Momen Bersejarah: Ini kata Wapres Gibran terkait proses hukum kasus Andrie Yunus
Wapres Gibran: Proses Hukum Kasus Andrie Yunus Harus Transparan dan Jujur
Jakarta – Dalam keterangan resmi yang diterbitkan di Jakarta pada Kamis, Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa persidangan terkait kasus penyiraman air keras yang dialami Andrie Yunus, aktivis Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), harus berjalan secara adil, terbuka, serta dapat dipercaya. “Keadilan harus muncul secara nyata di tengah masyarakat, dan proses hukum perlu dijalankan dengan jujur, transparan, serta diawasi dengan baik,” ujarnya.
Kondisi Kesehatan Andrie Yunus
Selain mengingatkan tentang keadilan, Gibran juga menekankan pentingnya peningkatan sistem peradilan agar lebih dipercaya oleh publik. Ia menyatakan bahwa pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo berkomitmen mendukung upaya memperkuat proses hukum. “Pelibatan hakim ad-hoc yang memiliki rekam jejak serta integritas kuat sangat vital untuk menjaga martabat hukum dan kepercayaan masyarakat,” tambahnya.
“Keadilan harus hadir secara nyata di tengah masyarakat dan proses hukum harus berjalan jujur, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,”
Persidangan Andrie Yunus, yang sebelumnya telah mengalami perbaikan signifikan dalam kondisi luka bakarnya, kembali mendapat perhatian dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM). Menurut Manajer Hukum dan Humas RSCM, Yoga Nara, Andrie menjalani operasi lanjutan untuk mengangkat sisa jaringan kulit mati di daerah leher belakang. Tindakan ini bertujuan mempercepat proses penyembuhan yang optimal.
Tindakan Komnas HAM
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah meminta pemeriksaan terhadap empat tersangka yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Dalam surat yang dikirim ke Tentara Nasional Indonesia (TNI), lembaga tersebut berharap TNI dapat melibatkan diri dalam penyelidikan. “Kita ingin keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga diyakini oleh masyarakat,” kata Gibran, menegaskan harapan bersama berbagai pihak terkait kasus ini.
“Oleh sebab itu, pelibatan langsung kalangan profesional dengan rekam jejak dan integritas yang kuat sebagai hakim ad-hoc di pengadilan penyiraman air keras terhadap Saudara Andrie Yunus menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan marwah hukum,”
Komnas HAM juga telah mengundang Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI pada Rabu (1/4) untuk berdiskusi mengenai perkembangan kasus. Hal ini menunjukkan langkah serius dalam memastikan kebenaran dan keadilan di setiap tahap penegakan hukum.
