Kubu Febrie: Praperadilan bukan sekadar soal ditolak atau diterima

Praperadilan Febrie Adriansyah Ditolak, Kuasa Hukum Soroti Alasan Hakim di Balik Amar Putusan

Fukushimask.com – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis membacakan putusan praperadilan perkara bernomor 134/Pid.Pra/2026/PN.JKT.SEL dan memutuskan menolak permohonan yang diajukan oleh mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Putusan tersebut menyangkut penetapan status tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta upaya paksa penahanan yang dilakukan terhadapnya. Meski amar putusan berpihak pada pihak penuntut, tim kuasa hukum Febrie justru mengarahkan perhatian publik pada bagian pertimbangan hukum yang disampaikan hakim, bukan sekadar pada kata “ditolak” atau “diterima” di akhir dokumen.

Febri Diansyah: Amar Putusan Bukan Satu-Satunya Hal yang Perlu Dipahami

Febri Diansyah, kuasa hukum Febrie Adriansyah, menyampaikan pandangannya kepada wartawan di luar ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia menegaskan bahwa substansi sebuah putusan praperadilan terletak pada rangkaian alasan hukum yang diuraikan hakim, bukan pada kalimat penutup yang menyatakan permohonan diterima atau ditolak.

“Putusan praperadilan itu bagian yang pentingnya bagi kita semua dan bagi publik juga itu bukan sekadar amar putusannya, bukan sekadar apakah itu ditolak atau diterima, tetapi bagian-bagian pertimbangannya dan alasan-alasan hukum yang disampaikan.”

Pernyataan tersebut menggarisbawahi sebuah prinsip fundamental dalam sistem peradilan: amar putusan hanyalah konklusi logis dari seluruh penalaran hukum yang dibangun sebelumnya. Tanpa membaca pertimbangan secara utuh, masyarakat kehilangan akses terhadap alasan mengapa hakim mengambil satu posisi hukum tertentu. Dalam konteks perkara pidana, pemahaman itu menjadi krusial karena menyangkut kebebasan dan reputasi seseorang.

Langkah Hukum Selanjutnya Masih Dikaji

Tim kuasa hukum menyatakan menghormati putusan yang telah dibacakan majelis hakim. Namun, Febri Diansyah mengakui bahwa terdapat sejumlah catatan terhadap beberapa pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan tersebut. Sebelum menentukan langkah hukum berikutnya—baik berupa upaya banding praperadilan maupun langkah lain—timnya akan menelaah dokumen putusan secara lebih rinci bersama Febrie Adriansyah.

Proses praperadilan sendiri merupakan mekanisme pra-peradilan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik sebelum perkara memasuki tahap penuntutan. Dalam praktiknya, praperadilan dapat diajukan untuk menguji penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. Keberhasilan atau kegagalan permohonan tidak serta-merta menentukan nasib perkara pokok, tetapi dapat memberikan sinyal mengenai kualitas proses yang telah berjalan.

Evaluasi Proses, Bukan Sekadar Pertahanan Diri

Febri Diansyah juga menekankan bahwa langkah praperadilan yang ditempuh pihaknya sejak awal tidak semata-mata bertujuan memperjuangkan kepentingan hukum pribadi Febrie Adriansyah. Lebih dari itu, langkah tersebut dimaksudkan sebagai instrumen koreksi, pelurusan, atau evaluasi apabila terdapat persoalan dalam penanganan perkara pidana.

Ia menilai bahwa evaluasi semacam itu penting agar proses penegakan hukum ke depan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan due process of law. Ketidakhati-hatian dalam proses hukum, menurutnya, dapat membawa konsekuensi serius bagi pihak yang namanya tercantum atau terlibat dalam perkara. Prinsip due process sendiri menuntut bahwa setiap tindakan negara yang membatasi hak warga negara harus dilakukan melalui prosedur yang adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ketidakhati-hatian Administrasi Penyidikan Diakui Hakim

Salah satu poin yang disoroti Febri Diansyah dalam pemaparannya adalah pengakuan hakim bahwa telah terjadi ketidakhati-hatian dalam administrasi penyidikan. Ia menyebut bahwa pengakuan tersebut menjadi catatan penting bagi seluruh pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana.

“Tadi kita juga sama-sama menyimak hakim juga mengakui bahwa telah terjadi ketidakhati-hatian dalam administrasi penyidikan.”

Menurut Febri, persoalan administrasi tidak semestinya dipandang sebagai hal sepele ketika dokumen yang bermasalah berkaitan dengan seseorang yang namanya disebut dalam proses hukum. Ia memberikan perspektif yang menempatkan dampak administratif pada skala kemanusiaan:

“Bagi kita mungkin ketidakhati-hatian itu dampaknya hanya sekadar selembar surat, tapi bagi orang lain yang namanya disebut itu soal nasib dia dan nasib keluarganya.”

Pernyataan tersebut mengingatkan bahwa di balik setiap nomor perkara dan setiap dokumen administratif terdapat individu dengan kehidupan, keluarga, dan reputasi yang dapat terpengaruh secara langsung oleh kelalaian prosedural. Dalam konteks perkara TPPU yang melibatkan mantan pejabat setingkat Jampidsus, dimensi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan turut menjadi taruhan.

Konteks Perkara dan Implikasi Institusional

Febrie Adriansyah sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, posisi yang membawahi penanganan perkara-perkara besar di lingkungan Kejaksaan Agung, termasuk kasus-kasus korupsi dan kejahatan ekonomi berskala nasional. Penetapan status tersangka dalam kasus dugaan TPPU serta upaya paksa penahanan terhadap seorang mantan pejabat setingkat tersebut otomatis menarik perhatian luas, baik dari kalangan hukum maupun masyarakat umum.

Penolakan praperadilan tidak berarti perkara pokok selesai atau bahwa seluruh proses penyidikan telah bebas dari kritik. Sebaliknya, putusan ini membuka ruang bagi pihak terdakwa untuk menempuh mekanisme banding praperadilan ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana diamanatkan ketentuan KUHAP. Sementara itu, pengakuan hakim atas ketidakhati-hatian administrasi penyidikan menjadi bahan evaluasi internal yang relevan bagi institusi penegak hukum untuk memperbaiki standar operasional prosedur di masa mendatang.

Bagi publik, perkara ini menjadi pengingat bahwa kualitas penegakan hukum tidak diukur semata-mata dari hasil akhir—siapa yang divonis bersalah atau bebas—tetapi juga dari ketelitian, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap prosedur pada setiap tahapan proses. Ketika administrasi penyidikan kelalaian terjadi, dampaknya melampaui satu dokumen: ia menyentuh hak asasi, martabat, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan secara keseluruhan.