Berdialog Terbuka, KSP Pastikan Arah Pembangunan ke Ekonomi Restoratif
Main Agenda – Jakarta – Dalam sebuah diskusi terbuka dengan mahasiswa Universitas Brawijaya (UB), Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan komitmen pemerintah untuk mengubah fokus pembangunan menjadi ekonomi restoratif. Pertemuan ini berlangsung di Malang, Jawa Timur, pada Jumat (12/6), dengan tema “Pertanian Pendukung Ketahanan Pangan.” Dudung mengungkapkan bahwa pergeseran ini tidak hanya sekadar retorika, tetapi merupakan upaya nyata untuk mengatasi krisis lingkungan yang mengancam pertumbuhan ekonomi nasional.
Transformasi Ekonomi Berbasis Ekologi
Dudung menjelaskan bahwa konsep ekonomi restoratif bertujuan untuk memulihkan ekosistem sambil memajukan ekonomi. Ia menekankan perlunya pemerintah meningkatkan pendekatan ini agar persoalan lingkungan tidak menjadi hambatan ketahanan pangan di masa depan. “Jika kita tidak mengintegrasikan pertanian dengan lingkungan, maka ekologis akan memperkuat kekuatan kita,” kata Dudung, menambahkan bahwa keberhasilan transisi ini bergantung pada kebijakan yang konsisten dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Pendekatan ekonomi restoratif dan pembangunan berbasis lingkungan harus ditingkatkan. Jika tidak, persoalan ekologis akan berbalik menjadi hambatan mutlak bagi ketahanan pangan kita di masa depan,”
Menjawab pertanyaan dari mahasiswa yang mengkritik ketergantungan pada ekonomi ekstraktif, Dudung menyampaikan bahwa pemerintah sedang berupaya mendorong transformasi struktural menuju model ekonomi yang lebih berkelanjutan. Ia juga mengatakan bahwa program adaptasi iklim yang dijalankan pemerintah, seperti manajemen air dan pembangunan infrastruktur irigasi, menjadi fondasi penting untuk mencapai tujuan tersebut.
Krisis Ekologi dan Investasi Jangka Panjang
Dalam diskusi, mahasiswa bernama Aldian Adam Faris dari Fakultas Bio-Industri Pertanian dan Kehutanan menyoroti kebutuhan regulasi yang jelas untuk mengubah pola ekonomi Indonesia. “Regulasi harus menjadi jembatan antara riset akademik dan implementasi di lapangan,” katanya, menambahkan bahwa krisis lingkungan memerlukan penanganan serius untuk memastikan ketahanan pangan. Dudung mengakui bahwa keberhasilan transformasi ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, sekitar 10 hingga 12 tahun, karena mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat bukanlah proses instan.
Menurut analisis Aldian, investasi jangka pendek dalam teknologi pertanian akan sia-sia jika tidak disertai strategi makro yang memikat generasi muda. “Kita harus menciptakan kondisi agar petani tidak hanya menjadi profesi, tetapi juga pilihan karier yang menarik,” ujarnya. Dudung menyampaikan bahwa modernisasi teknologi menjadi kunci utama untuk menjawab tantangan ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah terus mengembangkan infrastruktur dan sistem pertanian yang lebih efisien guna meningkatkan produktivitas sektor agraria.
Swasembada Pangan vs. Swasembada Beras
Saat membahas visi swasembada pangan hingga Indonesia Emas 2045, Dudung menegaskan bahwa swasembada beras adalah indikator utama ketahanan pangan, bukan sekadar pengertian umum. Ia menjelaskan bahwa cadangan beras di gudang Bulog merupakan instrumen darurat, sementara swasembada pangan memerlukan kompetensi secara menyeluruh, termasuk pengelolaan lahan dan kebijakan kebijakan yang mendukung produksi bahan pangan lokal.
