Duta Besar RI di Moskow imbau waspada jebakan tentara bayaran

KBRI Moskow Ingatkan WNI soal Risiko Kontrak Tentara Bayaran di Rusia

Fukushimask.com – Warga Indonesia yang menerima tawaran kerja bergaji besar di Rusia diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama bila penawaran itu datang melalui jalur tidak resmi di media sosial. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow menemukan indikasi bahwa puluhan WNI telah direkrut atau mencoba mendaftar sebagai tentara bayaran melalui agen tertentu.

Duta Besar RI untuk Federasi Rusia sekaligus Belarusia, Jose Antonio Morato Tavares, menyampaikan peringatan tersebut setelah KBRI menerima banyak komunikasi dari keluarga WNI yang mencurigai kerabat mereka terlibat dalam kontrak militer di Rusia. Sebagian calon pekerja bahkan telah berada di wilayah Rusia ketika persoalan itu diketahui.

“KBRI Moskow menerima banyak puluhan telepon dari keluarga warga Indonesia yang melaporkan kerabatnya diduga menjadi tentara bayaran.”

Dalam wawancara di Moskow pada Jumat, 18 September, Jose Tavares menjelaskan bahwa setiap informasi yang diterima tetap perlu diperiksa secara hati-hati. Keterangan dari keluarga dan kerabat dihimpun serta diinventarisasi, namun pengumpulan bukti lengkap tidak selalu mudah dilakukan.

KBRI Moskow juga telah mengirim nota verbal kepada Kementerian Luar Negeri Rusia dan lembaga terkait untuk meminta penjelasan serta verifikasi atas dugaan keterlibatan WNI tersebut. Langkah ini penting karena status dan keberadaan seseorang dapat berubah setelah proses perekrutan berlangsung.

Perekrutan melalui media sosial

Pola yang teridentifikasi melibatkan agen yang menawarkan penghasilan besar tanpa penjelasan memadai mengenai pekerjaan, lokasi penempatan, ketentuan kontrak, maupun risiko yang mungkin dihadapi. Media sosial disebut menjadi salah satu saluran yang digunakan untuk menarik calon pendaftar dari Indonesia.

Situasi tersebut perlu dicermati karena tawaran bernilai tinggi kerap menjadi daya tarik bagi pencari kerja. Namun, nilai gaji tidak dapat dipisahkan dari kejelasan status pekerjaan, perlindungan hukum, pihak pemberi kerja, dan isi perjanjian yang akan ditandatangani.

Jose Tavares mengatakan ada sejumlah WNI yang datang ke Rusia, tetapi tidak lolos seleksi fisik. Dalam kondisi seperti itu, pihak kedutaan membantu memfasilitasi kepulangan mereka ke Indonesia. Pernah pula staf KBRI bertemu calon tentara bayaran di bandara, menerangkan potensi bahaya yang dihadapi, dan calon tersebut akhirnya memilih kembali pulang.

“Kami mengetahuinya setelah ada beberapa warga Indonesia yang datang ke Rusia dan ternyata tidak lolos seleksi fisik.”

Peringatan di bandara menjadi gambaran bahwa keputusan menerima kontrak seperti ini dapat terjadi sebelum seseorang memahami seluruh konsekuensinya. Penjelasan sejak awal sangat diperlukan, khususnya saat calon pekerja belum berangkat atau masih dapat membatalkan rencana perjalanan.

Hambatan pemantauan di wilayah Rusia

Pemantauan terhadap WNI yang diduga telah masuk dalam kontrak tentara bayaran menghadapi tantangan besar. Rusia memiliki wilayah sekitar 17 juta kilometer persegi dan merupakan negara terluas di dunia. Dalam banyak kasus, informasi yang diketahui KBRI hanya berupa alamat awal saat seseorang pertama kali datang.

Setelah tahapan awal selesai, keberadaan mereka bisa tidak lagi terpantau. Para calon pendaftar juga tidak selalu tiba atau tinggal di Moskow, melainkan dapat menuju daerah yang jauh dari ibu kota. Jarak geografis dan terbatasnya informasi kontak membuat proses penelusuran menjadi lebih rumit.

“Biasanya kami mengetahui hanya alamat awal saja, setelah proses itu selesai, kami tidak tahu lagi dia di mana.”

Kondisi ini menunjukkan pentingnya keluarga untuk tetap menjaga komunikasi dengan anggota keluarga yang berencana bekerja di luar negeri. Informasi dasar seperti identitas perusahaan, alamat penempatan, jenis pekerjaan, nomor kontak, serta salinan dokumen perjalanan dan kontrak dapat membantu jika muncul keadaan darurat atau kebutuhan verifikasi.

Konsekuensi hukum dan kewarganegaraan

Aktivitas pihak yang membujuk warga Indonesia menjadi tentara asing juga memiliki risiko hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melalui Pasal 201, mengatur ancaman pidana hingga dua tahun bagi orang yang memengaruhi orang lain untuk menjadi tentara asing.

Janji penghasilan besar yang tidak disertai informasi terbuka dapat menjadi tanda bahaya. Risiko lain muncul ketika kontrak diberikan dalam bahasa Rusia tanpa terjemahan Bahasa Indonesia. Tanpa memahami isi dokumen, calon penandatangan berpotensi tidak mengetahui hak, kewajiban, durasi ikatan, maupun batasan yang berlaku.

Selain persoalan pidana bagi agen perekrut, WNI yang masuk ke dalam skema tersebut juga dapat menghadapi konsekuensi terkait status kewarganegaraan. Jose Tavares mengingatkan bahwa melepaskan diri dari ikatan kontrak dapat menjadi sangat sulit setelah dokumen ditandatangani.

“Pada saat kontrak ditandatangani, akan sangat sulit untuk keluar dari ikatan kontrak tersebut.”

Karena itu, calon pekerja tidak sebaiknya mengambil keputusan hanya dari iklan singkat, percakapan pribadi, atau janji pendapatan yang belum dapat dibuktikan. Kontrak kerja luar negeri perlu diperiksa sebelum keberangkatan, termasuk bahasa yang digunakan, identitas pihak yang menawarkan pekerjaan, dan bentuk perlindungan yang tersedia.

Gunakan jalur resmi sebelum berangkat

Jose Tavares, yang pernah menjabat Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Samoa, dan Tonga, menekankan bahwa pencarian kerja di luar negeri seharusnya ditempuh melalui prosedur resmi. Jalur tersebut memberikan ruang untuk memeriksa keabsahan tawaran sekaligus memastikan adanya kepastian kerja dan perlindungan bagi WNI.

Warga yang ragu terhadap penawaran kerja dapat meminta klarifikasi kepada Kementerian Luar Negeri, KBRI di negara tujuan, maupun BP2MI. Lembaga-lembaga tersebut dapat menjadi pintu awal untuk memeriksa keamanan dan legalitas peluang kerja yang diterima.

“Coba tanya ke Kementerian Luar Negeri, tanya ke KBRI. Kami siap untuk membantu.”

Pesan utamanya adalah tidak tergesa-gesa. Tawaran kerja lintas negara perlu dipertimbangkan dengan cermat, bukan hanya dari sisi pendapatan, tetapi juga keamanan pribadi, status hukum, isi kontrak, dan kemungkinan memperoleh bantuan apabila terjadi masalah di negara tujuan.