Menkum lanjutkan digitalisasi menyeluruh layanan kepegawaian pada 2027

Digitalisasi Layanan Kepegawaian Kemenkum Diperluas pada 2027

Fukushimask.com – Kementerian Hukum menyiapkan tahap lanjutan transformasi digital dengan menempatkan pengelolaan kepegawaian internal sebagai fokus utama pada 2027. Langkah ini dirancang setelah digitalisasi layanan publik Kemenkum ditargetkan mencapai tahap penuh pada Oktober 2026.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa sistem digital nantinya tidak hanya digunakan untuk melayani masyarakat, tetapi juga memperkuat tata kelola aparatur sipil negara di lingkungan kementerian. Pengembangan tersebut mencakup integrasi berbagai layanan administrasi dan manajemen pegawai dalam satu ekosistem teknologi.

Saat ini terdapat 11 layanan internal yang berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian di Kemenkum. Layanan-layanan itu telah dihimpun melalui platform digital, terutama Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau SIMPEG serta aplikasi e-SDM. Integrasi ini diharapkan membuat proses administrasi lebih tertata, mudah dipantau, dan konsisten di seluruh lingkungan kerja kementerian.

SIMPEG Akan Terhubung dengan Sistem Pengelolaan Aset

Penguatan sistem kepegawaian akan dilanjutkan melalui konektivitas SIMPEG dengan SATRIA BMN, yaitu Sistem Informasi Tata Kelola dan Administrasi Pemanfaatan Barang Milik Negara. Keterhubungan antarsistem tersebut ditujukan untuk mendukung pelaksanaan layanan internal secara lebih terintegrasi.

“Nanti SIMPEG akan terhubung dengan SATRIA BMN (Sistem Informasi Tata Kelola dan Administrasi Pemanfaatan Barang Milik Negara) untuk mendukung layanan internal,” kata Supratman di Kabupaten Badung, Bali.

Dalam praktiknya, digitalisasi semacam ini dapat membantu instansi menyatukan data yang sebelumnya berada pada layanan berbeda. Bagi pegawai, sistem yang saling tersambung berpotensi mengurangi pengulangan proses administrasi. Bagi manajemen, data yang lebih rapi dapat mendukung pemantauan tugas dan pencatatan administrasi secara lebih cepat.

Salah satu fungsi yang disiapkan adalah pengawasan kinerja ASN secara otomatis. Sistem akan membaca pemenuhan indikator kinerja utama atau key performance indicator (KPI), sehingga pegawai yang belum memenuhi ukuran kinerja dapat segera teridentifikasi tanpa menunggu pemeriksaan manual yang panjang.

“Pegawai yang tidak memiliki KPI akan langsung terhubung ke Simwas. Sistem itu otomatis mengeluarkan sanksi disiplin, termasuk teguran, dan mencatatkannya,” ujar Supratman.

Pencatatan digital atas proses disiplin menjadi bagian penting dari arah pembaruan tersebut. Dengan mekanisme otomatis, informasi mengenai pemenuhan KPI, teguran, dan tindak lanjut administrasi dapat terdokumentasi dalam sistem. Namun, penerapan teknologi tetap membutuhkan pengelolaan data yang akurat agar keputusan administratif bertumpu pada informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fokus Awal pada Layanan yang Menjangkau Masyarakat

Transformasi digital Kemenkum pada tahap awal diarahkan untuk layanan publik yang digunakan oleh masyarakat dalam jumlah besar. Prioritas ini berkaitan dengan kebutuhan untuk mempercepat akses layanan dan mengurangi ketergantungan pada proses tatap muka.

Setelah layanan publik beroperasi secara optimal, pengembangan akan dilanjutkan ke seluruh aspek pengelolaan kepegawaian pada 2027. Urutan tersebut menunjukkan bahwa pembenahan layanan eksternal dan internal ditempatkan sebagai bagian dari agenda yang saling berkaitan: masyarakat membutuhkan akses yang praktis, sementara organisasi membutuhkan sistem kerja yang lebih tertib untuk menjaga mutu layanan.

Kemenkum tetap membuka forum konsultasi bagi pemohon yang belum terbiasa menggunakan layanan digital. Keberadaan ruang konsultasi penting karena peralihan ke sistem daring tidak selalu mudah bagi setiap pengguna, terutama ketika layanan memerlukan pemahaman dokumen, prosedur, atau tahapan administrasi tertentu.

Meski konsultasi tersedia, terdapat aturan ketat yang membatasi pertemuan langsung antara pemohon dan petugas. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menekan peluang penyalahgunaan kewenangan dalam proses pelayanan. Dalam model layanan digital, permohonan, data, dan tahapan penyelesaian dapat direkam melalui sistem sehingga prosesnya lebih mudah ditelusuri.

Layanan AHU dan Kekayaan Intelektual

Efektivitas digitalisasi telah terlihat pada sejumlah unit layanan Kemenkum, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pada layanan AHU, jumlah permohonan publik yang diterima telah mencapai sekitar 14,4 juta.

Tingkat penyelesaian layanan AHU disebut mencapai 99,98 persen. Angka tersebut menggambarkan skala layanan administrasi hukum yang ditangani melalui sistem elektronik, sekaligus menegaskan pentingnya kesiapan infrastruktur dan tata kelola digital dalam menjaga kelancaran proses bagi pemohon.

Untuk pendaftaran merek serta layanan kekayaan intelektual, pengajuan kini wajib dilakukan secara daring melalui aplikasi Superapp PASTI. Proses ini tidak mengandalkan pertemuan fisik antara pemohon dan petugas. Bagi pengguna layanan, perubahan tersebut berarti kebutuhan untuk menyiapkan dokumen dan mengikuti tahapan pengajuan melalui aplikasi yang telah ditetapkan.

Masih ada satu layanan kekayaan intelektual yang belum tersedia secara daring, yakni pendaftaran indikasi geografis. Sistem untuk layanan tersebut masih disusun. Indikasi geografis berkaitan dengan penandaan produk yang memiliki karakteristik atau reputasi yang terkait dengan wilayah asalnya, sehingga penyusunan mekanisme digitalnya memerlukan kesiapan layanan yang sesuai.

Rencana digitalisasi menyeluruh pada 2027 menandai kelanjutan perubahan cara kerja Kemenkum. Dengan SIMPEG, e-SDM, SATRIA BMN, dan sistem pengawasan yang saling terhubung, kementerian menargetkan pengelolaan internal yang semakin terukur, terdokumentasi, serta mampu mendukung layanan publik berbasis digital secara berkelanjutan.