Official Announcement: Iran sebut AS eksploitasi dukungan untuk resolusi Selat Hormuz

Iran Mengkritik AS Menggunakan Dukungan Internasional untuk Resolusi Selat Hormuz

Ontario, Kanada (ANTARA) –

Official Announcement – Pada Jumat (15/5), misi tetap Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyalahkan Amerika Serikat atas upaya menggalang dukungan global untuk tindakan-tindakan yang dianggapnya ilegal terhadap Iran. Misi tersebut mengungkapkan bahwa AS berusaha memanfaatkan suara negara-negara lain dalam pembahasan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Selat Hormuz sebagai alat untuk menciptakan kesan bahwa tindakan AS mendapat persetujuan luas dari komunitas internasional.

Dalam postingan di akun media sosial X, Iran menyatakan bahwa rancangan resolusi yang diproses oleh AS mengandung agenda politik yang jelas. Misi ini menekankan bahwa dukungan yang diberikan oleh sejumlah negara tidak hanya dianggap sepihak, tetapi juga menjadi alat untuk membangun citra bahwa tindakan AS adalah langkah yang dibenarkan secara universal. “Saat ini, Amerika Serikat dikabarkan berusaha memanfaatkan jumlah dukungan—yang disebut sebagai pendukung rancangan resolusi dengan motivasi politik dan sepihak—untuk menciptakan citra palsu sebagai dukungan luas dari internasional terhadap tindakan ilegal yang sedang berlangsung,” tulis misi tetap Iran dalam pernyataan terbarunya.

“Jika AS memicu eskalasi baru, maka semua negara pendukung akan berbagi tanggung jawab internasional bersama Washington atas konsekuensi tersebut. Tidak ada alasan politik atau perlindungan diplomatik yang dapat membebaskan mereka dari tanggung jawab karena memfasilitasi, memungkinkan, dan melegitimasi agresi AS,” demikian pernyataan tersebut.

Misi Iran juga menyoroti bahwa rancangan resolusi tersebut bertujuan membenarkan tindakan AS dalam mengontrol jalur laut strategis. Dengan menyebut Selat Hormuz sebagai ruang yang memerlukan kebebasan navigasi, AS berupaya mengklaim bahwa tindakannya memperkuat stabilitas kawasan. Namun, Iran menilai ini sebagai upaya memperlebar pengaruh politiknya di wilayah tersebut.

Dalam pernyataannya, Iran memperingatkan negara-negara yang mendukung rancangan resolusi AS untuk waspada terhadap dampak yang mungkin terjadi jika konflik memanas. Misi ini menggarisbawahi bahwa partisipasi negara-negara dalam resolusi tersebut bisa memicu tanggung jawab bersama jika tindakan militer AS dilakukan di Selat Hormuz. “Kita berharap negara-negara yang merasa diuntungkan dari resolusi ini dapat mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari dukungan mereka,” tambah pernyataan dari kantor misi Iran di PBB.

Selat Hormuz, yang merupakan jalur laut utama pengiriman minyak mentah dari Timur Tengah ke dunia luar, memainkan peran penting dalam geopolitik global. Selama beberapa bulan terakhir, AS dan sekutunya, termasuk Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, serta Qatar, berupaya mengajukan rancangan resolusi yang diduga mengimbangi tekanan Iran terhadap penguasaan jalur tersebut. Iran menilai langkah ini adalah strategi untuk menciptakan konsensus internasional sebelum tindakan militer lebih lanjut dilakukan.

Menurut sumber dalam misi Iran, rancangan resolusi tersebut dianggap sebagai bagian dari upaya AS untuk memperkuat dominasi politik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah. Dengan menekankan pentingnya kebebasan navigasi, AS berharap bisa menutupi tindakan-tindakan yang dianggap mengganggu kepentingan Iran. “Resolusi ini tidak hanya memperkuat posisi AS, tetapi juga memungkinkan negara-negara lain untuk mengklaim bahwa mereka mendukung kebijakan pertahanan global,” kata sumber tersebut.

Ketegangan antar-negara di wilayah Timur Tengah kembali memuncak setelah serangan yang dilakukan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Serangan ini memicu respons langsung dari Iran, yang melakukan serangan balasan terhadap militer Israel dan pasukan AS di negara-negara Teluk. Seiring dengan itu, Selat Hormuz menjadi target utama dari perang dagang dan sanksi ekonomi yang diterapkan AS sejak awal tahun.

Pembicaraan gencatan senjata antara pihak-pihak konflik dimulai pada 8 April lalu, dengan mediasi Pakistan. Namun, kesepakatan yang tercapai tidak bisa bertahan lama. Kesepakatan ini memperbolehkan sementara kegiatan perang untuk sementara waktu, tetapi tidak mampu mencegah ketegangan dari kembali memburuk. Trump, presiden AS saat itu, kemudian memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu, sekaligus tetap menerapkan blokade terhadap kapal-kapal Iran yang berlayar melalui Selat Hormuz.

Langkah blokade ini dianggap sebagai tindakan ekonomi yang intensif, karena Selat Hormuz menjadi pintu masuk utama untuk distribusi minyak ke pasar internasional. Iran menilai bahwa blokade ini tidak hanya menghambat ekspor minyaknya, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi kawasan. Misi tetap Iran menekankan bahwa sanksi-sanksi yang diterapkan AS bersifat keras dan tidak proporsional, karena negara-negara lain tetap memperbolehkan perdagangan mereka melalui jalur yang sama.

Di sisi lain, pihak AS mempertahankan argumennya bahwa blokade terhadap Selat Hormuz adalah langkah yang dibutuhkan untuk melindungi kebebasan navigasi internasional. Misi tetap AS di PBB menegaskan bahwa rancangan resolusi ini bertujuan mengamankan alur laut yang vital untuk perekonomian global. Namun, Iran menilai bahwa sanksi tersebut adalah cara untuk menekan negara-negara lain agar tetap setia pada kebijakan luar negeri AS.

Ketegangan yang berlangsung sejak Februari lalu menunjukkan bahwa keberadaan Selat Hormuz adalah sumber daya strategis yang sangat berharga. Dengan menjaga kontrol atas area ini, AS berusaha memastikan bahwa negara-negara lain tidak berani berpikir dua kali dalam memberlakukan sanksi ekonomi. Selain itu, resolusi yang diusulkan bisa menjadi alat untuk memperkuat posisi politik AS dalam menekan Iran di tingkat internasional.

Pernyataan Iran menegaskan bahwa negara-negara yang mendukung resolusi AS harus siap mengambil bagian dari tanggung jawab jika eskalasi perang kembali terjadi. Dengan mengungkapkan bahwa rancangan resolusi ini memiliki maksud politik, Iran berharap bisa mencegah pembentukan persepsi yang salah tentang