Sebanyak 64 WNA di Bali dapat remisi empat langsung bebas

Remisi HUT RI: Empat WNA di Bali Langsung Bebas, Ratusan Narapidana Lain Dapat Potongan Masa Hukuman

Fukushimask.com – Perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini membawa konsekuensi langsung bagi ribuan penghuni lembaga pemasyarakatan di Pulau Dewata. Dari total 3.026 warga binaan yang tersebar di seluruh unit pemasyarakatan Bali, pemerintah memberikan pengurangan masa pidana yang nilainya berkisar antara satu hingga enam bulan. Di antara mereka, 101 narapidana memperoleh Remisi Umum II sehingga statusnya berubah menjadi bebas penuh, dan empat orang di antaranya merupakan warga negara asing.

Seremoni penyerahan remisi secara simbolis berlangsung di Lapas Kelas IIA Kerobokan, Kabupaten Badung, pada Senin. Gubernur Bali Wayan Koster hadir langsung untuk menyerahkan dokumen remisi kepada perwakilan warga binaan. Dalam kesempatan itu, Koster menyampaikan pesan singkat kepada para narapidana yang menerima potongan hukuman.

“Mereka harus bersyukur supaya makin tertib, disiplin dan bisa segera kembali ke masyarakat.”

Koster juga menekankan bahwa seluruh program pembinaan dan pelatihan yang telah dijalani selama masa tahanan hendaknya benar-benar diterapkan setelah keluar dari penjara, agar tidak terjadi pengulangan pelanggaran hukum.

Skema Pembagian Remisi

Dari 3.026 penerima remisi di Bali, mayoritas yakni 2.922 narapidana memperoleh Remisi Umum I, yang berarti mereka mendapat potongan masa pidana namun tetap menjalani sisa hukuman. Sisanya, 101 narapidana, menerima Remisi Umum II sehingga langsung mengakhiri masa tahanan. Selain itu, tiga Anak Binaan juga memperoleh pengurangan masa pidana dalam kategori tersendiri.

Dari 101 narapidana yang langsung bebas tersebut, empat orang tercatat sebagai warga negara asing. Dengan demikian, total WNA yang menerima remisi di Bali pada peringatan HUT RI tahun ini mencapai 64 orang, mencakup mereka yang mendapat potongan sebagian maupun yang langsung dibebaskan.

Kondisi Kapasitas dan Komposisi Penghuni

Data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali per 17 Agustus 2026 mencatat jumlah penghuni di 11 unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan mencapai 4.938 orang. Rinciannya meliputi 1.240 tahanan dan 3.698 narapidana. Ke-11 UPT tersebut terdiri atas enam lembaga pemasyarakatan, empat rumah tahanan negara, dan satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Salah satu tantangan struktural yang terus dihadapi adalah kelebihan kapasitas. Lapas Kerobokan, misalnya, saat ini menampung 1.866 orang padahal daya tampung resminya hanya 1.480 orang, sehingga terjadi kelebihan sekitar 26 persen. Kondisi ini membuat pengelolaan pembinaan dan pengawasan menjadi lebih kompleks, terutama bagi lapas yang juga menampung narapidana asing dari berbagai yurisdiksi hukum.

Proses Asesmen dan Sanksi Pelanggaran

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Bali, Andi Wijaya Rivai, menjelaskan bahwa pemberian remisi tidak bersifat otomatis. Setiap warga binaan melewati proses asesmen yang menilai perilaku selama menjalani pidana, tingkat keikutsertaan dalam program pembinaan, serta catatan pelanggaran yang pernah dilakukan.

“Kalau melakukan pelanggaran kami tindak tegas, dari sanksi ringan hingga berat.”

Penjelasan ini menggarisbawahi bahwa remisi merupakan hak yang dapat dicabut apabila narapidana tidak memenuhi syarat perilaku. Sistem pencatatan pelanggaran menggunakan register khusus, dan pelanggaran tertentu membuat yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk diusulkan memperoleh remisi pada periode berjalan.

Warga Negara Asing di Lapas Kerobokan

Lapas Kerobokan merupakan salah satu fasilitas pemasyarakatan dengan populasi narapidana asing terbesar di Bali. Saat ini terdapat 100 narapidana dari 29 negara yang menjalani hukuman dalam berbagai perkara, termasuk kasus narkotika dan pembunuhan. Dari jumlah tersebut, 34 narapidana asing yang berasal dari 19 negara berhasil memperoleh remisi pada periode HUT RI kali ini.

Sebagai ilustrasi bagaimana mekanisme sanksi bekerja, terdapat kasus narapidana asal Australia bernama Lamar Aaron Ahchee yang divonis sembilan tahun penjara atas perkara narkotika. Ia tidak memperoleh remisi pada periode ini karena tercatat melakukan pelanggaran: pada 11 Agustus 2026, saat kunjungan keluarga, ia kedapatan membawa telepon seluler yang diberikan oleh kekasihnya. Pelanggaran tersebut dicatat dalam Register F, sehingga secara administratif yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk diusulkan remisi.

“Kami tentu bertindak tegas. Kami sudah komitmen siapa pun itu kalau melakukan pelanggaran harus ditindak tegas, baik sanksi ringan hingga terberat.”

Kasus Ahchee menjadi pengingat bahwa status kewarganegaraan tidak memberikan kekebalan dari aturan internal lapas. Bagi otoritas pemasyarakatan, konsistensi penerapan sanksi terhadap seluruh penghuni—baik warga negara Indonesia maupun asing—merupakan prasyarat agar sistem remisi tetap kredibel dan tidak dipersepsikan sebagai hak yang dapat diklaim tanpa syarat perilaku.

Dalam konteks yang lebih luas, pemberian remisi pada momentum kemerdekaan merupakan tradisi tahunan yang berakar pada kebijakan pengurangan masa pidana sebagai bentuk penghargaan negara terhadap warga binaan yang menunjukkan perubahan perilaku positif. Bagi Bali, yang secara geografis dan demografis menampung populasi narapidana asing lebih besar dibanding provinsi lain, mekanisme ini juga menjadi instrumen diplomasi hukum yang sensitif, mengingat setiap keputusan bebas atau penolakan remisi terhadap WNA berpotensi menarik perhatian kedutaan dan media internasional.