Transformasi Pelayanan Pertanahan: Nusron Wahid Dorong Fokus pada Kemudahan Masyarakat
Fukushimask.com – Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, kembali menegaskan pentingnya orientasi pelayanan yang berpusat pada masyarakat. Dalam pernyataannya yang disampaikan di ibu kota pada hari Kamis, beliau menekankan bahwa seluruh jajaran kementerian harus mengedepankan kemudahan sebagai prioritas utama dalam setiap proses layanan pertanahan. Tiga pilar yang menjadi fondasi transformasi ini meliputi kemudahan akses, kepastian hukum, dan kepuasan masyarakat sebagai indikator keberhasilan pelayanan publik.
Prinsip Dasar Pelayanan yang Mengutamakan Kemudahan
Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, Menteri Nusron secara tegas menyatakan bahwa setiap pegawai harus berkomitmen penuh untuk memperlancar dan memuaskan masyarakat yang datang untuk mengurus berbagai keperluan pertanahan. Beliau mengingatkan bahwa tidak boleh ada niat tersembunyi dalam hati untuk mempersulit atau memperlambat proses yang dihadapi masyarakat. Pendekatan ini bukan sekadar slogan belaka, melainkan prinsip fundamental yang harus diimplementasikan dalam setiap interaksi pelayanan sehari-hari.
Kita puaskan dan permudah layanan kepada masyarakat. Tidak boleh ada niat sedikit pun untuk mempersulit ataupun memperlambat masyarakat.
Transformasi layanan pertanahan yang dimaksudkan tidak hanya terbatas pada penyempurnaan sistem dan tata kelola semata. Lebih dari itu, perubahan budaya kerja seluruh jajaran menjadi komponen krusial yang tidak dapat diabaikan. Pelayanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap kementerian secara menyeluruh.
Sistem Pelayanan yang Terukur dan Transparan
Beliau menegaskan bahwa pelayanan publik di bidang pertanahan harus memenuhi beberapa kriteria penting yang saling terkait. Pertama, pelayanan harus terukur dengan indikator yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, harus bersifat sistematis dalam setiap tahapannya. Ketiga, perlu adanya pemantauan yang berkelanjutan untuk memastikan konsistensi. Keempat, transparansi harus menjadi nilai yang melekat dalam setiap proses. Kelima, kepastian harus dirasakan oleh setiap pemohon tanpa terkecuali.
Pemohon harus tahu prosesnya sudah sampai di mana, kapan selesai, serta apa yang harus dilakukan. Saya tidak ingin pelayanan berbasis perhatian, tetapi pelayanan berbasis sistem.
Pernyataan ini disampaikan saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara beserta seluruh Kantor Pertanahan yang berada di provinsi tersebut. Kegiatan berlangsung di Medan pada hari Rabu, tanggal 22 Juli. Dalam kesempatan ini, beliau menekankan pentingnya pelayanan yang prosesnya terukur secara konsisten dan dapat dipantau oleh masyarakat.
Komitmen Integritas dan Profesionalisme Jajaran
Dengan adanya sistem yang terukur, masyarakat akan memperoleh kepastian atas setiap proses layanan yang diajukan kepada instansi pemerintah. Budaya melayani masyarakat perlu menjadi komitmen yang kuat dan berkelanjutan dari seluruh jajaran kementerian. Beliau mendorong agar setiap pegawai mengedepankan integritas tinggi, profesionalisme, serta menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam memberikan pelayanan pertanahan yang berkualitas.
Langkah-langkah konkret yang diambil dalam transformasi ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap setiap tahap pelayanan. Setiap pegawai diharapkan memahami peran mereka dalam menciptakan pengalaman positif bagi masyarakat. Sistem pemantauan yang diterapkan memungkinkan identifikasi hambatan secara dini dan perbaikan yang tepat sasaran.
Laporan Kinerja dan Dampak bagi Masyarakat
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Nusron menerima laporan kinerja dari jajaran di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Nugraha. Laporan ini memberikan gambaran komprehensif tentang pencapaian dan tantangan yang dihadapi di tingkat daerah.
Transformasi yang sedang berjalan diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan yang berpusat pada masyarakat dan didukung oleh sistem yang kuat, kementerian berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Setiap langkah yang diambil bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan terbaik sesuai dengan hak-hak mereka dalam bidang pertanahan.
