Ekonom: Bursa mineral bentuk mekanisme harga karena kepercayaan pasar

Indonesia Menatap 2027: Ambisi Membangun Bursa Mineral Sendiri dan Berubah dari Peran Pengikut Harga

Fukushimask.com – Ekonom – Upaya pemerintah membangun Bursa Mineral dan Komoditas Strategis bukan sekadar menambah satu lembaga perdagangan baru ke dalam lanskap ekonomi nasional. Di balik rencana tersebut tersimpan transformasi struktural yang lebih dalam: pergeseran posisi Indonesia dari pihak yang pasif menerima harga komoditas mineral menjadi pihak yang ikut membentuk harga melalui mekanisme pasar yang dalam dan kredibel. Target operasional bursa ini ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 1 Januari 2027, sebuah tenggat yang menuntut percepatan legislasi dan infrastruktur kelembagaan dalam waktu sangat singkat.

Dari Price Taker Menuju Price Maker

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), menegaskan bahwa selama bertahun-tahun Indonesia terjebak dalam posisi price taker. Transaksi mineral dan komoditas strategis selama ini berlangsung melalui negosiasi bilateral antara produsen dan pembeli asing, sehingga harga yang diterima Indonesia pada dasarnya ditentukan oleh pihak lain. Kedalaman pasar yang terbatas membuat negosiasi semacam itu sulit menghasilkan harga yang mencerminkan nilai riil sumber daya dalam negeri.

Menurut Bhima, kehadiran bursa mineral yang beroperasi dengan volume transaksi memadai akan mengubah dinamika tersebut. Pasar yang dalam dan dipercaya oleh pelaku global memungkinkan Indonesia menjadi price maker, yakni pihak yang ikut menentukan level harga melalui mekanisme penawaran dan permintaan yang transparan. Efeknya, mineral Indonesia berpotensi diperdagangkan pada harga yang lebih tinggi karena kredibilitas transaksi meningkat dan asimetri informasi berkurang.

“Pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis diharapkan bisa jadi price makers, artinya pembentukan harga karena kedalaman dan trusted pasar. Pembentukan harga membuat mineral lebih punya harga yang tinggi.”

Pernyataan tersebut disampaikan Bhima saat dihubungi di Jakarta pada Selasa. Ia menekankan bahwa pergeseran dari price taker ke price maker bukan hanya soal angka di papan harga, melainkan soal kedaulatan ekonomi atas sumber daya alam sendiri.

Transparansi sebagai Fondasi Hilirisasi

Di samping dimensi harga, Bhima menyoroti aspek transparansi sebagai prasyarat agar bursa mineral benar-benar berfungsi bagi agenda hilirisasi industri. Pemerintah mendorong pengolahan mineral di dalam negeri agar nilai tambah tidak lagi bocor ke negara konsumen. Namun, industri hilir membutuhkan kepastian pasokan bahan baku yang konsisten dan terverifikasi asal-usulnya.

Bursa mineral, dalam kerangka yang diuraikan Bhima, harus mampu menyediakan data ketelusuran (traceability) mengenai lokasi titik tambang asal setiap lot mineral yang diperdagangkan. Transparansi semacam itu menjadi benteng utama terhadap masuknya produk dari tambang ilegal ke dalam rantai pasok industri formal. Tanpa mekanisme verifikasi lokasi, hilirisasi berisiko dibangun di atas fondasi yang rapuh secara hukum dan reputasi.

“Soal transparansi penting terkait kepastian bahan baku untuk hilirisasi. Bursa harus bisa memberikan transparansi termasuk soal ketelusuran lokasi titik tambang untuk mencegah masuknya produk dari tambang ilegal.”

Standar Lingkungan dan Kredibilitas Global

Tuntutan pasar internasional terhadap keberlanjutan semakin ketat. Pembeli mineral di Eropa, Amerika Serikat, dan Asia Timur kini mensyaratkan bukti bahwa bahan baku diekstrak dengan standar lingkungan yang memadai. Bhima menilai bursa mineral Indonesia tidak dapat mengabaikan dimensi ini. Kredibilitas bursa di mata komunitas global akan sangat ditentukan oleh kemampuannya menegakkan standar lingkungan yang setara dengan praktik terbaik internasional.

Sebagai rujukan, Bhima menyebut London Metal Exchange (LME), lembaga yang telah puluhan tahun menjadi acuan harga logam di pasar global. LME menerapkan protokol ketat terkait asal-usul logam, standar lingkungan, dan integritas data perdagangan. Adopsi prinsip-prinsip serupa oleh bursa mineral Indonesia akan memperkuat posisi negosiasi dan membuka akses ke segmen pembeli yang sebelumnya enggan bertransaksi karena keraguan atas tata kelola rantai pasok.

Tenggat Politik dan Dukungan Legislasi

Presiden Prabowo Subianto secara eksplisit menargetkan operasional bursa pada 1 Januari 2027. Dalam penyampaian pengantar pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Gedung MPR RI, Jakarta, Jumat (14/8), ia meminta Dewan Perwakilan Rakyat segera membahas dan menerbitkan ketentuan penyelenggaraan bursa dalam waktu sesingkat-singkatnya.

“Dengan dukungan DPR, rencana kita 1 Januari 2027 kita akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan, ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera dibahas dengan DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.”

Prabowo juga menjelaskan bahwa pembentukan bursa merupakan kelanjutan logis dari kebijakan ekspor satu pintu (single-window export) yang tengah dijalankan pemerintah. Melalui satu pintu, seluruh ekspor mineral terpusat dan terdata; melalui bursa, data tersebut diolah menjadi mekanisme harga yang likuid dan transparan. Kedua instrumen saling melengkapi dalam arsitektur tata kelola komoditas nasional.

Pemerintah telah membahas rancangan bursa bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga yang akan berperan dalam pengaturan dan pengawasan operasional bursa sebagai bagian dari sektor jasa keuangan. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga ini menjadi penentu apakah tenggat 2027 realistis atau sekadar aspirasi politik.

Implikasi bagi Pelaku Industri dan Pasar

Bagi produsen mineral dalam negeri, keberadaan bursa berarti berkurangnya ketergantungan pada segelintir pembeli besar yang selama ini mendominasi negosiasi harga. Bagi industri hilir, bursa menyediakan sinyal harga yang lebih stabil sehingga perencanaan investasi pengolahan menjadi lebih terukur. Bagi investor asing, bursa yang menerapkan standar internasional menurunkan risiko reputasi dan memudahkan integrasi mineral Indonesia ke dalam rantai pasok global yang semakin menuntut keberlanjutan.

Keberhasilan bursa, sebagaimana diingatkan Bhima, tidak semata-mata bergantung pada mekanisme perdagangan teknis. Ia juga menuntut kemampuan membangun kepercayaan pasar melalui kombinasi transparansi data, penegakan standar lingkungan, dan jaminan kualitas produk. Tanpa ketiga pilar tersebut, bursa berisiko menjadi sekadar venue formalitas tanpa daya tarik likuiditas yang memadai untuk mengubah posisi harga Indonesia secara substansial.