OJK Kepri dan Pemkab Natuna perluas literasi keuangan di perbatasan

Perpustakaan Desa Natuna Didorong Menjadi Ruang Edukasi Keuangan

Fukushimask.com – Upaya memperkuat pemahaman keuangan masyarakat di kawasan perbatasan mulai diperluas melalui kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan Kepulauan Riau dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna. Kemitraan ini menempatkan perpustakaan desa bukan hanya sebagai tempat memperoleh bahan bacaan, melainkan juga sebagai titik pembelajaran yang dekat dengan warga.

Kepala OJK Kepulauan Riau, Sinar Danandjaya, menyampaikan bahwa pembahasan kerja sama tersebut telah dilakukan bersama Kepala Disperpusip Natuna, Erson Gempa, pada Selasa (29/9) di Kantor Disperpusip Natuna. Fokusnya mencakup peningkatan literasi, perluasan inklusi keuangan, serta perlindungan masyarakat dari aktivitas keuangan yang tidak sah.

Natuna memiliki 37 desa yang akan menjadi bagian penting dari rencana edukasi ini. Para pustakawan di wilayah tersebut disiapkan untuk berperan sebagai penghubung informasi keuangan bagi masyarakat di lingkungan masing-masing.

Pelatihan bagi pustakawan di 37 desa

OJK Kepri dan Disperpusip Natuna berencana menggelar Training of Trainer atau ToT. Pelatihan khusus itu akan membahas perencanaan keuangan yang berkelanjutan serta langkah mengenali aktivitas keuangan ilegal. Waktu pelaksanaan masih dijadwalkan agar kegiatan dapat berjalan secara optimal.

Melalui pembekalan tersebut, pustakawan diharapkan mampu meneruskan informasi yang mudah dipahami kepada warga. Materi edukasi tidak hanya berkaitan dengan cara menyusun pengeluaran sehari-hari, tetapi juga pentingnya memastikan produk dan layanan keuangan yang digunakan berada dalam jalur legal.

Peran ini dinilai relevan karena perpustakaan dapat menjadi ruang yang akrab bagi masyarakat. Warga bisa memperoleh pengetahuan dasar secara bertahap, mulai dari pengelolaan uang keluarga, kebiasaan menabung, kesiapan menghadapi kebutuhan mendadak, hingga kehati-hatian saat menerima penawaran pinjaman.

“Perpustakaan bukan hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga dapat menjadi pusat pembelajaran masyarakat. Melalui kolaborasi ini, kami ingin memperluas edukasi keuangan sehingga masyarakat semakin mampu mengelola keuangan secara sehat serta mengenali produk dan layanan keuangan yang legal dan logis,” ucap Sinar Danandjaya.

Akses layanan dasar lebih dekat

Setelah pelaksanaan ToT, kedua pihak juga menjajaki pemanfaatan perpustakaan desa sebagai Agen Laku Pandai. Skema Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif tersebut dapat membantu mendekatkan kebutuhan keuangan dasar kepada masyarakat perdesaan.

Apabila rencana itu berjalan, warga berpotensi memperoleh akses yang lebih dekat untuk menabung, menarik uang, maupun membayar tagihan. Kehadiran titik layanan di desa diharapkan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk menempuh perjalanan jauh hanya demi mendapatkan layanan keuangan dasar.

Gagasan ini juga memperlihatkan bahwa perluasan inklusi keuangan tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan produk. Kemudahan akses, pemahaman pengguna, dan kemampuan membedakan layanan resmi dari yang berisiko menjadi unsur yang sama pentingnya.

Dalam rangka mendukung penguatan pengetahuan masyarakat, OJK turut menyerahkan 17 buku edukasi keuangan kepada Disperpusip Kabupaten Natuna. Buku-buku tersebut dapat menjadi bahan pendukung bagi pustakawan dan pengunjung perpustakaan saat kegiatan edukasi mulai dijalankan.

Menyusun keuangan untuk kebutuhan hari ini dan masa depan

Pengelolaan keuangan yang baik mencakup tiga kebutuhan utama. Pertama adalah kebutuhan rutin atau biaya hidup sehari-hari. Kedua, kebutuhan situasional yang berkaitan dengan kondisi darurat. Ketiga, persiapan keuangan untuk masa depan, termasuk masa tua.

Pembagian tersebut membantu keluarga melihat bahwa seluruh pendapatan tidak seharusnya habis untuk pengeluaran saat ini. Dana darurat dan persiapan jangka panjang memerlukan tempat dalam perencanaan, meskipun jumlah yang disisihkan dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

OJK mengenalkan formula 10-20-30-40 sebagai salah satu acuan dalam mengatur alokasi keuangan. Dalam pendekatan ini, 10 persen dialokasikan untuk dana sosial, 20 persen bagi tabungan dan investasi, maksimal 30 persen untuk cicilan utang, serta 40 persen untuk biaya hidup.

Formula tersebut dapat menjadi panduan awal untuk menilai keseimbangan pengeluaran rumah tangga. Porsi cicilan yang terlalu besar dapat mempersempit ruang untuk kebutuhan lain, sedangkan tidak adanya tabungan dapat membuat keluarga lebih rentan saat menghadapi keadaan tidak terduga.

Pemahaman atas pinjaman juga menjadi bagian penting dari literasi keuangan. Masyarakat perlu mengenali cara memilih serta menggunakan layanan pembiayaan yang legal agar tidak terjerat pinjaman ilegal. Kehati-hatian perlu dilakukan sebelum memberikan data pribadi, menyetujui biaya, atau menerima penawaran yang menjanjikan pencairan dana secara terlalu mudah.

“Pengetahuan tersebut penting agar masyarakat tidak keliru dalam memilih dan memanfaatkan layanan keuangan, termasuk terhindar dari pinjaman ilegal,” ujarnya.

Kolaborasi OJK Kepri dan Disperpusip Natuna menandai langkah awal untuk memperluas pengetahuan keuangan hingga tingkat desa. Dengan pustakawan sebagai agen edukasi dan perpustakaan sebagai ruang belajar yang lebih aktif, masyarakat di wilayah perbatasan diharapkan semakin siap mengelola uang secara sehat, menggunakan layanan formal secara bijak, serta merencanakan kebutuhan masa depan dengan lebih baik.