Kemenhut: Pemegang PBPH wajib lakukan langkah ekstra tangani karhutla

El Nino 2026–2027: Kemenhut Perketat Mandat Penanganan Karhutla bagi Seluruh Pemegang PBPH

Fukushimask.com – Peringatan dini cuaca ekstrem yang dipicu fenomena El Nino pada rentang tahun 2026 dan 2027 telah mengubah standar operasional penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan bahwa seluruh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) tidak lagi diperkenankan menjalankan protokol pengendalian karhutla dengan pendekatan konvensional. Dalam situasi di mana curah hujan turun drastis dan kelembapan tanah merosot, setiap areal konsesi kehutanan menghadapi risiko api yang jauh lebih cepat menyambar dan lebih sulit dipadamkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Standar Baru: “Business as Usual” Kini Dianggap Kelalaian

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut, Laksmi Wijayanti, menyampaikan mandat tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Respons Pengendalian Karhutla pada Areal PBPH di Jakarta, Senin (24/8). Ia menekankan bahwa eskalasi ancaman cuaca ekstrem menuntut respons yang proporsional dengan tingkat bahayanya.

“Kondisi cuaca ekstrem menyebabkan kewajiban pengamanan areal konsesi masing-masing harus ekstra dan luar biasa. Melaksanakan dengan cara business as usual justru akan terlihat sebagai kelalaian karena tidak nampak urgensi untuk menangani krisis,” ujar Laksmi.

Pernyataan ini menandai pergeseran kebijakan yang signifikan. Selama ini, pemegang izin kehutanan diwajibkan menyusun rencana kerja pengendalian karhutla sesuai standar tahunan. Namun, dengan proyeksi El Nino yang memperpanjang musim kering dan meningkatkan indeks bahaya kebakaran, Kemenhut kini menuntut kesiapsiagaan di atas ambang batas normal. Implikasinya, setiap perusahaan pemegang PBPH harus mengalokasikan sumber daya tambahan—baik personel, peralatan, maupun anggaran—untuk menutup celah yang biasanya tidak menjadi perhatian dalam kondisi iklim biasa.

Indikator Ketaatan: Dari Deteksi Dini hingga Respons Cepat

Laksmi merinci bahwa pengukuran kepatuhan PBPH tidak lagi terbatas pada satu aspek tunggal. Parameter evaluasi mencakup spektrum luas, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana, ketersediaan sumber daya manusia, serta operasionalisasi sistem deteksi dini titik api. Lebih jauh, sikap proaktif dalam pencegahan dan pelaporan insiden, kualitas mobilisasi tim lapangan, hingga kecepatan respons saat kebakaran benar-benar terjadi, semuanya menjadi tolok ukur.

Dimensi kolaborasi turut diperhitungkan. Tingkat kerja sama antara pemegang izin dengan pemerintah daerah, masyarakat sekitar, dan pihak-pihak lain yang relevan menjadi bagian dari penilaian. Kinerja akhir dan kualitas hasil penanganan kebakaran juga masuk dalam kerangka evaluasi tersebut.

“Pemegang izin dan pengelola kawasan wajib menjadi garda terdepan ketika titik api terdeteksi. Kehadiran dan kinerjanya harus dibuktikan, bukan hanya bagus di dokumen laporan. Evaluasi saat ini sudah berjalan, dan respons cepat dan nyata atas setiap bentuk instruksi, masukan, dan teguran kepada seluruh pemegang izin akan menjadi indikator dalam penegakan ketaatan,” tegas Laksmi.

Partisipasi Luas: 37 Provinsi, 18 Wilayah Kerja, dan Ratusan Pemegang Izin

Rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan dinas kehutanan dari 37 provinsi, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) dari 18 wilayah kerja, pengurus serta anggota Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), dan ratusan pemegang PBPH dari berbagai penjuru Indonesia. Kehadiran lintas level ini menunjukkan bahwa mandat pengendalian karhutla bukan sekadar instruksi vertikal dari pusat, melainkan komitmen horizontal yang melibatkan seluruh rantai tata kelola kehutanan.

Dalam forum itu, hasil evaluasi awal terhadap kepatuhan pelaporan kesiapsiagaan pengendalian karhutla pada areal PBPH diumumkan. Temuan menunjukkan bahwa sekitar 10 persen pemegang PBPH masih perlu meningkatkan ketertiban pelaporan kesiapsiagaannya. Angka ini menjadi dasar bagi Kemenhut untuk menindaklanjuti dengan teguran dan pendampingan teknis agar seluruh pemegang izin berada pada satu standar kesiapan.

Kolaborasi Antar-Pemegang Izin dan Peran APHI

Laksmi juga menginstruksikan agar pemegang izin membuka diri, aktif memanfaatkan informasi cuaca dan kondisi lapangan, serta saling berkolaborasi satu sama lain. Keterbukaan informasi dan dokumentasi kehadiran di tapak harus dipublikasikan secara luas sehingga pemangku kepentingan dan masyarakat memperoleh akses data yang memadai untuk menyelaraskan langkah dan berpartisipasi, terutama di wilayah berisiko tinggi kebakaran.

Cueto Umum APHI memanfaatkan kesempatan rapat untuk menyampaikan komitmen asosiasi dalam mendorong kerja sama antarpemegang PBPH. Salah satu skema yang diutarakan adalah berbagi pakai peralatan pemadaman antar perusahaan. Langkah ini diharapkan mempercepat mobilisasi sumber daya saat kebakaran melanda area yang berdekatan, sehingga waktu respons dapat dipangkas secara signifikan.

Sebelumnya, pemegang PBPH dan APHI telah memberikan kontribusi nyata dalam penanganan karhutla melalui pengerahan alat berat untuk pembuatan sekat bakar dan akses pemadaman, dukungan helikopter water bombing, penyediaan kendaraan operasional, serta pengerahan tenaga lapangan dan Regu Pemadam Kebakaran (RPK). Kemenhut menyambut baik kontribusi tersebut dan mendorong agar kerja sama antar pemegang PBPH terus diperkuat sebagai bagian integral dari pengendalian karhutla secara berkelanjutan.

Apresiasi dengan Catatan: Kinerja Baik Belum Cukup dalam Cuaca Ekstrem

Ditjen PHL secara khusus memberikan apresiasi kepada pemegang PBPH yang telah menunjukkan kinerja baik dalam pengendalian karhutla selama periode evaluasi berjalan. Pengakuan ini menjadi insentif bagi perusahaan lain untuk meningkatkan standar operasional mereka.

Namun, Laksmi menutup rapat dengan penegasan yang menjadi inti seluruh mandat: apa yang pada situasi iklim biasa tampak memadai dan berkinerja baik, dapat berubah menjadi kurang memadai ketika dihadapkan pada cuaca ekstrem El Nino. Standar yang berlaku tahun depan bukan lagi ambang batas tahun-tahun sebelumnya, melainkan ambang batas krisis. Setiap pemegang PBPH yang gagal menyesuaikan diri dengan realitas baru ini akan menghadapi konsekuensi dalam penegakan ketaatan kehutanan.