Meeting Results: Khofifah: Sinergi jadi kunci wujudkan pembangunan Jatim sejahtera

Khofifah: Sinergi jadi kunci wujudkan pembangunan Jatim sejahtera

Meeting Results – Surabaya, Kamis – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa kerja sama yang harmonis antara berbagai pihak menjadi fondasi penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di provinsi yang dipimpinnya. Dalam wawancara yang diberikan di Surabaya, Khofifah menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan Jatim tidak bisa dicapai secara mandiri oleh satu institusi saja. “Sinergi antarlembaga eksekutif, legislatif, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta elemen strategis dalam masyarakat adalah inti dari setiap proyek besar yang dilaksanakan,” ujarnya. Menurut Khofifah, sinergi ini membentuk konsistensi dalam menjalankan kebijakan, sehingga hasilnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penerimaan LKPJ Jadi Tanda Koordinasi yang Baik

Khofifah menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur yang secara aktif menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna tingkat II. Ia menilai, langkah tersebut menunjukkan komitmen DPRD dalam memberikan masukan serta memastikan transparansi pemerintahan. “Penerimaan LKPJ menandakan bahwa eksekutif dan legislatif telah saling mendukung dalam merancang langkah-langkah strategis yang berdampak luas bagi masyarakat Jatim,” terang Khofifah. Ia juga menekankan bahwa sinergi ini membantu mewujudkan visi Jawa Timur sebagai daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan memiliki kualitas hidup yang meningkat.

“Kita semua harus saling menjaga keseimbangan, karena keberhasilan pembangunan hanya bisa diraih jika semua pihak berperan aktif dan saling menguatkan,” kata Khofifah dalam pernyataannya.

Dalam konteks ini, Khofifah menyebutkan bahwa DPRD serta seluruh anggota legislatif telah memberikan rekomendasi yang menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Masukan dari DPRD sangat berharga karena membantu kita untuk memperbaiki kebijakan dan menyesuaikan strategi dengan kebutuhan nyata masyarakat,” tambahnya. Ia menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut dikelompokkan berdasarkan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan, sehingga tindak lanjutnya bisa lebih tepat sasaran.

Contoh Sinergi dalam Kebijakan Pangan dan Pendidikan

Khofifah memberikan contoh konkret terkait sinergi antarlembaga dalam beberapa sektor krusial. Salah satu isu yang menjadi fokusnya adalah penyesuaian bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diusulkan sebesar 3 persen. Menurut Khofifah, kebijakan ini berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, namun dukungan dari DPRD membantu mengkoordinasikan isu tersebut dengan Menteri ATR/BPN dan Menko Pangan. “Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan pangan nasional yang diinisiasi pemerintah pusat selalu berdampak positif di Jatim, karena provinsi ini merupakan lumbung pangan utama,” ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). “Karena alih fungsi lahan bisa memengaruhi ketersediaan pangan nasional, kita perlu memperhatikan dampaknya secara serius,” lanjut Khofifah.

Dalam bidang pendidikan, Khofifah menyebutkan bahwa Dinas Pendidikan Jawa Timur telah berhasil menyelesaikan 881 indikator kebijakan yang menjadi tanggung jawab provinsi. Indikator ini mencakup perluasan akses pendidikan untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta Sekolah Luar Biasa (SLB). “Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memperkuat sumber daya manusia Jatim, dan kita sudah menyelesaikan target yang telah ditetapkan,” jelasnya. Namun, Khofifah juga mengakui bahwa ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, termasuk pengawasan terhadap kualitas pendidikan di daerah-daerah.

“Kami berharap sinergi ini terus ditingkatkan, agar kebijakan pendidikan dan pangan bisa berjalan secara optimal dan berkelanjutan,” kata Khofifah.

Ketua DPRD: Rekomendasi untuk Perbaikan Kebijakan

Ketua DPRD Jawa Timur M. Musyafak menyampaikan bahwa seluruh fraksi di lembaga legislatif provinsi tersebut telah menyetujui LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, tetapi dengan beberapa catatan serta rekomendasi yang diberikan. “Dukungan ini menunjukkan bahwa DPRD tidak hanya mengawasi, tetapi juga aktif dalam memberikan masukan untuk memperkuat perencanaan pembangunan,” ujarnya. Musyafak menekankan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh seluruh fraksi merupakan bentuk kerja sama yang saling menguntungkan. “Kami memberikan catatan dan saran sebagai bentuk pengukuhan bahwa langkah-langkah pemerintah akan lebih sempurna jika didiskusikan bersama,” tambahnya.

Dalam rangka mempercepat realisasi pembangunan, Musyafak mengingatkan bahwa rekomendasi dari DPRD perlu diintegrasikan ke dalam program kerja pemerintah. “Sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci utama agar semua kebijakan bisa berjalan sesuai harapan masyarakat,” ujarnya. Ia juga mengatakan bahwa penerimaan LKPJ tahun ini menjadi bukti bahwa transparansi dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan telah tercapai, sehingga bisa menjadi dasar untuk pertumbuhan lebih lanjut.

“Setiap rekomendasi yang diberikan DPRD adalah bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan pembangunan Jatim. Kami yakin, kebijakan yang diusulkan akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Musyafak.

Khofifah berharap sinergi ini tidak hanya terbatas pada rapat paripurna, tetapi juga diterapkan dalam setiap kebijakan ke depan. “Kita perlu terus membangun komunikasi yang terbuka, karena itu adalah dasar dari setiap keberhasilan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa sinergi tersebut juga mencakup kolaborasi dengan elemen masyarakat seperti tokoh agama, organisasi keagamaan, serta komunitas lokal. “Karena peran masyarakat tidak bisa dipisahkan dari peran pemerintah, mereka harus ikut serta dalam mengawasi dan mempercepat pembangunan,” imbuh Khofifah.

Dalam wawancaranya, Khofifah juga mengungkapkan bahwa komitmen sinergi ini selaras dengan visi Jawa Timur sebagai provinsi yang maju dan berdaya saing. “Pembangunan tidak bisa terjadi hanya melalui anggaran, tetapi juga melalui kebersamaan dan keterlibatan semua pihak,” katanya. Ia menegaskan bahwa sinergi antarlembaga akan membantu mempercepat penguasaan kebijakan, terutama dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan lingkungan hidup. “Setiap bidang kebijakan memerlukan koordinasi yang baik agar hasilnya bisa berdampak luas,” ujarnya.

Khofifah menyatakan bahwa seluruh fraksi DPRD Jawa Timur telah memberikan rekomendasi yang mendukung inisiatif pemerintah. “Kami bersyuk