Strategi Penting: Memasuki Musim Kemarau, Ini Kata Dosen UGM Soal Pencegahan Karhutla
Penegakkan Kebijakan Mitigasi Karhutla Diminta Jadi Prioritas Saat Musim Kemarau Mendekat
Dosen di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Fiqri Ardiansyah, S.Hut., M.Sc., menyoroti perlunya strategi mitigasi terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah pendekatan musim kemarau. Ia menekankan bahwa penerapan konsep manajemen darurat yang berkelanjutan harus menjadi fokus utama. Terutama dengan memperkuat peran infrastruktur untuk menjaga kelembapan tanah gambut.
Prediksi BMKG: Wilayah Indonesia Siap Menghadapi Musim Kemarau Lebih Awal
Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sejumlah daerah di Indonesia mulai mengalami perubahan iklim kering sejak April 2026. Sebagaimana diungkapkan dalam laman resmi UGM, BMKG memperkirakan sekitar 57,2 persen wilayah akan mengalami musim kemarau yang lebih lama. Sementara itu, 46,5 persen area diprediksi memasuki fase kering lebih dini dibandingkan biasanya.
Menurut BMKG, ada 114 zona musim yang sudah memasuki fase kering pada bulan April 2026. Perubahan arah angin dari Monsun Asia (barat) ke Monsun Australia (timur) menjadi indikator utama tanda awal musim kemarau. Wilayah seperti Jawa Barat, sebagian besar Jawa Tengah dan Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, Sulawesi, serta Sumatera dinilai lebih rentan terkena dampak kering.
Rekomendasi Fiqri: Kolaborasi dan Infrastruktur Gambut Jadi Kunci
“OMC, sumur bor, sekat kanal masuk sebagai upaya pencegahan dan mitigasi,” ucap Fiqri dilansir dari laman UGM, Senin (30/3).
Fiqri menilai bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), sumur bor, serta sekat kanal tetap bisa dimanfaatkan secara bersamaan untuk memperkuat sistem pembasahan gambut. Menurutnya, teknik ini efektif dalam mencegah kekeringan ekosistem yang menjadi penyebab utama karhutla. Sebab, tanah gambut yang terbakar biasanya sudah mengalami degradasi, sehingga ketersediaan air harus dipertahankan secara optimal.
Kebijakan pemerintah dan perusahaan juga perlu disesuaikan dengan model kolaborasi yang terus-menerus. Fiqri menekankan bahwa kegiatan seperti apel, patroli, dan pemantauan bersama BPBD, Manggala Agni, serta lembaga lain harus rutin dilakukan. “Kolaborasi permanen dapat dilakukan melalui apel, patroli, pemantauan bersama BPBD, Manggala Agni, dan sebagainya yang dilakukan secara rutin,” tambahnya.
Sebagai langkah pencegahan, Fiqri menyampaikan bahwa pengelolaan lahan tanpa bakar (PLTB) seharusnya diadopsi secara lebih luas. Terutama di wilayah luar Jawa, model ini bisa mengurangi pola pemadaman api yang berulang. “Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar bisa menjadi alternatif,” pungkasnya.
Dalam hal kesadaran masyarakat, ia menegaskan perlunya edukasi mengenai penggunaan api yang tidak terkontrol. Kebanyakan kebakaran berasal dari aktivitas manusia, sehingga meningkatkan kesadaran publik menjadi tugas penting. “Penyadartahuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan api yang tidak terkendali penting untuk dilakukan,” jelas Fiqri.
Dengan perubahan iklim yang diprediksi, Fiqri mengingatkan bahwa persiapan dini dan kebijakan adaptif harus terus ditingkatkan. Hal ini dilakukan agar potensi kerusakan lingkungan akibat karhutla bisa diminimalkan sebelum musim kemarau benar-benar tiba.
