Pemerintah diminta bangun sistem perlindungan anak saat karhutla

Desakan KPAI: Anak Harus Terlindungi Tanpa Menunggu Asap Memburuk

Fukushimask.com – Setiap tahun, jutaan anak di berbagai wilayah Indonesia menghadapi siklus yang sama: kabut asap menyelimuti kota, sekolah ditutup, lalu ketika udara kembali jernih, kegiatan belajar-mengajar dibuka kembali. Pola berulang ini, kata Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), bukan sekadar ketidaknyamanan musiman melainkan kegagalan struktural negara dalam menjamin hak dasar anak. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menegaskan bahwa pemerintah pusat maupun daerah wajib merancang satu kerangka perlindungan yang beroperasi secara permanen, bukan hanya saat krisis memuncak.

“Kita tidak boleh membiasakan anak-anak hidup dalam siklus ada asap, sekolah diliburkan, asap hilang, sekolah dibuka, lalu asap datang lagi. Yang harus kita bangun adalah sistem yang membuat anak tetap terlindungi dalam situasi apa pun,” ujar Jasra Putra saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Karhutla Bukan Sekadar Titik Api

Pandangan umum kerap mereduksi kebakaran hutan dan lahan menjadi persoalan teknis: berapa hektar yang terbakar, berapa titik panas yang terdeteksi satelit. Jasra Putra menolak kerangka berpikir tersebut. Baginya, karhutla merupakan ujian menyeluruh terhadap kapasitas negara dalam mempertahankan kesehatan anak, keselamatan fisik, akses pendidikan, serta ketersediaan layanan publik di tengah ketidakpastian lingkungan. Anak tidak seharusnya menjadi pihak yang menunggu kondisi memburuk sebelum mendapat perlindungan.

“Karhutla itu tidak bisa kita perlakukan seperti kejadian yang baru ditangani ketika asap sudah pekat. Ketidakpastian justru harus membuat pemerintah daerah semakin siap. Anak-anak tidak boleh menjadi pihak yang menunggu sampai situasi memburuk, baru dilindungi,” tegasnya.

Implikasinya jelas: protokol perlindungan tidak boleh disusun sebagai respons darurat yang diaktifkan setelah indeks kualitas udara melewati ambang ekstrem. Sebaliknya, pemerintah daerah—terutama di provinsi yang secara historis rentan terhadap kebakaran lahan setiap musim kemarau—perlu memiliki rencana yang sudah teruji dan siap dijalankan jauh sebelum kondisi memburuk.

Empat Pilar Perlindungan yang Didorong KPAI

KPAI merumuskan empat komponen utama yang harus segera dibangun oleh pemerintah daerah:

1. Sistem Peringatan Dini Terintegrasi

Keputusan perlindungan anak tidak boleh bergantung pada satu sumber data. Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, satuan pendidikan, hingga pemerintah desa dan kelurahan harus saling terhubung dalam satu platform. Dengan demikian, otoritas lokal dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi aktual di lapangan—bukan menunggu laporan yang terlambat atau parsial.

Jasra Putra menekankan bahwa pemerintah harus menyiapkan sejumlah skenario respons yang dapat diaktifkan secara langsung berdasarkan perkembangan kualitas udara, arah dan kecepatan angin, sebaran titik panas, jarak pandang, laporan kasus kesehatan, serta kondisi lapangan secara real-time.

“Kita harus bergeser dari pola reaktif menjadi pola antisipatif. Jangan menunggu anak-anak mulai banyak mengalami gangguan pernapasan baru kemudian kita bergerak. Jangan menunggu sekolah sudah tidak memungkinkan baru memikirkan pembelajaran alternatif,” katanya.

2. Kesiapan Layanan Kesehatan Anak

Puskesmas dan fasilitas kesehatan di wilayah rawan karhutla harus memiliki kapasitas tambahan untuk menghadapi lonjakan keluhan pernapasan. Kesiapan ini mencakup ketersediaan obat-obatan terkait saluran napas, kecukupan tenaga kesehatan, ruang pelayanan yang memadai, serta mekanisme rujukan yang jelas ke fasilitas tingkat atas. Tanpa persiapan ini, anak yang mulai mengalami sesak napas atau iritasi mata akan menghadapi antrean panjang di tengah udara yang sudah tercemar.

3. Protokol Pendidikan Adaptif

Sekolah tidak boleh hanya memiliki dua opsi: buka atau tutup. Ketika kualitas udara menurun, institusi pendidikan harus memiliki menu tindakan yang jelas dan bertingkat—mulai dari pengurangan aktivitas luar ruangan, penyesuaian jam belajar, penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ), hingga langkah-langkah lain yang proporsional dengan tingkat risiko. Keputusan ini harus diambil berdasarkan data, bukan berdasarkan persepsi subjektif kepala sekolah atau orang tua.

4. Jaminan Layanan Dasar Selama PJJ

Ketika sekolah beralih ke pembelajaran jarak jauh, negara tidak boleh menganggap tugasnya selesai. Jasra Putra mengingatkan bahwa keputusan belajar dari rumah tidak boleh memindahkan seluruh beban perlindungan kepada keluarga. Anak yang belajar di rumah tetap membutuhkan ruang belajar yang aman dari paparan asap, akses internet yang memadai, pendampingan orang tua, asupan gizi yang cukup, serta akses layanan kesehatan. Lingkungan rumah sendiri pun harus terlindungi dari masuknya partikel halus.

“Jangan sampai keputusan belajar dari rumah justru memindahkan beban perlindungan kepada keluarga. Ketika anak belajar dari rumah, negara tidak boleh merasa tugasnya selesai. Justru harus dipastikan apakah anak memiliki ruang belajar yang aman, akses internet, pendampingan orang tua, makanan bergizi, layanan kesehatan, dan lingkungan rumah yang juga terlindungi dari paparan asap,” kata Jasra Putra.

Konteks dan Implikasi Lebih Luas

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia bukan fenomena baru. Sejak dekade 1990-an, musim kemarau di Sumatera, Kalimantan, dan sebagian Sulawesi secara konsisten memicu kabut asap yang melumpuhkan aktivitas publik, menutup bandara, dan meningkatkan angka kunjungan ke fasilitas kesehatan akibat gangguan pernapasan. Anak-anak, dengan sistem imun dan organ pernapasan yang masih berkembang, menjadi kelompok paling rentan terhadap paparan partikel PM2.5 dan gas beracun dari pembakaran biomassa.

Desakan KPAI ini menempatkan perlindungan anak bukan sebagai program tambahan yang diaktifkan saat krisis, melainkan sebagai fungsi permanen tata kelola pemerintahan daerah. Artinya, anggaran, regulasi, dan kapasitas kelembagaan harus dialokasikan secara tahunan—bukan hanya ketika asap mulai terlihat dari kejauhan. Pergeseran dari responsif ke antisipatif, sebagaimana ditekankan Jasra Putra, menuntut perubahan budaya birokrasi yang lebih dalam daripada sekadar penambahan dokumen protokol di laci meja.

Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan riwayat karhutla tahunan, pesan utamanya sederhana: anak tidak seharusnya menjadi indikator terakhir bahwa krisis sudah cukup parah untuk ditangani. Perlindungan harus hadir sebelum asap mencapai titik yang membuat paru-paru kecil itu mulai bekerja lebih keras dari yang seharusnya.