Survei: Publik Optimis dengan Agenda Pemberantasan Korupsi Pemerintah
Special Plan – Jakarta, 8 Mei 2026 – Hasil survei yang dilakukan oleh Adidaya Institute menunjukkan bahwa publik memperlihatkan kepercayaan yang tinggi terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Survei ini mengungkapkan sebanyak 68,8 persen responden percaya bahwa rezim Prabowo-Gibran telah memberikan kontribusi signifikan dalam menekan praktik korupsi di Indonesia. Angka tersebut menjadi indikator optimisme masyarakat terhadap komitmen kabinet saat ini dalam menjalankan agenda anti-korupsi.
Komitmen tersebut terlihat dari respons publik terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan baru. Menurut survei, sekitar 62,5 persen responden menganggap proses hukum di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto berjalan adil. Angka ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan kebijakan pemberantasan korupsi masih membaik, meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya. Direktur Politik dan Kebijakan Publik Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, mengatakan bahwa hasil survei tersebut menggarisbawahi dukungan publik terhadap upaya reformasi yang dijalankan oleh dua tokoh utama pemerintahan saat ini.
“Publik sangat percaya pemerintahan Prabowo-Gibran punya komitmen yang besar dalam pemberantasan korupsi,” ungkap Fadhli dalam keterangan di Jakarta, Rabu (8/5/2026). Ia menambahkan bahwa kepercayaan ini diperkuat oleh kasus korupsi terbaru yang menimpa Badan Gizi Nasional (BGN), di mana tiga pejabat utama, termasuk kepala dan dua wakil kepala, ditangkap oleh Kejaksaan Agung. “Kasus tersebut menjadi tanda bahwa Presiden Prabowo tidak ragu mengambil tindakan tegas terhadap pelaku korupsi, terlepas dari posisi mereka,” ujarnya.
Kasus yang menimpa BGN menjadi bukti konkret bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak melupakan prinsip keadilan dalam memproses pelanggaran hukum. Fadhli menjelaskan bahwa kejadian ini memberikan sinyal kuat kepada publik bahwa pemerintah benar-benar berkomitmen untuk menghentikan praktik korupsi secara efektif. Karena itu, menurut survei yang sama, sebanyak 48,1 persen responden tidak terlalu menuntut agenda pengocokan kabinet (reshuffle) dilakukan segera. Di sisi lain, 32,1 persen responden menolak jika reshuffle kembali dijalankan oleh presiden.
“Ini bisa menjadi sinyal publik bahwa kabinet justru perlu melanjutkan pekerjaannya secara optimal, tanpa terburu-buru mengganti menteri-menteri yang telah menunjukkan kemajuan,” tambah Fadhli. Survei ini juga menunjukkan bahwa masyarakat masih menempatkan tata kelola sebagai tantangan utama dalam mencapai keberhasilan pemberantasan korupsi. Namun, kepercayaan terhadap program-program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran tetap menunjukkan angka yang menggembirakan.
Publik Mendukung Program Unggulan Pemerintahan
Program-program kunci yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan respon positif dari masyarakat. Survei Adidaya Institute mencatat bahwa lebih dari 70 persen responden memberikan dukungan kepada tiga inisiatif utama tersebut, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa-Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Di antara ketiga program tersebut, MBG mendapatkan dukungan terbesar dengan angka 71,5 persen, sementara KDKMP menyentuh 75,6 persen dan CKG mencapai 93,3 persen.
Fadhli menegaskan bahwa tingkat dukungan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mempercayai kebijakan anti-korupsi, tetapi juga tertarik pada inisiatif lain yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia menambahkan bahwa keberhasilan program-program ini akan semakin memperkuat posisi pemerintah dalam menjalankan reformasi di berbagai sektor. “Kebijakan ini perlu dipertahankan dan diperluas agar bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada rakyat,” ujarnya.
Dalam konteks situasi ekonomi global yang tidak pasti dan ancaman perang yang sedang mengintai, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat cukup tinggi. Menurut survei, sebanyak 68,2 persen responden menyatakan puas dengan hasil kerja Presiden, sementara hanya 27,1 persen yang merasa tidak puas. Angka ini mencerminkan bahwa kebijakan pemerintahan masih dianggap sebagai jawaban yang tepat untuk tantangan nasional.
Metodologi survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan 1.240 responden, yang disebar di 38 provinsi. Setiap peserta survei menghabiskan waktu sekitar 15 menit untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait kepercayaan terhadap pemerintahan. Survei menggunakan metode probabilitas sampling dengan margin of error sebesar 2,78 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Untuk memastikan kualitas data, Adidaya Institute melakukan pengawasan ketat, termasuk mengirimkan foto dan lokasi responden melalui Google Maps.
Survei Menjadi Bukti Konsistensi Publik
Pada akhirnya, survei ini memberikan gambaran bahwa masyarakat tidak hanya menghargai upaya pemberantasan korupsi, tetapi juga mendorong pemerintah untuk terus menjalankan kebijakan yang telah dijalankan. Fadhli menekankan bahwa selama ini, publik memberikan kesempatan kepada menteri-menteri yang dipilih oleh Presiden untuk menunjukkan performa terbaiknya. “Selama 15 menit wawancara, responden terlihat antusias dalam menjelaskan kepercayaan mereka terhadap kinerja pemerintah,” katanya.
Dengan adanya survei yang menunjukkan dukungan publik terhadap kebijakan anti-korupsi dan program unggulan, Fadhli berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mempertahankan momentum positif ini. Ia juga mengingatkan bahwa tata kelola pemerintahan tetap menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan reformasi. “Masyarakat mengharapkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik di setiap tahap implementasi kebijakan,” ujarnya.
Survei ini menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintahan saat ini belum hilang, meskipun masih ada yang kritis terhadap aspek tertentu. Angka kepuasan yang tinggi di tengah tantangan ekonomi dan politik global menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintahan tetap diterima secara luas. Fadhli menuturkan, “Keberhasilan ini harus dijaga dan ditingkatkan agar masyarakat semakin yakin bahwa pemerintah benar-benar berkomitmen untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan.”
