Upaya Pemulihan Lahan Pertanian Aceh Pasca Bencana Hidrometeorologi Semakin Optimal
Fukushimask.com – Banda Aceh — Proses rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian di wilayah Aceh terus mengalami kemajuan signifikan. Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh telah menghasilkan capaian positif dalam pemulihan sawah-sawah yang terdampak bencana hidrometeorologi baru-baru ini. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyampaikan bahwa kinerja Distanbun Aceh selama ini dinilai sangat maksimal dan memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat.
Statistik Kerusakan dan Progres Rehabilitasi
Berdasarkan data resmi dari Distanbun Aceh, bencana hidrometeorologi telah menyebabkan kerusakan pada total 57.485 hektare sawah. Kerusakan tersebut terbagi ke dalam empat kategori berbeda. Untuk kerusakan ringan mencakup luas area sekitar 27.437 hektare, sementara kerusakan sedang mencapai 13.651 hektare. Kerusakan berat tercatat sebesar 16.276 hektare, dan sawah yang hilang sepenuhnya sebanyak 120 hektare.
Hingga saat ini, aktivitas optimasi lahan dan rehabilitasi telah berlangsung di sekitar 40.852 hektare, baik untuk kategori rusak ringan maupun rusak berat. Dengan demikian, masih tersisa sekitar 16.633 hektare yang belum sepenuhnya tertangani, khususnya untuk kategori rusak berat dan sawah hilang. Meskipun demikian, pemulihan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda positif dengan dimulainya gerakan tanam padi di lahan-lahan yang telah dipulihkan.
“Distanbun Aceh telah bekerja maksimal dan membawa hasil yang positif,” kata Nurlis Effendi di Banda Aceh, Rabu.
Pertumbuhan Anggaran dan Bantuan Pemerintah
Kinerja Distanbun Aceh juga memberikan dampak positif terhadap penambahan anggaran. Hal ini terbukti dari peningkatan anggaran yang diberikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Pada tahap pertama, bantuan dari Kementan sebesar Rp380 miliar, dan kini pada tahap kedua meningkat menjadi Rp515 miliar. Rehabilitasi sawah tersebut dilaksanakan oleh Kementan dengan kerjasama pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota yang terdampak bencana di Aceh.
Untuk sawah dengan kerusakan ringan, dialokasikan anggaran sebesar Rp155,6 miliar dalam bentuk bantuan pemerintah. Program ini mencakup 16 kabupaten dan kota dengan total luas 27.071 hektare. Sementara itu, untuk lahan rusak sedang, pemerintah Aceh melaksanakan program rehabilitasi dengan total anggaran Rp186 miliar yang mencakup 11 kabupaten dengan luas 13.781 hektare.
Infrastruktur dan Konstruksi yang Sedang Berjalan
Progres konstruksi saat ini terus dilaksanakan oleh kelompok tani bersama TNI dan telah mencapai sekitar 4.393 hektare atau setara dengan 32 persen dari total target. Di sektor irigasi, pemerintah Aceh juga melakukan pembangunan berbagai infrastruktur pendukung. Untuk irigasi perpompaan, direncanakan sebanyak 641 unit di 16 kabupaten dan kota dengan anggaran Rp98 miliar. Saat ini, sudah 456 unit terbangun dengan realisasi keuangan sekitar 53,2 persen.
“Sisanya sedang dalam tahap pengerjaan, dan masih dalam proses administrasi dan perencanaan pada sebagian kecil lokasi,” katanya.
Pembangunan irigasi perpipaan di 13 kabupaten dan kota sebanyak 149 unit dengan anggaran Rp14 miliar telah menunjukkan progres sekitar 50 persen. Adapun pembangunan bangunan konservasi sebanyak 45 unit senilai Rp5,4 miliar dengan realisasi keuangan sekitar 36 persen. Jaringan irigasi tersier dari total 300 unit yang direncanakan dengan anggaran Rp30 miliar saat ini sudah sekitar 78 persen, dan terbangun sekitar 235 unit. Selain itu, pembangunan jalan usaha tani (JUT) 106 unit dengan anggaran Rp11,6 miliar, realisasi keuangannya sudah 31 persen.
Harapan Gubernur dan Koordinasi Multi-Pihak
Secara total, seluruh kegiatan tersebut sudah tercapai realisasi keuangan sebesar 48,48 persen hingga 21 Juli 2026. Gubernur Aceh Muzakir Manaf berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya memulihkan kondisi lahan, tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani di seluruh wilayah terdampak.
Karena itu, diinstruksikan kepada Distanbun Aceh untuk terus bekerja keras demi kesejahteraan rakyat khususnya petani yang terdampak bencana. Serta, selalu membangun dan memperkuat komunikasi dengan berbagai pihak. Baik itu dengan Kementan, Satgas PRR Kemendagri, pemerintah kabupaten dan kota, perguruan tinggi, TNI, Polri, serta berbagai pihak terkait guna memastikan seluruh program berjalan sesuai target, demikian Nurlis Effendi.
