Baznas RI dorong percepatan transformasi pengelolaan zakat nasional

Baznas Percepat Pembaruan Tata Kelola Zakat Nasional

Fukushimask.com – Pengelolaan zakat di Indonesia didorong memasuki tahap pembaruan yang lebih menyeluruh. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menempatkan penguatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, serta sistem pengendalian dan pengawasan sebagai tiga fokus utama untuk memperbaiki tata kelola sekaligus memaksimalkan potensi zakat nasional.

Wakil Ketua Baznas RI Zainut Tauhid Sa’adi menyampaikan bahwa pertumbuhan penghimpunan zakat dalam beberapa tahun terakhir belum sejalan dengan besarnya potensi zakat yang tersedia di Indonesia. Kesenjangan tersebut menjadi alasan penting bagi Baznas untuk mempercepat pembenahan ekosistem zakat dari sisi organisasi, layanan, data, hingga akuntabilitas.

“Untuk menjawab tantangan tersebut, Baznas memfokuskan transformasi pada tiga agenda kritis, yakni transformasi human capital atau sumber daya manusia (SDM), transformasi digital, dan penguatan pengendalian serta pengawasan,” kata Zainut dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Kompetensi Amil Menjadi Fondasi

Dalam agenda transformasi SDM, Baznas ingin membangun ekosistem amil yang tidak hanya mengejar kepemilikan sertifikat, tetapi benar-benar memiliki kemampuan yang relevan dengan kebutuhan pengelolaan zakat modern. Amil memegang peran penting karena mereka berada di garis depan penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, serta pendampingan penerima manfaat.

Hingga kini, sebanyak 3.822 amil telah dinyatakan kompeten melalui proses sertifikasi. Angka tersebut menunjukkan kemajuan, namun masih relatif terbatas jika dibandingkan dengan jumlah amil yang bekerja di dalam ekosistem zakat nasional secara keseluruhan.

“Kita harus melakukan pergeseran paradigma secara mendasar, dari yang sekadar certification oriented menjadi competence driven,” ujarnya.

Pergeseran tersebut berarti sertifikasi dipandang sebagai bagian dari proses peningkatan mutu, bukan tujuan akhir. Pengelolaan zakat membutuhkan kemampuan profesional yang mencakup pemahaman administrasi, pelayanan kepada masyarakat, pencatatan keuangan, pengelolaan program, penggunaan data, serta kepatuhan terhadap tata kelola yang baik.

Untuk mendukung arah ini, Baznas telah menyiapkan delapan agenda strategis. Beberapa di antaranya adalah penyusunan National Audit Competency Framework, perluasan peta jalan sertifikasi, pengembangan arsitektur data zakat nasional, dan peningkatan kapasitas pengawasan di berbagai daerah.

Digitalisasi Diarahkan pada Layanan dan Keputusan yang Lebih Baik

Transformasi digital menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Dalam tujuh tahun terakhir, penghimpunan zakat melalui kanal digital meningkat hingga 398 kali lipat. Saat ini, kontribusinya mencapai sekitar 20 persen dari total penghimpunan zakat nasional.

Pertumbuhan tersebut memperlihatkan perubahan cara masyarakat menunaikan zakat. Kanal digital dapat memberi kemudahan bagi muzaki dalam mengakses layanan, memilih metode pembayaran, dan memperoleh informasi terkait penyaluran zakat. Namun, digitalisasi tidak semata-mata diukur dari banyaknya aplikasi atau platform yang dibangun.

“Ukuran keberhasilan digitalisasi bukanlah seberapa banyak aplikasi atau sistem yang kita buat, melainkan apakah keputusan kita menjadi lebih baik, apakah layanan kita menjadi lebih cepat, dan apakah transparansi serta dampaknya dapat terukur lebih jelas,” ucap Zainut.

Dalam rencana penguatan sistem, Baznas juga menyiapkan pembangunan arsitektur data zakat nasional dan pengembangan Sistem Manajemen Informasi Baznas (Simba) berbasis kecerdasan buatan atau AI. Pengelolaan data yang terintegrasi diharapkan membantu lembaga menyusun keputusan yang lebih tepat, mempercepat layanan, serta memperjelas pengukuran dampak program.

Data yang tertata juga memiliki arti penting bagi masyarakat. Transparansi penghimpunan dan penyaluran dapat semakin mudah dipahami ketika informasi dikelola secara konsisten, akurat, dan dapat ditelusuri. Hal itu pada akhirnya berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.

Pengawasan Tidak Hanya Bersifat Reaktif

Aspek berikutnya adalah penguatan pengendalian internal dan audit. Saat ini, Satuan Audit Internal (SAI) baru tersedia di sekitar 30 persen Baznas tingkat kabupaten dan kota. Selain itu, lebih dari 380 Baznas daerah belum memperoleh cakupan audit Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memadai.

Kondisi tersebut mendorong perlunya pemerataan pengawasan agar standar tata kelola dapat diterapkan lebih kuat di seluruh wilayah. Baznas menyiapkan sejumlah langkah, termasuk penerapan pedoman anti-fraud serta penguatan independensi audit di daerah.

Arah pengawasannya juga akan berubah. Fungsi pengendalian tidak lagi hanya diposisikan sebagai pihak yang menemukan persoalan setelah terjadi, melainkan sebagai mitra strategis yang membantu organisasi mengenali risiko lebih awal. Baznas ingin menggeser pola perbaikan yang reaktif menuju pencegahan, sekaligus meninggalkan ketergantungan pada proses manual melalui pengawasan berbasis data.

Pendekatan ini penting karena zakat berkaitan dengan amanah masyarakat dan manfaat yang diterima kelompok membutuhkan. Ketelitian dalam tata kelola, dokumentasi, audit, dan pelaporan menjadi bagian dari upaya memastikan dana yang dihimpun dapat dikelola secara bertanggung jawab.

Menopang Program Sosial yang Lebih Berdampak

Penguatan organisasi dipandang sebagai dasar bagi berjalannya berbagai program besar Baznas. Program pengentasan kemiskinan, beasiswa, hingga penyediaan rumah layak huni membutuhkan institusi yang memiliki SDM kompeten, sistem kerja yang adaptif, dan pengawasan yang dapat dipercaya.

“Baznas tidak boleh hanya menjadi organisasi yang semakin besar. Baznas harus menjadi organisasi yang semakin profesional, berbasis data, adaptif terhadap teknologi, memiliki tata kelola yang kuat, dan membawa dampak seluas-luasnya,” tutur Zainut Tauhid Sa’adi.

Melalui delapan agenda strategis tersebut, Baznas menargetkan pembaruan yang tidak berhenti pada peningkatan penghimpunan. Transformasi itu diarahkan untuk membangun lembaga zakat yang lebih siap menghadapi perubahan teknologi, lebih kuat dalam menjaga integritas, dan lebih mampu memastikan manfaat zakat menjangkau masyarakat secara optimal.