Jaksa Agung ingatkan jajaran Kejaksaan jangan berhenti belajar

Di Ujung Peringatan Hari Lahir ke-81, Jaksa Agung Tekankan Kewajiban Belajar Tanpa Henti bagi Seluruh Insan Adhyaksa

Fukushimask.com – Peringatan Hari Lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia yang digelar di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Jakarta Selatan, pada Rabu, tidak sekadar menjadi momentum seremonial tahunan. Di hadapan ribuan jaksa dan pegawai dari berbagai tingkatan, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan pesan yang jauh melampaui retorika upacara: seluruh jajaran lembaga penegak hukum ini wajib menjadikan pembelajaran berkelanjutan sebagai fondasi operasional, bukan sekadar slogan di dinding ruang rapat.

Imperatif Adaptasi di Tengah Pergeseran Sosial dan Teknologi

Burhanuddin membuka arah pidatonya dengan peringatan keras bahwa lanskap hukum Indonesia dan dunia internasional bergerak dengan kecepatan yang tidak pernah berhenti. Masyarakat kini lebih kritis, lebih melek informasi, dan menuntut akuntabilitas yang lebih tinggi dari setiap institusi negara. Dalam konteks tersebut, dia menegaskan bahwa Kejaksaan tidak boleh menjadi lembaga yang tertinggal oleh dinamika zaman.

“Ingat, jangan pernah berhenti belajar. Tanggapi setiap tantangan dengan respons yang cepat, tepat, dan adaptif. Kepekaan adalah kunci untuk tetap relevan dan terpercaya serta mampu memberikan pelayanan terbaik.”

Pesan ini bukan sekadar nasihat moral. Ia merujuk pada realitas konkret: digitalisasi layanan publik, perubahan pola kejahatan dari konvensional menuju siber, serta pergeseran ekspektasi publik terhadap transparansi proses hukum. Kejaksaan yang mengelola ribuan perkara pidana setiap tahunnya menghadapi tekanan untuk merespons perubahan regulasi, termasuk revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan berbagai peraturan turunan yang mengubah mekanisme penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan.

Doktrin Tri Krama Adhyaksa sebagai Kompas Operasional

Di tengah tuntutan adaptasi tersebut, Burhanuddin mengingatkan agar setiap langkah modernisasi tidak mengorbankan nilai inti yang telah menjadi identitas Kejaksaan sejak berdirinya. Ia merujuk pada doktrin Tri Krama Adhyaksa — tiga pilar filosofis yang terdiri atas Satya (kejujuran), Adhi (kesempurnaan), dan Wicaksana (kebijaksanaan). Ketiga nilai ini, menurutnya, bukan ornamen historis, melainkan pedoman hidup yang harus diinternalisasi dalam setiap keputusan hukum yang diambil oleh seorang jaksa.

“Jujur dalam menilai, purna dalam menjalankan kebijakan dan dalam bertutur merupakan tuntunan bagi kita dalam menangani perkara agar setiap keputusan yang lahir benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, tidak memihak, dan bebas dari intervensi siapa pun.”

Penegasan ini memiliki bobot praktis yang signifikan. Dalam praktik sehari-hari, seorang jaksa penuntut umum kerap berada di persimpangan antara tekanan politik, kepentingan pihak berperkara, dan tuntutan independensi. Dengan mengulang doktrin Tri Krama Adhyaksa di forum pendidikan dan pelatihan, pimpinan Kejaksaan secara eksplisit menegaskan bahwa integritas individual tidak boleh dinegosikan, bahkan ketika beban perkara meningkat atau sorotan media menguat.

Keadilan sebagai Sumber Kewibawaan, Bukan Kewenangan

Bagian paling tajam dari pesan Burhanuddin menyentuh akar legitimasi institusional. Ia mengingatkan bahwa penegakan hukum harus berpijak pada rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, bukan pada formalitas prosedural semata. Kewibawaan seorang penegak hukum, menurutnya, tidak ditentukan oleh besarnya wewenang yang dipegang, melainkan oleh profesionalisme dan keadilan yang ditunjukkan dalam setiap tugas yang diemban.

“Sebab, kewibawaan sejati seorang penegak hukum tidak lahir dari besarnya kewenangan, melainkan profesionalisme dan keadilan yang dia tunjukkan pada setiap tugas yang dia emban.”

Pernyataan ini relevan mengingat posisi Kejaksaan dalam sistem peradilan Indonesia: lembaga yang berwenang melakukan penuntutan, eksekusi putusan, dan pengawasan pelaksanaan pidana. Setiap keputusan yang diambil — mulai dari penetapan dakwaan hingga permohonan banding — berdampak langsung pada kebebasan dan hak warga negara. Oleh karena itu, standar keadilan substantif menjadi tolok ukur yang tidak dapat digantikan oleh kepatuhan prosedural belaka.

Tema Peringatan dan Arah Kebijakan ke Depan

Peringatan Hari Lahir ke-81 Kejaksaan RI tahun ini mengusung tema “Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Penegakan Hukum Berintegritas, Adil dan Humanis”. Pilihan kata “mengembalikan” mengisyaratkan kesadaran institusional bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum pernah mengalami erosi, baik akibat perkara-perkara yang memicu perdebatan publik maupun karena persepsi bahwa proses hukum tidak selalu berjalan proporsional.

Dengan menempatkan pendidikan dan pelatihan sebagai arena penyampaian pesan ini, Jaksa Agung secara strategis memilih forum yang paling tepat: tempat di mana jaksa-jaksa muda dan senior sama-sama hadir untuk mengembangkan kompetensi. Pesan agar jajaran terus mencermati implementasi hukum pidana nasional serta berbagai regulasi yang memengaruhi penegakan hukum bukan sekadar instruksi administratif, melainkan pengingat bahwa ketidaktahuan hukum terbaru dapat berujung pada kesalahan prosedural yang merugikan para pihak dan melemahkan kredibilitas institusi.

Delapan dekade lebih satu tahun perjalanan Kejaksaan RI menempatkan lembaga ini di persimpangan antara warisan nilai dan tuntutan modernitas. Pesan Burhanuddin di Jakarta Selatan pada Rabu itu, pada intinya, adalah ajakan agar kedua kutub tersebut tidak dipertentangkan: belajar tanpa henti untuk tetap relevan, namun selalu berpijak pada kejujuran, kesempurnaan, dan kebijaksanaan yang menjadi ruh Tri Krama Adhyaksa.