan dalam penerapannya,” pungkas Budi.