Special Plan: Legislator soroti pentingnya Ipal untuk pastikan kualitas-keamanan MBG

Legislator Ingatkan Pentingnya Pengelolaan IPAL dalam MBG

Pengawasan dan Kualitas Sanitasi Dapur MBG

Special Plan – Jakarta, Senin – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) daerah pemilihan Sulawesi Tengah (Sulteng), Longki Djanggola, menekankan peran penting pengelolaan sistem pengelolaan air limbah (IPAL) dalam menjaga standar sanitasi dapur. Pernyataan ini dilontarkan saat ia mengunjungi operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gunung Bosa, Kelurahan Lolu Selatan, Kota Palu, Sulteng, sebagai bagian dari agenda reses Masa Sidang IV Tahun 2025–2026.

“IPAL harus diperhatikan secara serius. Hal ini menjadi faktor kritis untuk memastikan dapur tetap memenuhi aturan kebersihan, sehingga program bisa berjalan optimal,” ujar Longki saat diwawancara di Jakarta.

Pengawasan ini bertujuan mengamati efektivitas pelaksanaan MBG sebagai salah satu upaya pemerintah meningkatkan gizi masyarakat, khususnya para pelajar. Dalam kunjungan tersebut, Longki memastikan bahwa seluruh proses pengolahan makanan telah memenuhi persyaratan sanitasi, termasuk pengelolaan limbah yang tepat. Ia menyoroti bahwa sanitasi dapur bukan hanya tentang kebersihan fisik, tetapi juga tentang keamanan pangan yang terjamin bagi masyarakat penerima manfaat.

Kemitraan dan Standar Pelaksanaan MBG

Kunjungan Longki ke Gunung Bosa bukanlah kegiatan isolasi, melainkan bagian dari sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan program nasional ini berjalan sesuai rencana. Dalam peninjauan, ia menyebutkan bahwa kualitas air yang digunakan dalam proses masak harus bebas dari kontaminasi, yang bisa berdampak langsung pada kesehatan dan nutrisi makanan.

“Kualitas makanan yang disajikan harus tetap terjaga, baik dari sisi higienitas maupun nutrisi, agar manfaat program ini dirasakan secara maksimal,” tambah Longki.

Menurutnya, pengelolaan IPAL yang baik menjadi pondasi utama untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar dapur, yang berpotensi memengaruhi kualitas bahan makanan. Jika air limbah tidak dikelola secara tepat, risiko kontaminasi pada permukaan dapur, alat masak, atau bahkan bahan baku makanan bisa meningkat. Dengan demikian, ia menekankan bahwa IPAL tidak hanya penting untuk ekosistem, tetapi juga untuk kesehatan masyarakat.

Operasional Dapur MBG yang Lancar

Di sisi lain, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gunung Bosa, Putri Ramadahani, menyatakan bahwa dapur MBG di wilayah tersebut telah memenuhi semua standar yang ditetapkan. Ia menjelaskan bahwa seluruh proses mulai dari pengambilan bahan, pemasakan, hingga penyajian dilakukan secara terstruktur dan terpantau ketat.

“Kami berkomitmen menjaga kualitas layanan sesuai pedoman yang berlaku, agar masyarakat bisa mendapatkan makanan bergizi secara konsisten,” ujar Putri.

Putri menyebutkan bahwa dapur saat ini melayani 1.705 peserta, termasuk pelajar, yang terus berkembang seiring peningkatan kebutuhan masyarakat. Tim yang terlibat, yang terdiri dari ahli gizi dan staf pengelola, memastikan bahwa setiap tahap pelayanan tidak hanya efisien, tetapi juga aman dari segi kesehatan. “Kebersihan dan keamanan pangan diperhatikan setiap hari, tidak hanya sekali dalam sebulan,” tambahnya.

Strategi Pemerintah dalam Pemenuhan Gizi

MBG dikenal sebagai program strategis yang bertujuan memastikan setiap individu, terutama anak-anak, menerima asupan gizi yang cukup sejak dini. Longki menegaskan bahwa program ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan sumber daya manusia. Ia menilai, keberhasilan MBG tergantung pada kepatuhan terhadap standar sanitasi dan keamanan pangan yang ketat.

Pengelola IPAL menjadi salah satu komponen kunci yang sering diabaikan. Meski banyak pihak fokus pada bahan makanan dan cara penyajian, Longki menekankan bahwa pengelolaan limbah air juga harus dianggap sebagai bagian integral dari proses. “Jika IPAL tidak efektif, maka kualitas makanan bisa terganggu, bahkan berisiko menyebabkan penyakit yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Kolaborasi dan Tantangan dalam Pemantauan

Dalam kunjungan tersebut, Longki tidak hanya mengamati, tetapi juga berdiskusi dengan para pengelola dan ahli gizi untuk memastikan bahwa semua aspek dipenuhi. Ia menyarankan agar ada mekanisme evaluasi rutin yang melibatkan berbagai pihak, termasuk dinas kesehatan dan lembaga gizi nasional. “Kolaborasi antarinstansi harus berjalan baik, agar program ini tidak hanya sekadar simbol, tetapi benar-benar memberikan manfaat,” katanya.

Menurut Putri, keterlibatan legislator seperti Longki memberikan dorongan semangat bagi para pelaksana. “Kehadiran mereka mengingatkan kami bahwa setiap detail, termasuk pengelolaan IPAL, harus dipertimbangkan,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa kinerja dapur MBG tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat sekitar, baik melalui partisipasi maupun pemantauan dari luar.

Manfaat dan Harapan untuk Masa Depan

Program MBG di Gunung Bosa menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah bisa mencapai tujuan gizi nasional. Dengan pengelolaan IPAL yang terpadu, dapur mampu menjaga kualitas makanan secara optimal, sehingga kebutuhan gizi para pelajar dan warga sekitar terpenuhi. Longki berharap, peninjauan ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mengevaluasi program serupa di daerah lain.

Ia menambahkan bahwa dalam beberapa wilayah, IPAL masih menjadi kendala utama. “Di daerah yang lebih terpencil, akses ke air bersih dan sistem pengolahan limbah bisa kurang memadai, sehingga risiko kontaminasi meningkat,” ujarnya. Untuk mengatasi ini, Longki mengusulkan adanya peningkatan anggaran dan pelatihan bagi para pengelola dapur agar bisa mengelola IPAL dengan baik.

Pengelolaan yang Berkelanjutan

Putri menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada ketersediaan bahan makanan, tetapi juga pada proses pengelolaannya. “Dapur yang bersih dan terstruktur adalah kunci untuk mencegah risiko makanan terkontaminasi,” jelasnya. Ia menyebutkan bahwa tim ahli gizi terus melakukan inspeksi dan pemantauan, termasuk memastikan bahwa air limbah tidak memengaruhi kualitas bahan bakunya.

Longki juga menyoroti peran pemerintah daerah dalam memberikan dukungan teknis dan logistik. “Kerja sama antara pusat dan daerah harus ditingkatkan agar program ini bisa berkelanjutan,” katanya. Dengan kerja sama yang baik, ia yakin MBG dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah gizi yang ada di berbagai wilayah, terutama daerah dengan akses terbatas ke layanan kesehatan dan gizi.

Komitmen dan Perspektif Masa Depan

Pelaksanaan MBG di Gunung Bosa menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen pengelolaan gizi yang hol