Legislator: Perang lawan narkotika juga harus putus aliran uangnya

Legislator: Perang Melawan Narkotika Juga Perlu Memutus Jalur Dana

Legislator –

Jakarta, Jumat – Anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal menyoroti pentingnya pendekatan holistik dalam pemberantasan narkotika. Menurutnya, upaya menangkap pelaku kejahatan tidak lagi menjadi satu-satunya kunci, tetapi harus diimbangi dengan tindakan untuk memutus aliran dana yang mendukung jaringan narkoba. “Perang melawan narkotika tidak cukup hanya menangkap pelaku. Kekuatan utama jaringan narkoba bukan hanya barang haramnya, tetapi aliran uang dan kekuatan finansial di baliknya,” terang Rizki dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Pola Pembiayaan yang Mendukung Keberlanjutan Narkoba

Dalam pernyataannya, Rizki menekankan bahwa dana yang mengalir dari kejahatan narkoba menjadi fondasi bagi kelangsungan operasional para bandar. Jaringan ini tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga struktur ekonomi yang stabil untuk memperkuat dominasi mereka di berbagai wilayah. “Jika bandar narkoba masih bisa menikmati hasil kejahatan dan asetnya tetap aman, maka peredaran narkoba akan terus berlangsung dan merusak generasi bangsa,” tambahnya.

“Perang melawan narkotika tidak cukup hanya menangkap pelaku. Kekuatan utama jaringan narkoba bukan hanya barang haramnya, tetapi aliran uang dan kekuatan finansial di belakangnya,”

Rizki menegaskan bahwa tanpa menggagalkan sumber daya finansial, jaringan narkoba akan tetap berkembang. Ia menyoroti bahwa aset hasil kejahatan sering kali digunakan untuk memperkuat posisi para pelaku, membiayai operasi intelijen, dan bahkan menarik investasi dari pihak luar. “Kita harus memutus jalur uang, membongkar tindak pidana pencucian uang, dan merampas seluruh aset yang diperoleh dari kejahatan narkotika,” kata Rizki, menambahkan bahwa langkah ini menjadi bagian dari upaya menyeluruh untuk menghentikan bisnis narkoba.

Dalam konteks ini, Rizki mengingatkan bahwa pemberantasan narkotika tidak bisa dipisahkan dari upaya memecahkan pola ekonomi yang tersembunyi. Ia mencontohkan bagaimana uang hasil penjualan narkoba sering kali diinvestasikan ke berbagai sektor, seperti properti, usaha ekonomi, hingga aktivitas sosial yang digunakan untuk mengelabui masyarakat. “Jaringan narkoba tidak hanya merusak kesehatan tubuh, tetapi juga menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintah,” ujarnya.

“Penegakan hukum hari ini harus memutus jalur uang, membongkar tindak pidana pencucian uang, dan merampas seluruh aset hasil kejahatan narkotika,”

Rizki juga menyoroti peran lembaga kepolisian dalam menindak pelaku narkoba secara tegas. Ia mengapresiasi langkah Polri yang tidak hanya menangani kejahatan luar, tetapi juga mengejar oknum di dalam institusi sendiri. “Polri yang berani menindak jaringan narkoba hingga ke akar, termasuk terhadap anggota internal yang terlibat, menunjukkan komitmen untuk reformasi yang nyata,” katanya.

Menurut Rizki, keberanian Polri dalam mengambil tindakan tanpa pandang bulu menjadi bukti nyata dari perubahan mendasar dalam sistem kepolisian. Ia menegaskan bahwa reformasi harus lebih dari sekadar slogan, melainkan ditunjukkan melalui tindakan konkret untuk membersihkan korupsi, meningkatkan transparansi, dan memulihkan kepercayaan publik. “Polri yang kuat adalah Polri yang tidak takut mengambil tindakan tajam, baik terhadap pelaku eksternal maupun internal, demi keselamatan bangsa dan masa depan Indonesia,” tambahnya.

Strategi Ekonomi dalam Perang Narkoba

Dalam menganalisis masalah ini, Rizki menggambarkan bahwa penghentian aliran dana menjadi bagian kritis dari strategi pemberantasan narkoba. Ia menjelaskan bahwa setiap penangkapan pelaku mungkin membawa perubahan, tetapi jika sumber dana tidak dimusnahkan, maka jaringan akan muncul kembali dengan modal yang lebih besar. “Kita harus memiskinkan bandar, memutus jaringannya, dan memastikan negara tidak kalah terhadap narkotika,” lanjutnya.

Rizki menambahkan bahwa penghentian aliran uang juga mampu menekan kekuatan para pelaku untuk memperluas jaringan distribusi. Dengan menggagalkan akses ke dana, kegiatan peredaran narkoba akan kehilangan daya dukung utama. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu membangun kerja sama dengan lembaga keuangan, pihak swasta, dan masyarakat untuk mengawasi serta mengendalikan arus dana ilegal. “Koordinasi antara lembaga pemerintah dan institusi keuangan menjadi kunci untuk mengungkap celah-celah transaksi narkoba,” ujarnya.

Dalam menghadapi tantangan ini, Rizki mengatakan bahwa kebijakan yang terstruktur dan konsisten diperlukan. Ia menyarankan adanya penguatan regulasi terkait tindak pidana pencucian uang, serta penegakan hukum yang lebih ketat. “Dana yang berasal dari kejahatan narkoba sering kali dianggap sebagai dana ‘halal’ oleh para pelaku. Maka, pemerintah harus menjadikan pengendalian dana sebagai bagian utama dari perang melawan narkoba,” tuturnya.

Penguatan Reformasi Melalui Transparansi

Rizki menekankan bahwa reformasi Polri tidak bisa terlepas dari transparansi dalam penegakan hukum. Ia menyatakan bahwa keberhasilan memutus jaringan narkoba tergantung pada keberanian memproses kasus secara adil dan terbuka. “Sel