Kemendes sebut pengadaan angkutan desa perlu kolaborasi

Kolaborasi Lintas Pihak Dinilai Penting untuk Angkutan Desa

Fukushimask.com – Ketersediaan transportasi yang layak masih menjadi kebutuhan penting bagi warga di banyak desa dan wilayah tertinggal. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, penyediaan angkutan tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, badan usaha milik negara, koperasi, hingga pelaku transportasi perlu mengambil peran yang saling melengkapi.

Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Samsul Widodo, menekankan pentingnya kerja bersama dalam Forum Transportasi Perdesaan dan Daerah Tertinggal 2026 yang diikuti secara daring dari Jakarta, Senin.

“Jadi (perlu kolaborasi) baik itu dengan BUMN, baik itu dengan provinsi, kabupaten, atau desa,” kata Samsul Widodo.

Kerja sama tersebut dipandang dapat membantu setiap daerah menyusun layanan angkutan yang sesuai dengan kebutuhan nyata warganya. Kondisi desa di Indonesia tidak seragam: ada kawasan yang memiliki akses jalan dan pusat layanan relatif dekat, tetapi ada pula daerah dengan jarak antardesa yang panjang, medan yang menantang, serta kemampuan pendanaan yang terbatas.

Layanan Transportasi Berkaitan dengan Akses Dasar

Angkutan perdesaan bukan semata persoalan kendaraan yang tersedia di jalan. Keberadaannya berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat menjangkau pelayanan penting, seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan. Bagi warga yang tinggal jauh dari pusat pelayanan, perjalanan menuju sekolah, puskesmas, rumah sakit, ataupun kantor pelayanan publik dapat menjadi lebih sulit ketika pilihan transportasi terbatas.

Karena itu, rancangan penyediaan kendaraan perlu memperhatikan tujuan penggunaan dan pola perjalanan masyarakat. Kebutuhan angkutan untuk membawa penumpang ke pusat kecamatan dapat berbeda dengan kebutuhan kendaraan yang menghubungkan desa-desa terpencil. Setiap wilayah memerlukan penyesuaian agar sarana yang disediakan benar-benar berguna dan dapat dikelola secara berkelanjutan.

Samsul menyoroti bahwa pendekatan yang seragam belum tentu cocok diterapkan di seluruh daerah. Jarak yang jauh dan keterbatasan anggaran menjadi dua faktor yang perlu dihitung sejak awal. Tanpa perencanaan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan, kendaraan yang tersedia berisiko tidak menjawab kebutuhan mobilitas warga secara optimal.

Contoh Tantangan di Banggai Kepulauan

Salah satu gambaran mengenai besarnya tantangan tersebut terlihat di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Wilayah ini memiliki perjalanan lebih dari 100 kilometer dari desa paling ujung menuju kawasan lainnya. Jarak seperti itu menunjukkan bahwa akses antardesa dan ke pusat kegiatan memerlukan perhatian khusus dalam penyusunan layanan transportasi.

Dalam situasi demikian, pengadaan kendaraan secara kolektif dapat menjadi pilihan yang dipertimbangkan. Skema ini memungkinkan beberapa desa bekerja sama menyediakan angkutan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Gagasan pengadaan melalui dana desa dengan kerja sama antarwilayah desa pernah muncul sebagai salah satu alternatif untuk menghadapi keterbatasan kendaraan di daerah tertentu.

Model bersama dapat membuka ruang pemanfaatan sumber daya yang lebih terkoordinasi. Namun, penyediaan kendaraan saja tidak cukup. Penggunaan, perawatan, jadwal pelayanan, pembiayaan operasional, serta pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan perlu direncanakan secara jelas agar layanan dapat terus berjalan.

Perlunya Sistem Pengelolaan Terpadu

Dalam arahannya, Samsul juga menekankan perlunya keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk Kementerian Perhubungan dan operator transportasi. Keterlibatan tersebut diperlukan agar pengelolaan angkutan dapat disusun secara terpadu, bukan hanya berhenti pada tahap pengadaan kendaraan.

Pemerintah pusat dan daerah dapat berperan dalam penyelarasan kebijakan serta dukungan sesuai kewenangannya. Pemerintah desa berada dekat dengan kebutuhan warga dan dapat membantu mengidentifikasi rute maupun kelompok pengguna utama. BUMN dan koperasi juga disebut sebagai pihak yang dapat dilibatkan dalam kolaborasi, sesuai kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing.

Dengan pembagian peran yang tepat, perencanaan transportasi perdesaan dapat lebih peka terhadap keadaan setempat. Wilayah yang membutuhkan kendaraan untuk akses pendidikan tentu dapat memprioritaskan jadwal perjalanan yang mendukung aktivitas pelajar. Daerah yang warganya memerlukan akses rutin ke layanan kesehatan dapat menyusun pola layanan yang mempertimbangkan kebutuhan tersebut.

Hal terpenting adalah memastikan keputusan diambil dengan melihat kondisi masyarakat yang akan menggunakan angkutan. Jarak, jumlah pengguna, akses jalan, tujuan perjalanan, serta kemampuan pengelolaan setempat menjadi unsur yang perlu diperhitungkan bersama. Pendekatan seperti ini dapat membantu daerah menghindari penerapan model yang tidak sesuai dengan karakter wilayahnya.

Mencari Model yang Sesuai Kapasitas Daerah

Samsul berharap keterlibatan berbagai pihak dapat menghasilkan model penyediaan transportasi perdesaan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kapasitas masing-masing wilayah. Harapan itu menempatkan kolaborasi sebagai dasar penting dalam memperluas akses mobilitas bagi desa dan daerah tertinggal.

Bagi masyarakat, keberadaan angkutan yang dapat diandalkan berpotensi mempermudah perjalanan untuk kebutuhan sehari-hari. Bagi pemerintah dan pengelola layanan, tantangannya adalah membangun sistem yang tidak hanya tersedia pada awal program, tetapi juga mampu dijalankan sesuai kondisi daerah dalam jangka panjang.

Forum Transportasi Perdesaan dan Daerah Tertinggal 2026 menjadi ruang untuk menegaskan bahwa persoalan mobilitas di desa memerlukan perhatian bersama. Penyediaan angkutan perlu dirancang dengan mempertimbangkan kenyataan di lapangan, melibatkan pihak-pihak yang relevan, dan diarahkan untuk menjawab kebutuhan warga secara nyata.