Wamen Fajar: Pascasarjana berperan cetak penggerak inovasi kebijakan

Pascasarjana UGM Didorong Cetak Penggerak Inovasi Kebijakan

Fukushimask.com – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq menekankan pentingnya peran Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dalam menyiapkan lulusan yang mampu menggerakkan pembaruan kebijakan publik. Peran tersebut dinilai semakin relevan karena persoalan masyarakat membutuhkan respons yang adaptif, berbasis pengetahuan, dan dekat dengan kondisi di lapangan.

Pesan itu disampaikan Fajar saat menghadiri puncak Dies Natalis ke-43 Sekolah Pascasarjana UGM di Yogyakarta pada Kamis (15/10). Kehadirannya juga menjadi kesempatan untuk kembali ke almamater sebagai anggota Advisory Board SPs UGM.

Ia melihat lulusan pascasarjana tidak hanya perlu memiliki kemampuan akademik, tetapi juga keberanian menerjemahkan pengetahuan menjadi gagasan yang dapat dipakai untuk menyelesaikan persoalan nyata. Dalam konteks tersebut, Fajar menggunakan istilah policy entrepreneur, yakni individu yang mendorong lahirnya inovasi dalam kebijakan.

“Sekolah Pascasarjana UGM memiliki peran penting dalam melahirkan policy entrepreneur.”

Fajar menilai alumni yang bekerja di berbagai bidang memiliki ruang luas untuk ikut membentuk arah kebijakan dan menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat. Kontribusi itu dapat hadir melalui pemerintahan, pendidikan, organisasi masyarakat, riset, maupun sektor lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kebijakan Perlu Menjawab Realitas Lapangan

Dalam acara tersebut, Fajar juga menanggapi orasi ilmiah Ketua Majelis Wali Amanat UGM, Tumiran. Ia mengaitkan pembahasan itu dengan perjalanan pribadinya selama hampir 16 tahun berkarya di lembaga nonpemerintah sebelum bergabung ke pemerintahan.

Pengalaman dalam advokasi pendidikan, ditambah proses pembelajaran yang pernah dijalaninya di UGM, membentuk pandangannya bahwa kebijakan tidak dapat diperlakukan sebagai aturan yang statis. Kebijakan perlu terbuka terhadap penyesuaian ketika situasi di lapangan menunjukkan kebutuhan yang berbeda.

“Kebijakan itu sangat dinamis, terus berkembang.”

Bagi Fajar, tujuan utama kebijakan publik ialah menghadirkan perubahan yang membawa manfaat. Karena itu, proses perumusan kebijakan perlu memberi perhatian pada dampak yang muncul setelah aturan diterapkan, termasuk masukan dari pihak yang berhadapan langsung dengan persoalan sehari-hari.

Contoh yang disorotnya berkaitan dengan sekolah swasta yang kehilangan guru terbaik setelah para guru tersebut diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK, lalu ditempatkan di sekolah negeri. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sebuah kebijakan dapat menimbulkan konsekuensi baru yang perlu segera ditangani.

Respons terhadap persoalan tersebut diwujudkan melalui Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025. Regulasi itu menjadi dasar redistribusi guru aparatur sipil negara ke sekolah swasta, dengan mempertimbangkan persyaratan serta kebutuhan yang ada.

Inovasi sebagai Ijtihad Kebijakan

Fajar menggambarkan kebutuhan akan pembaruan kebijakan sebagai sebuah proses pencarian solusi yang terus berlangsung. Ia menyamakannya dengan tradisi ijtihad di lingkungan pesantren, ketika pemikiran dan pertimbangan dikembangkan untuk menjawab persoalan yang dihadapi.

“Di lapangan kita membutuhkan inovasi kebijakan.”

Pendekatan semacam itu, ujarnya, dijalankan Kemendikdasmen di bawah kepemimpinan Menteri Abdul Mu’ti. Inovasi tidak semata berarti membuat aturan baru, melainkan juga memperbaiki pelaksanaan kebijakan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ekosistem pendidikan.

Dalam dunia pendidikan, perubahan kebijakan sering menyentuh banyak pihak sekaligus: guru, murid, sekolah, pemerintah daerah, dan keluarga. Karena itu, kemampuan melihat keterkaitan antarsektor menjadi penting. Kebijakan yang baik membutuhkan pemahaman atas masalah, pengukuran dampak, serta kesediaan untuk melakukan koreksi saat pelaksanaan belum menghasilkan tujuan yang diharapkan.

Pendekatan Lintas Disiplin

Fajar mengapresiasi model pembelajaran lintas disiplin yang dikembangkan SPs UGM. Pendekatan tersebut dinilainya membantu mempertemukan kajian akademik dengan berbagai persoalan yang tumbuh di masyarakat.

Persoalan publik umumnya tidak berdiri sendiri. Tantangan pendidikan, misalnya, dapat berkaitan dengan pemerataan tenaga pengajar, tata kelola sekolah, kondisi sosial keluarga, hingga akses terhadap layanan. Karena itu, kolaborasi antara berbagai bidang ilmu dapat memperluas cara pandang dalam merancang jawaban atas masalah tersebut.

Ia juga menyampaikan penghargaan terhadap kontribusi Center for Religious and Cross-cultural Studies atau CRCS dalam pengembangan Sekolah Pascasarjana UGM. Lingkungan akademik yang terbuka terhadap pertukaran gagasan dipandang dapat memperkaya pemikiran para mahasiswa, peneliti, dan alumni.

“Setiap kembali ke UGM, saya seperti mengisi ulang energi dan mendapatkan pemikiran baru.”

Ke depan, Fajar berharap SPs UGM terus bertumbuh sebagai ruang pembelajaran yang melahirkan penggerak perubahan. Harapan tersebut diarahkan pada lahirnya lulusan yang tidak hanya unggul dalam penelitian, tetapi juga mampu membawa gagasan ke dalam praktik kebijakan yang mendorong kemajuan Indonesia.