Pigai minta satu data pengungsi Papua Tengah untuk pemulihan warga

Verifikasi Data Pengungsi Papua Tengah Jadi Prasyarat Utama Pemulihan Pasca-Konflik

Fukushimask.com – Nabire — Persoalan puluhan ribu warga yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal akibat konflik di Papua Tengah kini memasuki fase krusial: pemerintah pusat menegaskan bahwa tanpa angka yang terverifikasi mengenai jumlah, sebaran, dan kondisi pengungsi, setiap program pemulihan akan berjalan buta. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Tengah di Nabire pada Minggu malam.

Pigai menekankan bahwa Kementerian HAM telah membuka jalur koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Sosial, guna merancang langkah penanganan yang mencakup pemulangan warga ke daerah asal, pembangunan ulang permukiman, serta jaminan keberlangsungan hidup pascakembali. Namun, seluruh skema itu bergantung pada satu fondasi: data lapangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kementerian HAM sudah melakukan koordinasi langkah-langkah,包括 dengan Menteri Sosial, dan kita akan bisa bangun perumahan, kemudian penataan pengungsi, permukiman kembali warga-warga yang tercecer ke mana-mana.”

Kesenjangan Angka yang Menghambat Aksi

Salah satu hambatan terbesar yang diidentifikasi Pigai adalah ketidaksinkronan angka antarpihak. Ia mengakui bahwa berbagai sumber memberikan estimasi berbeda-beda mengenai skala pengungsian. Organisasi masyarakat sipil menyampaikan kisaran 120.000 jiwa, sementara pihak gereja dan pengamat independen masing-masing melaporkan angka yang jauh lebih rendah dalam skala ribuan.

“Kami sendiri punya data, tapi data kami itu kan begini, data pengungsi di Papua ini yang saya dengar LSM sampaikan ke saya 120.000, terus dari pihak gereja sampaikan ke saya sekian ribu, dari pihak pengamat sampaikan kepada saya sekian ribu.”

Kondisi ini menciptakan dilema kebijakan: pemerintah tidak dapat mengalokasikan sumber daya—baik anggaran perumahan, logistik pemulangan, maupun layanan sosial—tanpa mengetahui secara pasti berapa banyak warga yang membutuhkan intervensi dan di mana mereka berada. Pigai menegaskan bahwa akurasi data bukan sekadar urusan administratif, melainkan syarat mutlak agar penanganan tepat sasaran.

“Makanya kami tekankan, data pengungsi yang akurat itu penting supaya mereka bisa dikembalikan ke kampung halaman masing-masing, ditata kembali, dibangun rumahnya, diberi jaminan hidupnya. Saya pikir negara mampu, tapi lagi-lagi semua kan harus berbasis data.”

Mekanisme Pengumpulan Data Berjenjang

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pigai menguraikan pendekatan pengumpulan informasi yang bersifat bertahap dan melibatkan banyak lapisan. Proses ini akan mencakup pemerintah kampung, kelurahan, pemerintah daerah tingkat kabupaten maupun provinsi, serta pemangku kepentingan lokal lainnya. Pendekatan berjenjang dimaksudkan agar data tidak hanya berasal dari satu titik pusat, melainkan dibangun dari bawah ke atas dengan validasi berlapis.

Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat saat ini masih menunggu masuknya data lapangan yang telah melewati proses verifikasi sebelum menetapkan skala dan bentuk intervensi di tingkat nasional.

“Data itu harus sampaikan data yang valid. Akurasi data itu penting. Kalau tanpa akurasi data ya enggak bisa, kita hanya menunggu data yang pasti masuk.”

Konteks Lebih Luas: Skala Pengungsian dan Koordinasi Lintas Kementerian

Sebelum pernyataan Pigai pada Minggu, Kementerian HAM telah merilis estimasi awal bahwa sekitar 124.931 warga mengungsi akibat konflik di Papua Tengah. Angka tersebut menjadi dasar sementara bagi kementerian untuk menyatakan komitmen memperkuat koordinasi lintas lembaga guna memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan warga sipil, dan pemulihan sosial-ekonomi masyarakat terdampak.

Wakil Menteri HAM Mugiyanto sebelumnya juga menegaskan bahwa kementerian akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno untuk membahas kondisi pengungsi secara menyeluruh, mencakup kebutuhan mendesak serta penanganan lanjutan yang masih diperlukan. Koordinasi ini menandai upaya pemerintah menyatukan berbagai program—mulai dari bantuan darurat hingga rekonstruksi infrastruktur permukiman—di bawah satu kerangka kebijakan terpadu.

Namun, pernyataan Pigai pada Minggu menggarisbawahi bahwa angka 124.931 tersebut masih memerlukan verifikasi lanjutan sebelum dijadikan landasan operasional bagi program pemulihan berskala besar. Tanpa validasi independen dan partisipatif dari tingkat akar rumput, setiap keputusan alokasi sumber daya berisiko meleset—baik terlalu kecil sehingga meninggalkan warga tanpa perlindungan, maupun terlalu besar sehingga mengorbankan efisiensi anggaran negara.

Bagi masyarakat Papua Tengah yang masih berada di titik-titik pengungsian sementara, keterlambatan verifikasi data berarti perpanjangan ketidakpastian: tidak ada kepastian kapan rumah akan dibangun kembali, kapan layanan kesehatan dan pendidikan akan pulih, atau kapan mereka dapat kembali menjalani kehidupan normal. Di situlah letak urgensi politik dari persoalan yang tampak teknis ini—data bukan sekadar angka di spreadsheet, melainkan penentu apakah negara hadir tepat waktu bagi warga yang paling membutuhkan.