Digitalisasi perlinsos, pintu percepatan digitalisasi layanan publik
Special Plan – Jakarta – Pada awal bulan Mei 2026, peristiwa meninggalnya seorang siswa di Samarinda, berinisial MRS (16 tahun), akibat infeksi yang disebabkan oleh penggunaan sepatu terlalu kecil, menjadi sorotan publik. Berita ini menyebar cepat di platform media sosial dan memicu perhatian pemerintah. Kasus tersebut menjadi peringatan bahwa masih ada sejumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial, tetapi belum terdeteksi oleh sistem yang saat ini berjalan.
Program bansos terima bantuan yang belum tepat sasaran
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, menjelaskan bahwa kegagalan pendataan dalam program perlindungan sosial (perlinsos) adalah masalah yang sering terjadi. Ia menekankan bahwa digitalisasi program ini bertujuan memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. “Digitalisasi perlinsos hadir untuk membantu negara mengenali kondisi warganya dengan lebih baik sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujar Fifi.
Dalam konteks ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, sebelumnya pernah menyatakan bahwa hanya separuh dari anggaran bansos yang sebesar Rp500 triliun mampu mencapai masyarakat yang berhak menerima. Masalah ketidaktepatan data antara berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penyaluran bantuan mengakibatkan ketidaktepatan sasaran. Sebagai solusi, pemerintah melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) memutuskan mengdigitalisasi perlinsos secara end to end. Langkah ini diharapkan mampu mengubah cara pendistribusian bansos menjadi lebih efisien dan akurat.
Peran agen perlinsos dalam memperluas cakupan
KPTDP juga menyusun strategi untuk memudahkan masyarakat mengakses bantuan sosial. Salah satu cara adalah dengan membangun sistem “pipa” yang menghubungkan data antar lembaga pemerintah. Sejak September 2025, komite ini telah mengawali proses integrasi tersebut, yang memungkinkan warga daftar secara mandiri melalui portal perlinsos.kemensos.go.id. Sistem ini didesain agar mengurangi kesulitan administratif yang biasanya dihadapi oleh penerima manfaat bansos.
Koordinator Gugus Tugas Harian KPTDP, Rahmat Danu Andika, menambahkan bahwa selain itu, pemerintah juga menyiapkan alternatif bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke ponsel. Mereka bisa didaftarkan oleh agen perlinsos yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD). “Nah, kalau di Banyuwangi, agen dasawisma ini kan memang ada di lingkungan masyarakat yang memang menjadi relawan. Jadi aproximity-nya dekat dengan masyarakat sekitar,” kata Danu, saat ditemui Antara, pada Jumat (3/7).
Di Banyuwangi, Jawa Timur, ujicoba program digitalisasi perlinsos melibatkan 4.087 agen, yang terdiri dari kader dasawisma, operator desa, dan agen Program Keluarga Harapan (PKH). Pemilihan agen-agen ini dilakukan agar keberadaan mereka dapat mencapai semua kalangan masyarakat, termasuk yang terpencil. Danu berharap, dengan peningkatan jumlah warga yang memiliki IKD, mereka bisa menjadi agen perlinsos tambahan, sehingga memperluas jangkauan bantuan sosial.
Kemudahan penggunaan digital dalam pendataan
Sistem digitalisasi perlinsos menawarkan kemudahan dalam proses pendataan dan distribusi bantuan. Dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, pemerintah dapat mempercepat pengambilan keputusan dalam menyalurkan bansos. Selain itu, platform online ini mengurangi risiko kesalahan administratif yang sering terjadi akibat proses manual. Misalnya, selama ini masyarakat sering mengalami hambatan karena data tidak terintegrasi antar lembaga.
KPTDP juga memperhatikan masalah aksesibilitas. Pemerintah menargetkan bahwa setiap warga yang berhak menerima bantuan sosial bisa terlayani secara mudah, terlepas dari kemampuan teknologi mereka. “Kami ingin memastikan tidak ada masyarakat yang terlewat dalam pendataan,” tambah Danu. Hal ini menjadi fokus utama dalam upaya mempercepat digitalisasi layanan publik.
Program ini tidak hanya mengurangi beban birokrasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran bansos. Dengan sistem digital, masyarakat bisa memantau proses pendistribusian bantuan secara real-time. Ini membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga yang menerima manfaat. Selain itu, proses verifikasi dan validasi data juga menjadi lebih cepat, sehingga distribusi bansos bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang lebih tepat.
Mengapa digitalisasi penting untuk bansos?
Danu Andika menegaskan bahwa digitalisasi adalah langkah strategis dalam memperbaiki sistem pendistribusian bansos. “Kita perlu memastikan setiap warga yang membutuhkan bantuan sosial bisa terdeteksi secara akurat,” ujarnya. Ia juga mengatakan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi antar lembaga dan partisipasi masyarakat.
Dalam konteks digitalisasi, perlinsos menjadi contoh program yang sangat cocok untuk diterapkan secara online. Data yang terkumpul dari berbagai sumber bisa diolah secara otomatis, sehingga meminimalkan kesalahan manusia. Selain itu, sistem ini juga memudahkan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan bansos berdasarkan data aktual. “Dengan informasi yang lebih akurat, kita bisa menentukan siapa yang layak mendapatkan bantuan,” jelas Danu.
Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar, digitalisasi menjadi solusi terbaik untuk memastikan tidak ada warga yang terlewat dalam kebijakan sosial. Selain itu, keberadaan agen-agen yang berperan aktif dalam proses pendaftaran juga membantu masyarakat yang tidak terbiasa dengan teknologi. “Agen perlinsos adalah jembatan antara pemerintah dan warga,” katanya.
Tantangan dan harapan di masa depan
Selama ujicoba di Banyuwangi, sejumlah tantangan muncul, termasuk keterbatasan akses internet dan kesadaran masyarakat terhadap sistem digital. Namun, hasilnya menunjukkan bahwa program ini mampu menjangkau kelompok-kelompok yang sebelumnya sulit terdeteksi. Danu optimis bahwa dengan peningkatan infrastruktur digital dan edukasi masyarakat, program ini bisa berjalan lebih efektif di masa depan.
KPTDP juga menekankan pentingnya pendidikan digital bagi warga yang tidak memiliki pengalaman teknologi. “Masyarakat yang tidak terbiasa dengan ponsel atau internet bisa didampingi oleh agen-agen yang sudah terlatih,” kata Danu. Ia menambahkan bahwa upaya ini tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga pada penguasaan literasi digital.
Dengan memperluas jumlah agen perlinsos, pemerintah berharap mampu mengakses kebutuhan masyarakat yang lebih luas. “Agen-agen ini adalah representasi pemerintah di tingkat lokal,” kata Danu. Ia menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi perlinsos bergantung pada partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk masyarakat, lembaga, dan pemerintah daerah.
Pelaksanaan program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik secara signifikan. Dengan sistem yang lebih transparan, masyarakat tidak hanya mendapatkan bantuan yang tepat, tetapi juga merasa diakui oleh pemerintah
