Program Terbaru: Pemerintah jamin pasokan energi terjaga dan terjangkau bagi masyarakat
Pemerintah jamin pasokan energi terjaga dan terjangkau bagi masyarakat
Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau, sekaligus berupaya meminimalkan ketergantungan pada impor energi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan bahwa stabilitas pasokan energi tidak hanya terkait ketersediaan bahan bakar, tetapi juga kesiapan negara dalam mempertahankan kedaulatan energi serta menjaga pertumbuhan ekonomi.
“Ketahanan energi bukan hanya soal pasokan, tetapi juga soal kedaulatan dan keberlanjutan ekonomi nasional. Pemerintah akan terus memastikan energi itu tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat,”
ujarnya dalam siaran yang diwartakan di Jakarta, Selasa.
Dalam rangka mendorong kekuatan energi lokal, Bahlil menyebutkan bahwa pihaknya sedang mengembangkan alternatif pengganti LPG melalui proses hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Langkah ini diharapkan bisa menurunkan dependensi impor secara perlahan, meskipun memerlukan waktu dan komitmen investasi besar. Bahlil juga menyoroti pencapaian pemerintah dalam mengurangi impor energi, seperti peningkatan kapasitas kilang minyak di Balikpapan serta penerapan program biodiesel, yang telah memungkinkan Indonesia menghentikan pengimporan solar.
Sementara itu, Bahlil mengungkapkan bahwa Indonesia masih mengandalkan pasar global untuk bahan bakar seperti bensin dan LPG. Berdasarkan data terkini, negara ini membutuhkan sekitar 1,6 juta barel minyak per hari, sementara produksi dalam negeri hanya mencapai 605 ribu barel per hari. “Kondisi ini membuat Indonesia tetap bergantung pada impor, dengan hampir satu juta barel per hari berasal dari luar negeri. Sekitar 20–25 persen dari jumlah tersebut melewati Selat Hormuz, jalur vital yang kini terganggu karena ketegangan geopolitik,” jelasnya.
Target kebijakan energi nasional
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan rencana penerapan campuran kelapa sawit sebesar 50 persen dalam bahan bakar solar mulai 2025. Pernyataan ini disampaikan dalam forum bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin (30/3). Prabowo menilai langkah tersebut akan memperkuat ketahanan negara terhadap fluktuasi pasokan energi global.
“Langkah ini akan menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih aman dalam menghadapi ketidakpastian pasokan energi global,”
tegasnya.
Sehari setelahnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa kebijakan B50 akan diterapkan sejak 1 Juli 2026. Kebijakan ini bertujuan menghemat subsidi sebesar Rp48 triliun. Airlangga menyatakan Pertamina telah siap mewujudkan kebijakan tersebut. Menurutnya, penerapan B50 berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sebanyak 4 juta kiloliter dalam setahun.
