Strategi Penting: BPKP raih penghargaan atas capaian tinggi tingkat penyelesaian TLRHP
BPKP Dapat Penghargaan atas Capaian Penyelesaian TLRHP
Jakarta — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah meraih penghargaan dalam kategori kementerian/lembaga yang memiliki anggaran di atas Rp1 triliun. Capaian ini mencakup tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II Tahun 2025, dengan nilai mencapai 98,4 persen.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, Anggota III Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Akhsanul Khaq menyampaikan bahwa hasil tersebut mencerminkan komitmen, kepatuhan, serta konsistensi BPKP dalam menghadapi hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan berkualitas. Ia memberikan apresiasi kepada Sekretaris Utama BPKP Raden Mas Aris Santosa atas pencapaian ini.
Sejumlah Seminar untuk Dukung Pengawasan Internal
Pada acara yang sama, diadakan pula seminar dengan tema “Peningkatan Kapasitas Pelaporan dan Penguatan Fungsi Pengawasan Intern untuk Mewujudkan Laporan Keuangan dan Kinerja Kementerian/Lembaga yang Berkualitas dan Bernilai Tambah.” Seminar ini bertujuan mengapresiasi kinerja BPKP dalam mengoptimalkan penyelesaian rekomendasi pemeriksaan.
Strategi Reviu untuk Tingkatkan Kualitas Laporan
Dalam sesi seminar, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan (PIPK) BPKP Aryanto Wibowo mengisi materi mengenai strategi peningkatan kualitas reviu dalam penyusunan laporan keuangan dan kinerja kementerian/lembaga.
“Pentingnya mengidentifikasi akar permasalahan menjadi langkah awal perbaikan laporan keuangan. Jika akar masalah telah diketahui, maka fokus perbaikan harus diberikan pada penyempurnaan proses bisnis hingga tahap akhir agar temuan berulang tidak terjadi kembali,” ujarnya.
Aryanto menambahkan bahwa pengembangan kualitas pelaporan keuangan dan kinerja pemerintah memerlukan peningkatan di tingkat strategis dan teknis, termasuk optimalisasi tiga lini pengendalian. Lini tersebut mencakup pelaksana kegiatan, pengelola keuangan/pengguna anggaran, penyusun laporan, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Strategi lain yang disampaikan melibatkan penyempurnaan sistem informasi untuk pengelolaan dan pelaporan keuangan, serta kinerja agar lebih andal, terintegrasi, dan akuntabel. Dengan upaya yang konsisten dan berkelanjutan, diharapkan kualitas laporan keuangan dan kinerja kementerian/lembaga terus meningkat, menyajikan data yang lebih tepat, relevan, dan berguna dalam mendukung pengambilan keputusan.
“Hal ini juga berkontribusi pada penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi hasil,” tutur Aryanto.
