Special Plan: Pentingnya evaluasi berperspektif gender pastikan standar keselamatan
Special Plan: Evaluasi Gender Menjamin Keselamatan Transportasi
Special Plan – Evaluasi berperspektif gender dalam kebijakan transportasi menjadi kunci untuk memastikan standar keselamatan yang inklusif bagi semua pengguna, khususnya perempuan dan kelompok rentan. Hal ini ditekankan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang menyoroti perlunya pendekatan holistik dalam memperbaiki infrastruktur transportasi, agar tidak hanya efisien, tetapi juga melindungi semua lapisan masyarakat dari risiko kecelakaan serta kekerasan berbasis gender di ruang publik.
Kasus Tabrakan di Stasiun Bekasi Timur
Komentar ini disampaikan oleh Anggota Komnas Perempuan Yuni Asrianti, Rabu (29/4), dalam respons atas tragedi tabrakan antara Kereta Api Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Kejadian tersebut pada Senin (27/4) malam menyebabkan 15 korban jiwa. Yuni menilai, insiden ini menjadi pengingat bahwa kebijakan transportasi umum perlu diperiksa kembali melalui lensa Special Plan, agar lebih memperhatikan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan.
“Evaluasi berperspektif gender diperlukan agar standar keselamatan, prosedur darurat, dan kebijakan transportasi dapat mencakup perlindungan menyeluruh bagi semua individu. Kesalahan dalam desain infrastruktur bisa memperburuk risiko kecelakaan serta memicu kekerasan berbasis gender di ruang publik,” ujar Yuni Asrianti.
Yuni menyoroti bahwa PT KAI, penyedia layanan kereta api, kurang proaktif dalam memperbaiki infrastruktur dan teknologi perlintasan kereta. Menurutnya, sistem manual yang masih banyak diterapkan menunjukkan ketidakecekapan dalam mengatasi masalah keselamatan. “Penundaan dalam pengembangan infrastruktur keselamatan mengindikasikan kelalaian serius terhadap upaya menciptakan ruang yang memadai, setara, dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan yang bergantung pada transportasi umum untuk aktivitas sehari-hari,” tambahnya.
Evaluasi yang Menyeluruh: Masa Depan Transportasi Umum
Komnas Perempuan mengingatkan bahwa evaluasi tidak hanya harus fokus pada efisiensi operasional, tetapi juga pada aspek gender. Special Plan ini menjadi alat untuk memperbaiki desain jalan raya, pencahayaan, dan pengaturan ruang publik agar lebih aman bagi perempuan. “Kita perlu memperhatikan bagaimana kebijakan transportasi memengaruhi kehidupan perempuan, terutama yang bekerja di luar rumah. Kebiasaan lalu lintas dan kondisi lingkungan harus dianalisis dari sudut pandang gender,” kata Yuni.
Kasus di Bekasi Timur menjadi bukti bahwa Special Plan tidak bisa diabaikan. Perempuan sering menjadi korban kecelakaan akibat desain yang tidak memperhatikan kebutuhan mereka, seperti kurangnya area penungguan yang nyaman atau kurangnya pengawasan di ruang terbuka. “Korban dalam kejadian ini adalah perempuan, yang menunjukkan bahwa mereka lebih rentan terhadap risiko kecelakaan dan kekerasan karena faktor gender,” jelas Yuni.
“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas tragedi kecelakaan kereta api tersebut. Pikiran dan solidaritas kami berada bersama para korban, keluarga mereka, serta semua pihak yang terkena dampak. Ini adalah kesempatan untuk merevisi kebijakan transportasi secara menyeluruh melalui pendekatan Special Plan,” ungkap Yuni Asrianti.
Evaluasi berperspektif gender juga membantu mengidentifikasi pola kekerasan yang sering terjadi di ruang publik. Misalnya, perempuan rentan terhadap tindakan kekerasan di area yang terang atau gelap, tergantung pada desain dan pengelolaan lingkungan. “Kita harus melihat masalah ini sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mencegah kekerasan berbasis gender, bukan hanya sebagai isu tambahan,” kata Yuni.
Langkah Kritis: Menyelaraskan Kebijakan dengan Kebutuhan Perempuan
Komnas Perempuan menekankan bahwa kebijakan transportasi harus mempertimbangkan kebutuhan perempuan secara khusus. Hal ini mencakup penggunaan teknologi canggih, seperti sistem pencahayaan yang memadai, serta pengaturan ruang yang memudahkan penggunaan untuk semua kelompok. “Perempuan pekerja sering kali memerlukan akses ke transportasi yang lebih cepat dan aman. Special Plan harus menciptakan pola transportasi yang tidak hanya efektif, tetapi juga empatis terhadap pengguna perempuan,” jelas Yuni.
Kasus kecelakaan di Bekasi Timur menyoroti pentingnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan. “Jika perempuan tidak terlibat dalam desain dan evaluasi, kebijakan transportasi tidak akan bisa memenuhi kebutuhan mereka secara optimal,” tambah Yuni. Dengan menerapkan Special Plan secara konsisten, kita bisa menciptakan lingkungan transportasi yang lebih aman dan inklusif untuk semua pengguna, terutama perempuan yang menjadi korban kecelakaan terbanyak.
