Indikator Ekonomi Papua Menunjukkan Sinyal Positif di Tahun 2026
Solving Problems – Jayapura – Berdasarkan penilaian terbaru dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua, kondisi perekonomian di kawasan Tanah Papua mulai menunjukkan arah pemulihan yang lebih baik sepanjang tahun 2026. Meskipun terdapat berbagai dinamika yang terjadi di masing-masing provinsi, tren positif terlihat jelas dari berbagai indikator makroekonomi yang diukur.
Izharul Haq, selaku Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua, menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi ini tercermin melalui beberapa hal penting. Pertama, terdapat peningkatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah. Kedua, tingkat inflasi berhasil dikendalikan dengan relatif stabil. Ketiga, penyaluran belanja pemerintah mengalami kenaikan signifikan. Keempat, tingkat kemiskinan menurun di sebagian besar provinsi yang ada di Tanah Papua.
“Secara umum, indikator ekonomi regional menunjukkan arah yang positif meskipun tantangan di beberapa wilayah masih perlu mendapat perhatian,” katanya.
Performa Pertumbuhan Ekonomi per Provinsi
Menurut penjelasan Izharul Haq, Provinsi Papua Selatan mencatatkan pencapaian menarik dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,93 persen secara tahunan atau year on year. Sementara itu, Provinsi Papua Tengah berhasil melakukan perbaikan signifikan dengan memangkas kontraksi ekonomi dari angka minus 35,59 persen menjadi minus 8,38 persen. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Dari perspektif stabilitas harga, inflasi di Provinsi Papua berhasil turun menjadi 2,79 persen, menurun dari sebelumnya yang mencapai 3,38 persen. Di sisi lain, Provinsi Papua Selatan juga mencatatkan penurunan inflasi menjadi 2,17 persen, turun dari level 3,34 persen sebelumnya.
“Dari sisi stabilitas harga, inflasi di Provinsi Papua turun menjadi 2,79 persen dari sebelumnya 3,38 persen, sementara Papua Selatan juga melandai menjadi 2,17 persen dari 3,34 persen,” ujarnya.
Tantangan Inflasi di Papua Pegunungan
Meskipun tren inflasi secara umum menurun, Izharul Haq menjelaskan bahwa inflasi di Papua Pegunungan masih menjadi yang tertinggi dengan angka 4,84 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya biaya distribusi barang akibat ketergantungan yang besar pada transportasi udara. Selain itu, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga turut memberikan dampak terhadap peningkatan biaya operasional transportasi udara di wilayah tersebut.
Selain tren pemulihan ekonomi, indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perkembangan yang positif. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan di hampir seluruh wilayah Papua, kecuali Provinsi Papua Tengah yang masih mencatatkan kenaikan angka kemiskinan. Sementara itu, tingkat ketimpangan pendapatan juga terus membaik di beberapa provinsi.
“Selain tren pemulihan ekonomi juga terlihat dari indikator kesejahteraan juga menunjukkan perkembangan positif. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan di hampir seluruh wilayah Papua, kecuali Papua Tengah yang masih mencatat kenaikan angka kemiskinan,” katanya.
Indikator Ketimpangan dan Sektor Pertanian
Provinsi Papua Pegunungan bahkan mencatatkan rasio gini sebesar 0,347, yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 0,363. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di wilayah tersebut semakin merata. Di sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) Papua mencapai 100,89 atau berada di atas angka 100. Kondisi ini mencerminkan bahwa daya beli dan tingkat kesejahteraan petani relatif baik.
Namun, Papua Pegunungan masih menghadapi tantangan tersendiri karena NTP berada di bawah 100. Hal ini berarti pendapatan petani belum sepenuhnya mampu menutupi biaya produksi dan kebutuhan rumah tangga mereka.
“Di sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) Papua mencapai 100,89 atau berada di atas angka 100 yang mencerminkan daya beli dan tingkat kesejahteraan petani relatif baik. Namun, Papua Pegunungan masih menghadapi tantangan karena NTP berada di bawah 100 sehingga pendapatan petani belum sepenuhnya mampu menutupi biaya produksi dan kebutuhan rumah tangga,” ujarnya.
Peran Belanja Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi
Izharul Haq menjelaskan bahwa peningkatan belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah diharapkan terus menjadi penggerak aktivitas ekonomi. Langkah ini mampu mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Papua. Belanja pemerintah diharapkan memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah sehingga pemulihan ekonomi dapat berlangsung lebih kuat dan merata.
“Belanja pemerintah diharapkan memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah sehingga pemulihan ekonomi dapat berlangsung lebih kuat dan merata,” katanya.
Dengan berbagai indikator positif yang telah tercapai, diharapkan momentum pemulihan ekonomi Papua dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Papua.
