Key Discussion: Komisi XI DPR RI minta Kalsel percepat hilirisasi industri

Komisi XI DPR RI Dorong Kalsel Percepat Proses Hilirisasi Industri

Key Discussion – Banjarmasin – Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia memberikan perhatian khusus pada Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Anggota komisi tersebut menilai hilirisasi industri menjadi strategi penting untuk mengubah potensi sumber daya alam menjadi kekuatan ekonomi daerah yang lebih kuat. Fauzi H. Amro, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, mengungkapkan bahwa Kalsel, yang memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah, perlu memaksimalkan nilai tambah dari bahan baku seperti batu bara, kelapa sawit, dan karet melalui pengolahan lokal.

Pertemuan dengan Gubernur Kalsel

Pertemuan yang diadakan Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Kalsel H. Muhidin di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis, menjadi kesempatan untuk mendiskusikan langkah-langkah peningkatan ekonomi daerah. Fauzi menyampaikan bahwa hilirisasi industri tidak hanya membantu pengelolaan bahan mentah, tetapi juga berpotensi meningkatkan PAD secara signifikan. “Kekayaan alam Kalsel ini harus diubah menjadi keunggulan ekonomi yang bisa memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” katanya dalam pertemuan tersebut.

“Kita tahu bahwa sektor pertambangan menjadi salah satu pilar utama perekonomian Kalsel, menyumbang hingga 26 persen dari pertumbuhan ekonomi. Jika kita bisa memanfaatkan hilirisasi, maka daerah ini akan memiliki pendapatan asli yang luar biasa,” ujar Fauzi.

Eksplorasi Potensi Ekonomi Kalsel

Dalam pertemuan itu, Fauzi juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Kalsel yang mencapai 5,67 persen, melebihi rata-rata nasional. Menurut dia, angka tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pertambangan, perkebunan, dan perdagangan. “Pertumbuhan ekonomi ini bisa menjadi dasar untuk meningkatkan PAD, selama ada komitmen dalam mengubah bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi,” tambahnya.

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya inisiatif daerah dalam mempercepat hilirisasi. Fauzi menyampaikan bahwa proses ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan baku, tetapi juga mendorong pengembangan industri lokal yang lebih mandiri. “Dengan hilirisasi, Kalsel bisa menikmati manfaat ekonomi secara lebih seimbang, baik dari sisi pemerintah pusat maupun masyarakat,” jelasnya.

Peran Kawasan Industri Strategis

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan PAD, Kalsel juga perlu memanfaatkan empat kawasan industri strategis (KIK) yang telah ditetapkan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Ariadi Noor, mewakili Gubernur Kalsel mengatakan bahwa Pemprov Kalsel mengapresiasi peran Komisi XI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. “Kita sangat menghargai kepedulian DPR RI terhadap Kalsel, karena ini menjadi momentum untuk memperkuat visi pembangunan daerah,” ujarnya.

Ariadi menjelaskan bahwa pengembangan KIK menjadi salah satu prioritas Pemprov Kalsel. Empat kawasan industri ini tersebar di Kabupaten Tabalong, Banjarmasin, Tapin, dan Tanah Laut, masing-masing dengan peran strategis dalam menggerakkan sektor industri daerah. “KIK ini berpotensi meningkatkan daya saing Kalsel di tingkat nasional, sekaligus menjadi wadah untuk menyerap investasi besar-besaran,” katanya.

“Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8,1 persen, kita membutuhkan investasi hingga 250 triliun rupiah. Selain itu, dukungan regulasi dari pemerintah pusat sangat penting untuk memastikan kelancaran pengembangan ini,” kata Ariadi.

Potensi Pariwisata Berbasis Sungai

Fauzi H. Amro menambahkan bahwa selain hilirisasi, Kalsel juga perlu menggarungkan sektor pariwisata, terutama yang berbasis sungai. Menurutnya, kekayaan alam berupa sungai yang luas menjadi daya tarik unik bagi pengembangan wisata daerah. “Sungai bisa menjadi pusat wisata alam, sekaligus menarik wisatawan lokal dan mancanegara. Jika dikelola dengan baik, pariwisata ini akan memberi kontribusi signifikan pada PAD,” ujarnya.

Kawasan sungai di Kalsel, seperti Sungai Martapura dan Sungai Kayan, diperkirakan memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Fauzi menekankan bahwa pemerintah daerah harus berkolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat untuk menggali potensi tersebut. “Dengan menumbuhkan sektor pariwisata, Kalsel bisa mengurangi risiko ketergantungan pada sektor pertambangan dan perkebunan,” jelasnya.

Langkah Strategis untuk PAD

Menurut Fauzi, hilirisasi industri tidak hanya menjamin PAD yang lebih besar, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan ekonomi. “Kita perlu memastikan bahwa manfaat ekonomi hilirisasi sampai ke tingkat masyarakat kecil, seperti petani dan pekerja lokal,” katanya. Pemprov Kalsel, sementara itu, menilai bahwa hilirisasi industri adalah kunci untuk menstabilkan perekonomian daerah dalam jangka panjang.

Komisi XI DPR RI juga menyarankan agar pemerintah daerah mengoptimalkan serapan anggaran untuk program pembangunan. Ariadi Noor mengatakan bahwa Pemprov Kalsel sedang berupaya mempercepat penggunaan dana yang dialokasikan. “Kita perlu memastikan bahwa dana yang diterima benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui kawasan industri maupun sektor lain,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Fauzi menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah pusat dalam mendukung pengembangan KIK. Ia mengatakan bahwa kebijakan dari tingkat nasional sangat berpengaruh terhadap kemajuan industri di Kalsel. “Selama ada regulasi yang mendukung, KIK ini akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Perbandingan dengan Wilayah Lain

Kalsel, sebagai provinsi yang kaya akan sumber daya alam, memiliki keuntungan dibandingkan daerah lain. Namun, Fauzi menekankan bahwa potensi ini harus dimanfaatkan secara optimal. “Kalsel harus menjadi contoh daerah yang mampu mengubah sumber daya alam menjadi pilar ekonomi yang stabil dan berkelanjutan,” katanya. Dalam hal ini, hilirisasi industri menjadi jalan terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.

Ariadi Noor menambahkan bahwa Pemprov Kalsel sedang menyiapkan skema pengelolaan KIK yang lebih terstruktur. “Kita ingin KIK ini tidak hanya menjadi pusat produksi, tetapi juga menjadi ruang pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal,” ujarnya. Ia berharap dukungan dari Komisi XI DPR RI bisa mempercepat realisasi proyek-proyek strategis ini.

Prospek Kebijakan Pusat

Pertumbuhan ekonomi Kalsel yang mencapai 5,67 persen menjadi bukti bahwa daerah ini memiliki peluang besar dalam mengembangkan industri. Fauzi menilai bahwa kebijakan pemerintah pusat, seperti insentif pajak atau pengurangan birokrasi, bisa menjadi penggerak utama bagi Kalsel. “Kita butuh kebijakan yang fleksibel dan terbuka untuk mendorong inisiatif daerah dalam hilirisasi,” katanya.

Dalam konteks ini, Komisi XI DPR RI menegaskan bahwa hilirisasi industri bukan hanya tentang eksploitasi sumber daya, tetapi juga tentang