Mendikdasmen ingatkan sekolah tak manipulasi data demi terima bantuan

Peringatan Keras Mendikdasmen: Data Sekolah Harus Jujur, Bukan Alat Cari Anggaran

Fukushimask.com – Program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran yang digulirkan pemerintah pusat menghadapi tantangan serius di lapangan: integritas data. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti secara tegas meminta seluruh dinas pendidikan daerah dan satuan pendidikan agar tidak melakukan kecurangan dalam pelaporan kondisi fisik maupun kebutuhan teknologi sekolah mereka. Pesan utamanya sederhana namun krusial—data yang disampaikan harus mencerminkan kenyataan di lapangan, bukan angka yang direkayasa demi menarik alokasi dana negara.

Konteks: Mengapa Program Ini Penting

Indonesia memiliki lebih dari 300 ribu satuan pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah. Sebagian besar di antaranya, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan, masih beroperasi dengan infrastruktur yang jauh dari standar minimal. Bangunan kelas yang retak, laboratorium yang tidak berfungsi, hingga ketiadaan akses internet memadai menjadi hambatan nyata bagi kualitas pembelajaran. Program revitalisasi dan digitalisasi yang dijalankan Kemendikdasmen dirancang untuk menutup kesenjangan tersebut secara bertahap, namun efektivitasnya sangat bergantung pada ketepatan identifikasi sekolah mana yang paling membutuhkan intervensi.

Di sinilah letak urgensi peringatan Mu’ti. Jika data yang masuk ke pusat penuh dengan klaim berlebihan atau bahkan fiktif, maka anggaran yang terbatas akan tersebar ke sekolah-sekolah yang sebenarnya tidak memerlukan perbaikan mendesak, sementara sekolah yang benar-benar dalam kondisi kritis justru terabaikan.

Peringatan di Rapat Koordinasi

Peringatan tersebut disampaikan Mu’ti ketika membuka Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran di Jakarta Pusat pada hari Jumat. Dalam pidato pembukaannya, ia menekankan bahwa Kemendikdasmen berkomitmen penuh memastikan setiap rupiah anggaran kedua program itu sampai ke satuan pendidikan yang memenuhi kriteria kebutuhan.

“Dan tolong jangan karena mengejar anggaran, lalu yang tidak rusak kemudian dilaporkan rusak atau dirusak supaya dapat bantuan.”

Pernyataan itu bukan sekadar nasihat administratif. Ia mengisyaratkan bahwa Kementerian telah menerima sinyal—mungkin dari audit internal, laporan masyarakat, atau temuan di lapangan—bahwa praktik pelaporan berlebihan memang terjadi di sejumlah daerah. Mu’ti menyebut validitas data sebagai kunci utama agar distribusi bantuan tepat sasaran dan sesuai kriteria yang telah ditetapkan secara transparan.

Akuntabilitas dan Tekanan Publik

Di luar dimensi teknis, Mu’ti juga menyinggung aspek akuntabilitas publik. Program berskala besar yang menelan anggaran triliunan rupiah otomatis menjadi sorotan masyarakat. Kritik di ruang digital—yang ia sebut secara spesifik berasal dari komunitas “netizen”—menjadi tekanan tambahan bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa setiap rupiah digunakan secara bertanggung jawab.

“Kami mohon dukungan data yang valid dari bapak ibu sekalian sehingga tidak terlalu banyak kritik yang disampaikan oleh masyarakat di ruang publik terutama dari sebuah komunitas baru yang bernama netizen terkait pelaksanaan program tersebut.”

Konteks ini penting dipahami: di era media sosial, satu foto bangunan sekolah yang dilaporkan rusak namun ternyata tidak pernah diperbaiki dapat memicu gelombang kritik yang melampaui kapasitas penjelasan birokrasi. Dengan kata lain, kejujuran data bukan hanya soal efisiensi anggaran, melainkan juga soal menjaga kepercayaan publik terhadap program pendidikan nasional.

Rencana Besar 2027: 100 Ribu Sekolah

Mu’ti turut mengungkapkan rencana jangka menengah pemerintah. Presiden Prabowo Subianto, kata dia, telah beberapa kali menyatakan niat mengalokasikan anggaran untuk merevitalisasi sebanyak 100 ribu satuan pendidikan pada tahun anggaran 2027. Angka tersebut, jika terealisasi, akan menjadi salah satu paket intervensi infrastruktur pendidikan terbesar dalam sejarah Indonesia.

“Tahun 2027 Pak Presiden beberapa kali menyampaikan akan mengalokasikan anggaran untuk 100.000 satuan pendidikan.”

Kemendikdasmen, lanjut Mu’ti, telah memperjuangkan dukungan anggaran tersebut bersama Komisi X DPR RI sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan secara lebih merata di seluruh wilayah. Realisasi rencana ini tentu memerlukan fondasi data yang kuat—karena menentukan 100 ribu sekolah prioritas dari ratusan ribu kandidat hanya mungkin dilakukan jika pelaporan kondisi fisik dan kebutuhan teknologi dilakukan secara akurat dan konsisten.

Implikasi bagi Daerah dan Sekolah

Bagi dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, peringatan ini berarti kewajiban untuk melakukan verifikasi lapangan sebelum data dikirim ke pusat. Survei kondisi bangunan, inventarisasi perangkat teknologi, dan pemetaan kebutuhan digitalisasi tidak boleh dilakukan secara administratif di balik meja. Bagi kepala sekolah, ini berarti dokumentasi kerusakan harus disertai bukti fisik—foto, catatan teknis, atau laporan inspeksi—agar klaim dapat diverifikasi oleh tim pusat.

Di sisi lain, transparansi proses seleksi sekolah penerima bantuan juga menjadi prasyarat agar program tidak menjadi sasaran politik lokal atau favoritisme. Ketika data valid menjadi satu-satunya dasar penentuan prioritas, maka sekolah yang paling membutuhkan—bukan yang paling vokal atau paling dekat dengan pusat kekuasaan—akan menjadi penerima manfaat utama.

Peringatan Mu’ti pada akhirnya bukan hanya instruksi teknis tentang pengisian formulir pelaporan. Ia adalah pengingat bahwa di balik setiap angka dalam database pendidikan nasional terdapat ruang kelas nyata, guru yang mengajar di bangunan miring, dan siswa yang berhak belajar dalam lingkungan yang aman serta memadai. Kejujuran data, dalam konteks ini, adalah bentuk tanggung jawab langsung terhadap mereka.