KPK sebut pemanggilan Nusron Wahid tergantung kebutuhan penyidik

KPK Pertimbangkan Kebutuhan Penyidikan untuk Memanggil Nusron Wahid

Fukushimask.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memastikan apakah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akan dimintai keterangan dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan kementeriannya. Keputusan pemanggilan akan ditentukan oleh arah dan kebutuhan penyidik dalam mengembangkan perkara tersebut.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan bahwa penyidik masih mengumpulkan serta mendalami berbagai informasi yang berkaitan dengan perkara pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Apakah nanti NW (Nusron Wahid) dipanggil? Ya, itu tergantung kebutuhan penyidikan ke depan,” kata Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proses penyidikan belum berhenti pada delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam penanganan perkara pidana korupsi, pemanggilan saksi atau pihak lain dapat dilakukan apabila keterangannya dinilai relevan untuk memperjelas rangkaian peristiwa, hubungan antar-pihak, maupun bukti yang telah diamankan.

Empat Tersangka Diduga Orang Kepercayaan

KPK menduga empat dari delapan tersangka memiliki kedekatan atau peran sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid. Dugaan itu muncul dari keterangan yang dihimpun tim serta penelaahan barang bukti elektronik yang telah diamankan selama proses penanganan perkara.

“Ini kami dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti elektronik yang diamankan oleh penyelidik,” ujar Taufik.

Barang bukti elektronik dapat menjadi salah satu unsur penting dalam penyidikan karena berpotensi membantu penyidik menelusuri komunikasi, koordinasi, maupun aliran informasi yang berkaitan dengan perkara. Namun, keberadaan bukti tersebut tetap perlu diuji dan dikaitkan dengan keterangan para saksi serta dokumen lain dalam proses hukum yang berjalan.

KPK belum menyampaikan secara rinci bentuk hubungan empat tersangka itu dengan Nusron Wahid ataupun sejauh mana peran masing-masing dalam perkara. Lembaga antirasuah tersebut juga belum menyatakan adanya status hukum terhadap Nusron Wahid dalam kasus ini.

OTT di Jabodetabek

Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan yang digelar KPK di wilayah Jabodetabek pada Senin, 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan HGB milik PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Sehari setelah OTT dilakukan, KPK mengumumkan penetapan delapan tersangka dalam perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Kasus pengurusan HGB menjadi perhatian karena menyangkut administrasi pertanahan, bidang yang memiliki dampak besar terhadap kepastian hukum bagi pemegang hak, pelaku usaha, dan masyarakat di sekitar lokasi tanah.

HGB merupakan salah satu bentuk hak atas tanah yang memungkinkan pemegangnya mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya dalam jangka waktu tertentu. Pengurusannya melibatkan prosedur administrasi pertanahan sehingga integritas proses pelayanan menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Daftar Delapan Tersangka

Delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka terdiri atas pejabat, pihak perusahaan, mantan kepala daerah, pengurus partai politik, dan pihak swasta. Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung.

Dari pihak perusahaan, KPK menetapkan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi dan Rizal Pahlevi, yang disebut sebagai pihak swasta atau perantara Summarecon. Selain itu, tersangka lain adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz atau Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry.

Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Dugaan tersebut kini menjadi salah satu bagian yang didalami dalam penyidikan KPK.

Penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan tahap proses hukum yang akan diuji lebih lanjut melalui penyidikan dan mekanisme peradilan. Para pihak yang terlibat tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan, membantah tuduhan, serta menempuh upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyidikan Masih Berjalan

Perkembangan perkara ini akan bergantung pada pemeriksaan lanjutan, kecukupan bukti, dan kebutuhan penyidik untuk meminta keterangan tambahan. KPK dapat memanggil pihak-pihak yang dianggap mengetahui proses pengurusan HGB maupun pihak yang memiliki informasi terkait dugaan suap tersebut.

Bagi publik, perkara ini kembali menyoroti pentingnya tata kelola yang transparan dalam layanan pertanahan. Proses administrasi hak atas tanah perlu berjalan melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, bebas dari kepentingan pribadi, serta memiliki pengawasan yang memadai.

KPK masih melanjutkan pengusutan kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN tersebut. Keputusan mengenai kemungkinan pemeriksaan Nusron Wahid akan ditentukan setelah penyidik menilai kebutuhan pembuktian dalam perkara pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.