Menko Kumham Imipas: Pemerintah percepat penyusunan Perpres Pertimahan

Percepatan Perpres Pertimahan: Respons Pemerintah atas Ketegangan Tambang di Belitung Timur

Fukushimask.com – Ketegangan antara masyarakat penambang rakyat dan perusahaan negara pengelola tambang timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali memanas ketika proses pembelian bijih timah dari warga sempat terhenti. Ricuh pecah di sekitar Kantor Timah, Belitung Timur, setelah para penambang kecil merasa hak mereka untuk menjual hasil tambang tidak dihormati. Di tengah situasi tersebut, pemerintah pusat mengambil langkah konkret dengan mempercepat penyusunan peraturan presiden yang akan menjadi payung hukum pengelolaan pertimahan di wilayah itu.

Langkah Hukum yang Dipercepat

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengonfirmasi bahwa Direktorat Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum telah menerima instruksi untuk mempercepat proses penyusunan perpres pertimahan. Dokumen tersebut, menurut Yusril, bukan sekadar wacana di atas kertas — prosesnya sudah berjalan dan naskah awalnya telah disampaikan langsung kepada Presiden serta Sekretaris Negara.

“Pemerintah sedang mempersiapkan rancangan peraturan presiden berkaitan pertimahan. Proses penyusunannya itu sudah dimulai dan sudah disampaikan kepada Pak Presiden dan Sekretaris Negara,” ujar Yusril di Jakarta, Selasa.

Perpres ini dirancang untuk menjadi dasar hukum yang mengatur seluruh rantai pengelolaan tambang timah di Bangka Belitung, mulai dari hak masyarakat penambang rakyat hingga mekanisme pembelian oleh perusahaan pengelola. Selama ini, ketiadaan regulasi yang jelas menciptakan ruang abu-abu di mana kepentingan warga kecil sering kali tersingkir oleh dinamika pasar dan kebijakan internal perusahaan.

Tim Khusus di Bawah Wakil Menteri

Sambil menunggu perpres rampung, pemerintah membentuk tim kecil yang dipimpin Wakil Menteri Otto Hasibuan. Tugas tim ini bersifat operasional: merumuskan langkah kebijakan sekaligus kerangka legalitas agar PT Timah dapat melanjutkan pembelian bijih timah dari pertambangan masyarakat tanpa hambatan hukum. Langkah ini dimaksudkan sebagai solusi transisi agar masyarakat tidak terus-menerus menunggu regulasi besar yang prosesnya memakan waktu.

Pembentukan tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya merespons krisis dengan pendekatan reaktif, tetapi juga menyiapkan instrumen hukum jangka menengah. Dengan demikian, ketika perpres akhirnya diterbitkan, mekanisme pembelian yang sudah berjalan melalui tim Otto Hasibuan dapat langsung diintegrasikan ke dalam kerangka regulasi yang lebih luas.

Konteks Konflik Tambang di Bangka Belitung

Bangka Belitung merupakan salah satu penghasil timah terbesar di Indonesia. Selama puluhan tahun, aktivitas pertambangan di provinsi ini melibatkan dua aktor utama: perusahaan negara PT Timah yang mengelola tambang skala besar, dan ribuan masyarakat penambang rakyat yang menggali bijih timah di lahan-lahan kecil. Selama bertahun-tahun, hubungan antara kedua pihak ini kerap tegang, terutama ketika harga bijih berfluktuasi atau ketika mekanisme pembelian oleh perusahaan mengalami gangguan.

Belitung Timur, yang menjadi episentrum kerusuhan terbaru, merupakan salah satu daerah dengan konsentrasi penambang rakyat tertinggi di provinsi tersebut. Ketika pembelian bijih tersendat, ribuan keluarga yang bergantung pada hasil tambang harian kehilangan sumber penghasilan utama. Ketidakpastian ekonomi inilah yang memicu demonstrasi dan kemudian eskalasi menjadi ricuh di sekitar fasilitas PT Timah.

Harapan Pemulihan Kondusivitas

Yusril menegaskan bahwa pemerintah memahami kesulitan yang dihadapi masyarakat penambang. Sebagai respons, rapat koordinasi lintas sektor telah digelar untuk membahas secara komprehensif persoalan timah di Bangka Belitung. Tujuannya bukan sekadar meredam gejekan sesaat, melainkan membangun mekanisme yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Saya kira itu inti masalahnya, dengan harapan mudah-mudahan masyarakat di Bangka Belitung itu mengetahui perkembangan ini dan tenang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” tuturnya.

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah memandang masalah pertimahan bukan semata persoalan hukum formal, melainkan juga persoalan kepercayaan publik. Selama masyarakat merasa tidak dilindungi oleh negara dalam aktivitas ekonomi mereka, setiap gangguan pada rantai pasok bijih berpotensi memicu konflik sosial. Perpres yang sedang disusun diharapkan menjadi sinyal bahwa negara hadir sebagai penjamin hak warga, bukan sekadar regulator pasif.

Implikasi ke Depan

Penyusunan perpres pertimahan membawa implikasi yang melampaui satu provinsi. Jika berhasil, dokumen ini dapat menjadi preseden regulasi bagi pengelolaan komoditas tambang lain yang melibatkan masyarakat penambang rakyat di berbagai daerah. Selain itu, percepatan proses oleh Direktorat Peraturan Perundang-Undangan menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan isu ini sebagai prioritas hukum nasional, bukan sekadar urusan daerah.

Bagi masyarakat Belitung Timur dan seluruh penambang rakyat di Bangka Belitung, yang terpenting saat ini adalah kepastian: bahwa bijih timah mereka akan dibeli, bahwa ada mekanisme yang jelas, dan bahwa negara tidak membiarkan mereka terjebak dalam ketidakpastian ekonomi. Perpres yang sedang dirampungkan merupakan jawaban formal atas tuntutan tersebut — sebuah kerangka hukum yang, jika diterapkan dengan baik, dapat mengubah dinamika konflik menjadi kerangka kerja sama yang berkelanjutan.