Rencana Khusus: Pemerintah daerah diminta percepat lompatan inovasi dan kolaborasi
Pemerintah Daerah Diminta Percepat Lompatan Inovasi dan Kolaborasi
Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak pemerintah daerah untuk mendorong percepatan inovasi dan kerja sama lintas sektor. Permintaan ini disampaikan oleh Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, dalam acara Evaluasi dan Penguatan Inovasi Daerah Menuju Predikat Nasional yang diadakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Tabalong, di Kalimantan Selatan.
Menurut Yusharto, keberhasilan pengembangan inovasi tidak terlepas dari partisipasi semua pihak terkait, termasuk akademisi, kalangan usaha, masyarakat, dan media. Ia menegaskan bahwa inovasi yang bermanfaat jangka panjang harus diimbangi dengan dampak luas, sehingga mampu berkontribusi pada pengembangan daerah secara menyeluruh.
“Dalam proses penguatan inovasi, Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu menyerap input dari seluruh unsur pentahelix agar produk inovasi tidak hanya mengatasi masalah tertentu, tetapi juga mendorong perubahan yang berkelanjutan,” kata Yusharto dalam pernyataan di Jakarta, Selasa.
Yusharto menekankan bahwa inovasi memerlukan dukungan dari kerja sama kuat berbagai pihak dan kebijakan yang didasarkan pada data. Ia menjelaskan bahwa pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) memastikan setiap keputusan diambil setelah melalui analisis empiris dan pengujian prinsip-prinsip terbaik.
Menurutnya, pendekatan ini membuat inovasi lebih efektif, terarah, serta berdampak jangka panjang. “Inovasi yang diperkuat oleh data, riset, dan praktik baik akan lebih tepat sasaran, meminimalkan risiko kegagalan, dan meningkatkan transparansi dalam implementasinya,” tambahnya.
Kabupaten Tabalong dinilai berhasil mempertahankan predikat daerah terinovatif selama beberapa tahun terakhir. Namun, Yusharto mengingatkan bahwa pencapaian ini harus dijadikan dasar untuk meningkatkan kualitas inovasi, bukan sekadar mengulang kuantitas.
“Kami percaya dampak inovasi dari Kabupaten Tabalong akan semakin signifikan jika kualitas yang dihasilkan terus ditingkatkan,” ujarnya.
Dalam upaya memperkuat sistem inovasi, Yusharto menyoroti pentingnya pengembangan regulasi, termasuk pembentukan peraturan daerah yang spesifik mengenai inovasi. Ia menyatakan bahwa kebijakan yang didukung oleh aturan hukum akan memastikan inovasi berjalan sistematis, teratur, dan dapat berkelanjutan.
Yusharto juga menekankan perlunya monitoring dan evaluasi berkala serta penguatan basis data sebagai acuan dalam perencanaan. Pemanfaatan teknologi dan integrasi data, menurutnya, menjadi faktor kunci dalam menciptakan ekosistem inovasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Tanpa pengawasan dan pengevaluasian yang solid, inovasi bisa terhambat. Dengan basis data yang kuat, kebijakan akan lebih berfundasi dan mampu menghasilkan dampak maksimal,” imbuhnya.
