KPK dalami pengaturan lelang pembangunan jalur kereta api di Kemenhub
KPK Menggali Lebih Dalam Penyelewengan Tender Kereta Api di Kemenhub
Dalam upaya mengungkap tindakan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki proses tender pembangunan dan pengelolaan jalur kereta api yang berlangsung di lingkungan Kementerian Perhubungan. Selama ini, penyelidikan berfokus pada pengaturan kemenangan lelang yang diduga dilakukan oleh pihak tertentu. Seorang pegawai negeri sipil (PNS) Kemenhub, Dimas Reska Putra, telah diperiksa sebagai saksi pada 15 April 2026.
“Penyidik sedang mengeksplorasi pengetahuan saksi mengenai pengaruh kekuasaan dalam pengadaan proyek kereta api, termasuk kemungkinan adanya pembayaran imbalan kepada pejabat yang memiliki wewenang,” jelas Budi Prasetyo, juru bicara KPK, saat memberi keterangan di Jakarta, Kamis.
Penyelidikan ini terkait dengan kasus dugaan suap yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 11 April 2023. Saat itu, KPK melakukan penindasan di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Tengah, yang kini berubah nama menjadi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang. Beberapa waktu kemudian, lembaga antikorupsi tersebut menetapkan 10 orang sebagai tersangka, yang segera ditahan. Hingga 20 Januari 2026, jumlah tersangka meningkat menjadi 21 orang, dengan tambahan dua perusahaan yang terlibat.
KPK menyoroti beberapa proyek besar, seperti pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek perbaikan perlintasan sebidang antara Jawa dan Sumatera, serta empat konstruksi jalur kereta api dan dua pengawasan di Lampegan Cianjur, Jawa Barat. Diduga, keuntungan berupa imbalan telah diberikan kepada pejabat pembuat komitmen (PPK), kelompok kerja (pokja), dan pihak lain sejak tahap administrasi hingga penetapan pemenang lelang.
Penyelidikan ini menyoroti pengaruh sistem dalam menentukan pemenang tender, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok. KPK terus memperluas pemeriksaan untuk mengungkap detail lebih lanjut dari skandal yang melibatkan berbagai proyek nasional di daerah-daerah strategis.
