Meeting Results: ORI Dorong Koordinasi Atasi Lambat Sertifikat Rumah
Meeting Results – Jakarta — Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) kembali menegaskan urgensi penguatan kerja sama antar lembaga dalam menangani masalah kronis terkait keterlambatan penyerahan sertifikat rumah kepada masyarakat. Pernyataan ini disampaikan secara tegas oleh Abdul Ghoffar, salah satu Anggota Ombudsman RI, selama pertemuan resmi dengan jajaran manajemen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau yang lebih dikenal sebagai BTN di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 1 Juli lalu. Meeting Results kali ini menyoroti pentingnya sinergi yang lebih kuat antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses pemberian sertifikat hunian.
Menurut Ghoffar, langkah penguatan koordinasi ini sangat krusial agar keluhan masyarakat yang selama ini sering muncul tidak terus-menerus berulang tanpa solusi nyata. Ia menjelaskan bahwa masalah sertifikat hunian saat ini telah menjadi perhatian bersama dari berbagai pihak terkait. Dengan adanya mekanisme kerja sama yang lebih terintegrasi sejak awal antara bank dan pengembang properti, proses penyelesaian berbagai kendala diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan efisien. Meeting Results ini juga menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat komunikasi rutin antara kedua lembaga.
“Soal sertifikat ini menjadi perhatian bersama. Saya membayangkan apabila sejak awal terdapat mekanisme kerja sama yang lebih terintegrasi antara bank dan pengembang, tentu proses penyelesaiannya dapat berjalan lebih baik,” kata Ghoffar.
Profil Keluhan dan Responsivitas BTN
Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman RI juga memaparkan gambaran menyeluruh mengenai laporan masyarakat yang diterima terkait pelayanan BTN dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data statistik yang dipresentasikan, sebagian besar pengaduan masyarakat masih didominasi oleh permasalahan yang berkaitan langsung dengan layanan kredit perbankan. Meeting Results ini memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk saling berbagi informasi dan pengalaman dalam menangani berbagai kasus yang muncul.
Beberapa isu utama yang sering dikeluhkan meliputi proses pelunasan kredit, pembayaran cicilan, pengembalian jaminan kredit, keterbukaan informasi kepada nasabah, hingga pelaksanaan eksekusi jaminan ketika terjadi wanprestasi. Meskipun demikian, Ghoffar memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen BTN dalam setiap proses penyelesaian laporan masyarakat yang ditangani oleh Ombudsman RI. Responsivitas BTN dalam menindaklanjuti laporan menjadi salah satu poin positif yang dicatat dalam Meeting Results.
Menurutnya, BTN termasuk instansi pemerintah yang sangat responsif dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman. Sebagian besar laporan telah berhasil diselesaikan melalui koordinasi yang baik antara kedua lembaga. Selama proses penyelesaian berlangsung, BTN selalu hadir, kooperatif, dan membuka ruang komunikasi yang luas dengan Ombudsman. Hal ini menunjukkan bahwa Meeting Results dapat menjadi platform yang efektif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pelayanan publik.
“Kami juga melihat bahwa sebagian besar permasalahan yang muncul berasal dari daerah, sementara beberapa laporan lainnya masih terus berproses sesuai mekanisme yang berlaku,” tuturnya.
Harapan ke Depan dan Penilaian Malaadministrasi 2026
Dengan demikian, pertemuan ini merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan yang selama ini telah terjalin baik antara Ombudsman RI dan BTN. Ke depan, Ghoffar berharap sinergi antara kedua lembaga dapat semakin baik sehingga berbagai persoalan pelayanan publik di sektor perbankan dapat diselesaikan secara bersama-sama dan komprehensif. Meeting Results ini juga menjadi langkah awal untuk implementasi mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dalam menangani kasus sertifikat rumah.
Sementara itu, Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, juga menyampaikan komitmennya dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat, BTN terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi nasabah. Mereka juga terus memperbaiki pemahaman nasabah agar mengetahui proses yang sebenarnya terjadi sehingga pelayanan dapat berjalan lebih baik. Nixon menambahkan bahwa Meeting Results ini memberikan gambaran jelas tentang area yang perlu diperbaiki dalam sistem pelayanan mereka.
“Sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, kami terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan. Kami juga terus memperbaiki pemahaman nasabah agar mengetahui proses yang sebenarnya terjadi sehingga pelayanan dapat berjalan lebih baik,” kata Nixon.
Pertemuan ini dilakukan dalam rangka memperkuat kolaborasi dan sinergi untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan publik serta pengawasan di sektor perbankan. Kegiatan itu menjadi wadah untuk membahas berbagai persoalan pelayanan publik di sektor perbankan, khususnya penyelesaian laporan masyarakat dan upaya pencegahan malaadministrasi. Meeting Results ini juga menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap proses penanganan keluhan masyarakat.
Dalam agenda tersebut, Ombudsman RI juga menyampaikan pada tahun 2026 BTN akan menjadi salah satu objek Opini Ombudsman RI: Penilaian Malaadministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penilaian tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik, serta mencegah terjadinya malaadministrasi di sektor perbankan. Melalui Meeting Results, kedua pihak sepakat untuk terus meningkatkan kualitas koordinasi dalam menghadapi tantangan pelayanan publik di masa depan.
BTN menegaskan akan selalu kooperatif, terbuka, dan berkomitmen mempercepat penyelesaian setiap permasalahan yang dihadapi nasabah maupun pihak ketiga. Ia merasa senang dan bangga dapat bekerja sama dengan Ombudsman RI dalam meningkatkan kualitas layanan perbankan nasional. Dengan adanya Meeting Results yang rutin dilakukan, diharapkan proses penyerahan sertifikat rumah dapat berjalan lebih cepat dan efisien untuk kepentingan masyarakat luas.
