Wamendagri ingatkan kepala daerah terus belajar cegah korupsi

Empat Dimensi Tata Kelola Jadi Fokus Utama Pencegahan Korupsi di Daerah

Fukushimask.com – Upaya memberantas korupsi di tingkat pemerintahan daerah kini diarahkan pada empat pilar fundamental: kepemimpinan dan politik, kebijakan tata kelola, pengawasan serta akuntabilitas, dan integritas. Keempat dimensi tersebut menjadi kerangka kerja yang ditekankan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus saat menyampaikan pidato kunci pada Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi, yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (20/8).

Wiyagus menegaskan bahwa perbaikan sistem pemerintahan tidak bisa dilakukan secara parsial. Setiap elemen dalam siklus pemerintahan memiliki titik rawan yang harus diidentifikasi dan diperbaiki secara simultan. Ia mendorong seluruh pimpinan daerah beserta aparatur di bawahnya untuk melakukan perubahan paradigma pada level individu, bukan sekadar menyesuaikan prosedur administratif.

“Mudah-mudahan setelah kegiatan ini tidak ada lagilah kepala daerah yang berkaitan dengan masalah hukum ya,” ujarnya.

Belajar sebagai Benteng Utama

Pesan sentral yang disampaikan Wiyagus pada kesempatan itu berpusat pada satu kata: belajar. Ia mengingatkan bahwa seluruh risiko hukum dan finansial dalam pengelolaan pemerintahan daerah pada akhirnya jatuh ke pundak kepala daerah. Pemahaman mendalam terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara serta prinsip-prinsip integritas bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak bagi siapa pun yang memegang tampuk kekuasaan di tingkat lokal.

“Jadi belajar, belajar, dan belajar karena semua risiko ada di kepala daerah ya,” kata Wiyagus.

Peringatan ini bukan tanpa alasan. Komposisi kepala daerah di Indonesia sangat heterogen. Sebagian besar terpilih melalui jalur politik, sementara lainnya datang dari dunia usaha atau profesi lain. Latar belakang tersebut kerap kali tidak disertai pembiasaan terhadap mekanisme tata kelola keuangan publik, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan pengadaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban. Kesenjangan pengetahuan inilah yang, menurut Wiyagus, menjadi celah paling lebar bagi praktik koruptif.

Ia menekankan bahwa penguasaan aturan hukum berfungsi sebagai pelindungan utama bagi pimpinan daerah. Dengan memahami koridor regulasi secara utuh, seorang kepala daerah dapat mengambil keputusan yang tepat tanpa harus menebak-nebak batas antara yang legal dan yang problematik.

Peran Kemendagri: Membina, Bukan Menghukum

Wiyagus juga meluruskan persepsi tentang fungsi Kementerian Dalam Negeri di hadapan pemerintah daerah. Kemendagri, tegasnya, hadir bukan semata sebagai lembaga yang menjatuhkan sanksi atau menjatuhkan hukuman administratif. Fungsi utamanya adalah pembinaan — memastikan setiap pemda beroperasi dalam koridor hukum yang telah ditetapkan.

Pembinaan tersebut dirancang untuk membentuk karakter kepemimpinan yang berintegritas, adaptif terhadap perubahan regulasi, dan kolaboratif antarinstansi. Dengan karakter semacam itu, seorang pimpinan daerah tidak akan tergoda untuk mengambil jalan pintas yang berujung pada tindakan koruptif, baik dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, maupun distribusi anggaran.

Sebagian dari Sepuluh Klaster Edukasi Nasional

Rakor di Semarang merupakan pelaksanaan klaster ketiga dari total sepuluh rangkaian kegiatan edukasi pencegahan korupsi yang dirancang secara kolaboratif. Pelibatan lintas lembaga menjadi ciri khas program ini: Kemendagri bekerja bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Setiap klaster menargetkan aspek berbeda dari siklus pemerintahan daerah, sehingga secara keseluruhan membentuk peta edukasi yang komprehensif.

Pendekatan multi-klaster ini memastikan bahwa pencegahan korupsi tidak direduksi menjadi satu tema tunggal, melainkan diurai ke dalam komponen-komponen spesifik — mulai dari tata kelola pengadaan, manajemen aset, hingga penguatan integritas aparatur. Dengan demikian, setiap pemda memperoleh panduan yang kontekstual sesuai kerawanan yang dihadapinya.

Sejalan dengan Asta Cita Presiden

Wiyagus menegaskan bahwa seluruh upaya penguatan tata kelola tersebut selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam Asta Cita ketujuh yang memprioritaskan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Reformasi birokrasi dalam konteks ini bukan sekadar restrukturisasi organisasi, melainkan transformasi budaya kerja yang menempatkan akuntabilitas dan transparansi sebagai nilai operasional sehari-hari.

Implikasinya bagi pemerintah daerah cukup konkret: setiap kebijakan lokal harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, setiap alokasi anggaran harus melalui mekanisme yang dapat diaudit, dan setiap keputusan kepemimpinan harus berpijak pada dasar hukum yang jelas. Tanpa ketiga syarat tersebut, tata kelola daerah akan terus rentan terhadap intervensi kepentingan pribadi maupun kelompok.

Ke depan, keberhasilan program edukasi ini akan diukur bukan dari jumlah peserta yang hadir di ruang rapat koordinasi, melainkan dari perubahan perilaku nyata di lapangan — apakah kepala daerah mulai menanyakan dasar hukum sebelum menandatangani kontrak pengadaan, apakah aparatur daerah melaporkan potensi konflik kepentingan secara proaktif, dan apakah mekanisme pengawasan internal benar-benar berfungsi sebagai rem, bukan sekadar formalitas administratif.