Agenda Utama: Prabowo Jelaskan Diplomasi BoP ke Ulama

Prabowo Jelaskan Diplomasi BoP ke Ulama

Kamis malam (5/3), Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan dengan tokoh-tokoh ulama dan pemimpin organisasi Islam di Istana Kepresidenan Jakarta. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk menjelaskan langkah Indonesia dalam diplomasi melalui forum Board of Peace (BoP). Pertemuan tersebut juga menjadi ruang diskusi mengenai perubahan dinamika geopolitik global, terutama konflik yang terus berkembang di wilayah Timur Tengah.

Dalam forum silaturahmi tersebut, hadir sejumlah tokoh penting, seperti Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Muhadjir Effendy, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, serta Ketua Umum Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf. Muhadjir menyampaikan bahwa keputusan Indonesia bergabung dengan BoP bukanlah tindakan mendadak, melainkan hasil komunikasi intensif dengan pemimpin negara-negara Timur Tengah. “Beliau menegaskan bahwa keterlibatan di BoP dilakukan secara bertahap, setelah melalui pembicaraan dengan beberapa pemimpin wilayah Teluk,” ujar Muhadjir.

Prabowo memilih pendekatan diplomasi dari dalam forum tersebut, yang disebut sebagai “struggle from within.” Menurut Muhadjir, langkah ini selaras dengan prinsip konstitusi Indonesia serta komitmen terhadap solusi dua negara bagi Palestina dan Israel. “Setelah lama berada di luar, kini kita mencoba berjuang dari dalam. Insya Allah, segala tindakan akan tetap berada dalam koridor konstitusi, khususnya pembukaan UUD, dan tetap fokus pada tujuan awal, yaitu menciptakan dua negara yang damai,” jelasnya.

Kehadiran Indonesia dalam BoP, menurut Muhadjir, juga didasari oleh semangat mendukung kemerdekaan Palestina. “Ke depan, kita harus terus berupaya, meski ada resiko atau konsekuensi, untuk mewujudkan Palestina merdeka. Tujuan ini tercantum jelas dalam perjanjian 20 poin, khususnya poin 19 dan 20,” tambahnya. Ia menambahkan bahwa para ulama dan tokoh agama setuju dengan penjelasan Presiden.

Menteri Nusron Wahid menyatakan pemerintah tetap terbuka terhadap kritik publik mengenai partisipasi Indonesia di BoP. Namun, ia menekankan bahwa jalur diplomasi tetap menjadi strategi utama untuk meredakan ketegangan. “Pemerintah tidak menolak kritik, kita mendengarkan sambil memperhatikan situasi. Tapi, kita akan membuktikan bahwa diplomasi adalah jalan terbaik menuju perdamaian, bukan melalui perang,” katanya.

Sementara itu, Yahya Cholil Staquf menyampaikan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP bisa menjadi alat untuk menekan eskalasi konflik, termasuk ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. “Kalau perlu, kita bisa menunda agenda BoP hingga ada kesepakatan untuk deeskalasi dan perdamaian dalam perang Amerika-Israel melawan Iran,” ujarnya. Ia mengatakan forum tersebut memiliki potensi besar sebagai instrumen diplomasi untuk mendukung perdamaian di kawasan.