Topics Covered: Menlu Sugiono serukan BRICS aktif dalam menjaga perdamaian global

Menteri Luar Negeri Sugiono Dorong BRICS Tampil Aktif dalam Memastikan Ketenangan Dunia

Topics Covered – Jakarta, Jumat – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India, pada Rabu (14/5), menekankan pentingnya keanggotaan BRICS dalam menjaga stabilitas internasional. Ia menyoroti peran strategis organisasi ini sebagai wakil dari kekuatan Global South, yang dianggap mampu memberikan dampak signifikan terhadap pembentukan tatanan dunia yang lebih adil. “BRICS memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi pengambil kebijakan yang aktif dalam memastikan perdamaian global, terlebih dalam mempertahankan aturan internasional yang mendukung kestabilan,” ujar Sugiono dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta.

Penguatan Suara Negara-Negara Berkembang

Menlu Sugiono menyoroti bahwa nilai utama BRICS terletak pada kemampuannya memperkuat suara negara-negara berkembang dalam dinamika global. Ia menegaskan bahwa kekuatan ini tidak hanya bertindak sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai pendorong perubahan yang lebih inklusif. “Maka, BRICS harus tetap menjadi representasi yang kuat bagi kepentingan bangsa-bangsa miskin, menjaga agar tidak ada kekuatan dominan yang mengabaikan prinsip persamaan hak dalam pengambilan keputusan,” tambahnya.

Konteks Kecelakaan di UNIFIL

Dalam pertemuan tersebut, Sugiono juga mengangkat isu kematian empat personel penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas di UNIFIL (Pasukan PBB untuk Pemeliharaan Ketenangan di Lebanon). Ia menyerukan agar pihak yang bertanggung jawab memberikan akuntabilitas penuh terhadap insiden tersebut. “Keselamatan anggota pasukan perdamaian adalah prinsip yang tidak dapat direduksi, baik dalam operasi maupun dalam pengambilan keputusan terkait keamanan,” katanya. Menlu menekankan bahwa insiden ini menjadi peringatan bagi seluruh negara anggota BRICS untuk tetap mengutamakan keamanan dan kesejahteraan personel yang mengabdikan diri untuk perdamaian.

Komitmen terhadap Hukum Internasional

Sugiono menegaskan bahwa BRICS harus konsisten dalam menjunjung hukum internasional, tanpa diskriminasi atau standar ganda. Ia mengingatkan bahwa tidak ada negara yang terlepas dari aturan hukum internasional, termasuk dalam hal pengambilan keputusan politik dan ekonomi. “Kita harus berpegang pada prinsip kesetaraan, karena BRICS adalah wadah yang mewakili suara negara-negara berkembang, dan harus menjadi pelopor dalam menjaga keadilan internasional,” ujarnya. Ia juga meminta anggota BRICS tetap berperan sebagai penjaga hukum yang adil, terutama dalam menghadapi konflik yang terjadi di berbagai wilayah.

Reformasi Tata Kelola Global

Menlu Sugiono menggarisbawahi pentingnya reformasi sistem tata kelola global untuk menghadapi tantangan masa kini. Ia menekankan bahwa BRICS harus menjadi penggerak utama dalam mengubah struktur ekonomi dan politik dunia agar lebih inklusif, terbuka, dan tidak memihak. “Reformasi perdagangan global adalah bagian dari upaya ini, dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai fondasi utama. BRICS perlu memastikan sistem ini tetap relevan dan mampu melayani kepentingan semua negara,” tambahnya.

Persiapan untuk KTT BRICS 18

Menlu mengingatkan bahwa pertemuan para menteri luar negeri ini menjadi bagian dari persiapan menuju Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 yang akan diadakan pada September 2026 di New Delhi. Tahun ini, BRICS diselenggarakan di bawah kepemimpinan India dengan tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.” Sugiono menyoroti keberhasilan negara-negara anggota BRICS dalam menjalin kerja sama, termasuk perkuatan New Development Bank (NDB) yang diharapkan menjadi bentuk peningkatan kerja sama ekonomi antaranggota.

Peran Indonesia dalam BRICS

Indonesia, sebagai anggota BRICS sejak 2006, telah menghadiri pertemuan ini dalam kapasitas yang semakin strategis. Tahun ini, negara ini memasuki tahun kedua keanggotaannya, yang juga menjadi momentum penting dalam mengenang perjalanan BRICS selama dua dekade terakhir. Sugiono mengatakan bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS diharapkan mampu memberikan manfaat nyata, baik dalam aspek ekonomi maupun politik. “BRICS merepresentasikan sekitar 28-30 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) dunia serta 45 persen dari populasi global. Dengan kehadiran Indonesia, BRICS bisa menjadi lebih kuat dalam mendorong kebijakan inklusif,” jelasnya.

Penekanan pada Kemitraan Global

Sugiono menyoroti bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS akan membuka peluang baru untuk memperkuat kerja sama di sektor-sektor kritis, seperti ekonomi, perubahan iklim, energi, dan kesehatan. Ia menambahkan bahwa forum BRICS menjadi platform strategis untuk Indonesia menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. “BRICS memungkinkan kita berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan internasional, termasuk dalam hal reformasi struktur dunia yang lebih adil,” ujarnya.

Stabilitas dan Kemitraan dalam Masa Depan

Menlu juga menyebutkan bahwa BRICS harus menjadi pelaku utama dalam menciptakan stabilitas global. Dengan semangat kolaborasi, negara-negara anggota diharapkan mampu mengatasi ancaman yang muncul dari perubahan iklim, keamanan regional, dan ketidakseimbangan ekonomi. “Kita harus berfokus pada keberlanjutan, inovasi, dan kerja sama yang saling menguntungkan, karena ini adalah kunci untuk membangun dunia yang lebih harmonis,” katanya.

Pertemuan sebagai Langkah Kunci

BRICS Foreign Ministers’ Meeting merupakan ajang pertemuan rutin yang menjadi katalis utama dalam pembentukan kebijakan bersama. Dalam sesi ini, Sugiono mengingatkan bahwa BRICS harus menjadi mitra yang dapat diandalkan bagi negara-negara berkembang. Ia menekankan bahwa forum ini harus tetap menjadi ruang untuk mendiskusikan isu-isu yang mendesak, seperti krisis energi, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia. “BRICS tidak hanya menghadirkan kekuatan ekonomi, tetapi juga nilai-nilai demokrasi dan keadilan dalam keputusan global,”