“Besarnya cadangan beras di gudang Bulog bukan indikator tunggal swasembada, melainkan instrumen intervensi darurat negara,”
Mahasiswa lainnya, Naufal Syahfahlevie Samosir dari fakultas yang sama, mengkritik kemampuan pemerintah dalam menciptakan regenerasi petani. Ia menyoroti bahwa sebagian besar petani Indonesia berusia di atas 40 tahun, sehingga perlu adanya program khusus untuk menarik minat generasi muda. “Modernisasi teknologi akan menarik banyak anak muda jika mereka melihat peluang di bidang pertanian,” ujarnya, menekankan bahwa keterlibatan generasi muda adalah faktor kritis dalam mewujudkan swasembada pangan.
Hilirisasi Teknologi dan Ekosistem Pendukung
Mahasiswa ketiga, Muhammad Ziyad Husaini dari Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem, menyoroti jurang pemisah antara riset akademik dan penerapan di industri. Ia menilai bahwa inovasi cemerlang seringkali terabaikan karena kurangnya ekosistem yang mendukung pengembangan usaha. “Kita harus memastikan inovasi ini tidak hanya ada di kertas, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan,” katanya, menambahkan bahwa pemerintah perlu merancang strategi kewirausahaan dan permodalan agar mahasiswa bisa mengubah ide-ide mereka menjadi usaha produktif.
“Ide taktis terbaik tidak akan bermakna jika hanya menjadi tumpukan dokumen tanpa eksekusi lapangan,”
Dudung menyetujui pandangan ini, menyatakan bahwa pemerintah sedang berupaya membangun ekosistem yang lebih mendukung pertumbuhan usaha rintisan. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan hilirisasi teknologi bergantung pada kebijakan yang memfasilitasi kolaborasi antara akademisi dan sektor produsen. “Kita harus membuka jalan bagi inovasi mahasiswa agar bisa berkontribusi secara nyata,” tambahnya.
Strategi Penataan Tata Ruang dan Evaluasi MBG
Mahasiswa keempat, Farhan Fariz Rizqullah, membahas penataan tata ruang komoditas berdasarkan kondisi agroklimat. Ia menekankan bahwa keberhasilan produksi pangan bergantung pada pengelompokan wilayah sesuai ketinggian, jenis tanah, dan iklim. “Kita harus memaksimalkan potensi daerah dengan memanfaatkan zonasi yang tepat,” katanya, mengusulkan pengembangan pertanian perkotaan (urban farming) sebagai bagian dari strategi ini.
Farhan juga menyoroti evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya belum cukup presisi. Ia mengkritik implementasi program tersebut berdasarkan data lapangan, menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam pengelolaan distribusi bahan pangan. “MBG harus diperbaiki agar benar-benar mengatasi masalah gizi dan kesenjangan makanan,” ujarnya, menambahkan bahwa pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan sektor hilirisasi dan pemanfaatan teknologi terkini.
Komitmen untuk Masa Depan
Dudung menyatakan bahwa hasil diskusi ini akan dilaporkan langsung kepada Presiden sebagai dasar untuk merumuskan strategi yang lebih spesifik. “Kita harus memastikan bahwa investasi pendidikan tinggi bertransformasi menjadi nilai ekonomi riil,” katanya, menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga pendidikan dan pemerintah dalam menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Diskusi ini memberikan wawasan mendalam tentang tantangan dan peluang dalam mengarahkan Indonesia ke model ekonomi restoratif. Dengan keberagaman perspektif dari para mahasiswa, KSP memperlihatkan komitmen untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan kebijakan dalam mencapai visi pembangunan jangka panjang. Kepala Staf Presiden menggarisbawahi bahwa perubahan ini tidak bisa terjadi tanpa peran aktif generasi muda dan inovasi yang berkelanjutan. “Kita sedang membangun masa depan yang lebih hijau, ekonomi yang lebih kuat, dan masyarakat yang lebih mandiri,” tutup Dudung.
