Program Terbaru: Mayday Mayday! Perang Picu Krisis Energi, Asia Menuju Era Pandemi

Mayday Mayday! Konflik Picu Krisis Energi, Asia Menghadapi Era Serupa Pandemi

Jakarta, CNBC Indonesia – Berbagai negara di Asia mulai menerapkan kebijakan seperti kerja di rumah hingga subsidi ekonomi yang sempat digunakan selama pandemi, akibat tekanan krisis bahan bakar global yang dipicu oleh perang Iran. Wilayah Asia menjadi salah satu yang paling terdampak, karena mengimpor lebih dari 80% minyak mentah melalui Selat Hormuz, jalur utama yang dikendalikan Iran sejak konflik pecah pada 28 Februari.

Kebijakan Kerja Di Rumah Jadi Opsi

Meski belum ada negara yang secara pasti menerapkan kebijakan kerja dari rumah, sejumlah pemerintah sedang mengevaluasinya. Menteri Energi Korea Selatan, Kim Sung-whan, mengungkapkan kebijakan ini layak dipertimbangkan setelah rekomendasi dari International Energy Agency (IEA).

“Saya rasa itu ide yang bagus,” ujar Kim ketika diwawancara Reuters, Rabu (25/3/2026). “Kami akan berdiskusi dengan kementerian terkait dan aktif meninjau langkah-langkah kerja di rumah.”

IEA sendiri telah sepakat melepaskan rekor 400 juta barel minyak dari cadangan strategis untuk mengatasi krisis. Lembaga tersebut juga menyarankan tindakan seperti mengurangi kebutuhan energi dengan cara kerja di rumah dan membatasi perjalanan udara.

Kasus di Eropa Jadi Referensi

Direktur Eksekutif IEA, Fatih Birol, menegaskan rekomendasi ini dalam konferensi di Sydney. Ia mengutip pengalaman Eropa setelah Invasi Rusia ke Ukraina sebagai contoh nyata.

“Setelah invasi Rusia ke Ukraina, negara-negara Eropa mengambil langkah-langkah serupa, termasuk mengumumkan kebijakan ini, yang membantu mereka menghadapi masa sulit tanpa pasokan energi Rusia… namun tetap menjaga kebutuhan listrik,” kata Birol.

Tindakan Konservasi Energi

Banyak negara mengambil langkah konkrit untuk menghemat energi. Korea Selatan, misalnya, meluncurkan kampanye yang mendorong masyarakat mengurangi waktu mandi, mengisi ponsel siang hari, dan memakai penyedot debu pada akhir pekan. Di Filipina, pemerintah telah memperpendek jam kerja di sejumlah kantor pemerintahan bulan ini. Presiden Ferdinand Marcos bahkan mengumumkan darurat energi nasional, menyebut konflik ini menyebabkan ancaman serius terhadap pasokan bahan bakar.

Pakistan menutup sekolah selama dua minggu dan meminta pegawai kantor lebih banyak bekerja di rumah. Sri Lanka, sementara itu, menetapkan hari libur setiap Rabu untuk menambah pasokan bahan bakar. Di Singapura, pemerintah mendorong penggunaan peralatan hemat energi, kendaraan listrik, serta penyesuaian suhu pendingin ruangan. Thailand memerintahkan birokrat mengurangi perjalanan luar negeri, menetapkan suhu pendingin di atas 25 derajat Celsius, serta bekerja dari rumah.

Stimulus Berdampak pada Masyarakat

Dengan lonjakan biaya bahan bakar yang menyulitkan kehidupan rumah tangga, beberapa negara mulai memberikan bantuan. Pemerintah Jepang menyatakan akan mengalokasikan 800 miliar yen atau sekitar US$5 miliar dari dana cadangan sebagai subsidi untuk menjaga harga bensin di sekitar 170 yen per liter. Kebijakan ini diperkirakan memakan biaya hingga 300 miliar yen per bulan.

Selandia Baru juga memberikan bantuan keuangan sementara sebesar 50 dolar per minggu untuk keluarga berpenghasilan rendah, mulai April. Menteri Keuangan Nicola Willis mengatakan, “Kami paham dampak serius dari kenaikan harga bahan bakar global terhadap keluarga-keluarga ini. Kami memberikan bantuan tepat waktu.”

Di Australia, ratusan pompa bensin mengalami kelangkaan akibat pembelian panik dan kekurangan pasokan, terutama di daerah terpencil. Pemerintah berhaluan kiri-tengah juga mengenalkan undang-undang untuk memperkuat sanksi terhadap kenaikan harga bahan bakar yang tidak wajar.

Perbedaan Kebijakan dari Pandemi

Perbedaan mendasar terjadi dibanding masa pandemi. Saat itu, bank sentral secara cepat menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kini, Bank Sentral Australia justru menaikkan suku bunga dua kali tahun ini, mengutip risiko energi terhadap inflasi sebagai alasan.

Kebijakan ini memicu perdebatan, karena permintaan energi saat ini tidak turun seperti di masa pandemi. Kenaikan harga bahan bakar menimbulkan tekanan terhadap kehidupan sehari-hari, memaksa pemerintah mengambil langkah berbeda untuk memperkuat stabilitas ekonomi.