Wamenko Pangan Dorong Percepatan “Roadmap” Kemandirian Susu Nasional
Wamenko Pangan dorong percepatan roadmap kemandirian – Di Jakarta, pada perayaan Hari Susu Nusantara 2026, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan komitmennya untuk mendorong percepatan pelaksanaan rencana aksi kemandirian susu nasional. Tujuan utamanya adalah mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat ketahanan pangan yang berbasis protein hewani. Menurut Hanif, langkah terpadu dalam menyusun serta melaksanakan roadmap ini menjadi kunci untuk mencapai target tersebut.
Langkah-langkah integratif dari hulu hingga hilir diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam memperbaiki situasi pasokan susu di Indonesia. “Kita semua harus bekerja sama dengan gotong royong untuk segera menyelesaikan roadmap produksi susu, mulai dari proses pengumpulan hingga pemasaran,” ujar Hanif. Ia menegaskan bahwa kebutuhan susu masyarakat saat ini masih dominan dipenuhi oleh impor, sehingga diperlukan peningkatan produksi lokal secara cepat.
“Kita semua harus bekerja sama dengan gotong royong untuk segera menyelesaikan roadmap produksi susu, mulai dari proses pengumpulan hingga pemasaran,” kata Hanif.
Dalam pernyataannya, Hanif menjelaskan bahwa produksi susu dalam negeri saat ini hanya mampu mencukupi sekitar 1 juta ton per tahun, sementara kebutuhan nasional mencapai 4 juta ton. Hal ini berarti hampir 80 persen pasokan susu berasal dari luar negeri. “Karena itu, langkah-langkah kita harus segera diambil untuk mempercepat penerapan roadmap ini,” tambahnya.
Keberhasilan mengurangi impor susu dinilai sangat penting karena konsumsi susu nasional masih bergantung pada pasokan luar. Hanif menekankan bahwa penguatan produksi dalam negeri adalah solusi jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan sektor persusuan dan memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi. Ia juga menyoroti bahwa peningkatan kapasitas lokal akan membuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi peternak di Indonesia.
Untuk mewujudkan kemandirian susu nasional, Hanif menggarisbawahi perlunya kolaborasi lintas sektor. “Kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga penelitian, dan masyarakat adalah elemen vital dalam membangun industri susu yang kuat,” jelasnya. Peran riset menjadi krusial dalam menciptakan jenis sapi perah yang lebih adaptif terhadap kondisi iklim tropis. Dengan demikian, produktivitas dapat ditingkatkan secara signifikan, mengurangi risiko kerentanan terhadap perubahan cuaca.
Kebutuhan untuk menghasilkan sapi perah yang lebih efisien juga terkait dengan pengembangan sistem peternakan yang berkelanjutan. Hanif menyatakan bahwa pendekatan berbasis ilmu pengetahuan akan memastikan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas produksi. “Dengan teknologi dan data yang tepat, kita bisa menciptakan ekosistem persusuan yang lebih tangguh,” tambahnya.
Selain penguatan produksi, pemerintah juga memprioritaskan hilirisasi industri susu. Tujuan utamanya adalah meningkatkan daya saing produk lokal serta memperbesar manfaat ekonomi bagi pengusaha susu. Hanif menekankan bahwa integrasi antara sektor hulu (produksi) dan hilir (pemasaran) menjadi fondasi utama untuk membangun ekosistem yang kompetitif dan resilien.
Langkah hilirisasi ini diharapkan mampu mengubah susu menjadi produk bernilai tambah, seperti keju, yogurt, atau produk olahan lainnya. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan kebutuhan dasar, tetapi juga melihat pertumbuhan ekonomi dari industri susu. Hanif menjelaskan bahwa inisiatif ini tidak hanya menguntungkan peternak, tetapi juga membuka peluang kerja dan pengembangan infrastruktur.
“Kita semua harus bekerja sama dengan gotong royong untuk segera menyelesaikan roadmap produksi susu, mulai dari proses pengumpulan hingga pemasaran,” kata Hanif.
Di sisi lain, Hanif menggarisbawahi bahwa ketergantungan impor susu juga memberikan risiko terhadap ketahanan pangan nasional. Dengan mempercepat roadmap kemandirian, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada luar negeri dan membangun kestabilan pasokan. “Kita optimistis bahwa upaya ini akan memberikan dampak positif terhadap kualitas gizi masyarakat dan kesejahteraan peternak,” tuturnya.
Dalam konteks global, pasar susu mengalami persaingan ketat, sehingga kemandirian lokal menjadi semakin penting. Hanif menekankan bahwa dengan kegotongroyongan dari berbagai pihak, Indonesia bisa meraih posisi yang lebih kuat di tingkat internasional. Ia juga menyoroti bahwa penguatan produksi susu harus disertai dengan pengelolaan sumber daya secara bijak, termasuk penggunaan lahan dan air yang efisien.
Sebagai bagian dari strategi kemandirian, Hanif berharap ada kebijakan yang mendorong pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pabrik pengolahan dan transportasi. “Sistem yang terpadu akan memastikan rantai pasokan susu berjalan lancar, sekaligus mengurangi biaya dan waktu impor,” imbuhnya. Hal ini juga berpotensi meningkatkan akses masyarakat terutama di daerah-daerah terpencil, yang sebelumnya masih kesulitan mendapatkan susu segar secara rutin.
Dengan percepatan roadmap kemandirian susu, Indonesia diharapkan bisa menghadapi tantangan global, seperti kenaikan harga komoditas dan perubahan kebijakan perdagangan. Hanif menyatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya memastikan program ini berjalan optimal, termasuk melalui peningkatan koordinasi antar lembaga dan perencanaan jangka panjang yang konsisten. “Kami ingin membangun industri susu yang tidak hanya berdaya saing, tetapi juga berkelanjutan dan berbasis keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya.
Kebutuhan untuk mendorong kemandirian susu nasional juga berdampak pada kebijakan pangan nasional secara keseluruhan. Hanif berharap, dengan eksplorasi sumber daya lokal yang lebih intens, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Ini adalah langkah penting dalam mewujudkan visi ketahanan pangan yang lebih mandiri dan beragam,” ujarnya.
