Program Terbaru: BNPB: Penurunan indeks risiko bencana jadi rapor kinerja pemda
BNPB: Penurunan indeks risiko bencana jadi rapor kinerja pemda
Indeks Risiko Bencana sebagai Alat Evaluasi Daerah
BNPB memaparkan bahwa menurunnya Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) menjadi parameter utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah mengelola ancaman bencana. Dalam seminar Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional dan 20 Tahun Gempa Jogja yang dihadiri secara virtual dari Jakarta, Kamis, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menyampaikan bahwa standar pelayanan minimum (SPM) kebencanaan wajib dipenuhi oleh daerah sebagai dasar layanan untuk masyarakat.
Risiko bencana bisa dikurangi melalui peningkatan kapasitas. Indeks Risiko Bencana tahunan kami berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja daerah. Jika angkanya turun, berarti pengelolaan risiko di wilayah tersebut lebih baik,” ujarnya.
Dalam kurun 10 tahun terakhir, data nasional menunjukkan penurunan IRBI sebesar 2,8 persen. BNPB memberikan apresiasi khusus kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dinilai berhasil mencapai hasil risiko lebih optimal dibanding provinsi lainnya.
Pemetaan Risiko dan Teknologi Pendukung
BNPB telah menyediakan peta ancaman (hazard map) dengan skala 1:50.000 untuk seluruh wilayah Indonesia. Raditya mengatakan bahwa peta ini membantu memperkuat kemampuan daerah dalam menghadapi bencana. Pada 2026, lembaga tersebut berencana merilis peta kerentanan nasional dengan skala serupa.
Masyarakat dan pemda bisa mengakses platform InaRISK untuk melihat peta risiko hingga tingkat detail. Wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah khususnya telah dipetakan kawasan cagar budaya dalam bentuk 3D untuk melindungi warisan sejarah dari ancaman bencana,” tambahnya.
Raditya menekankan pentingnya pendekatan berbasis masyarakat (people-centered approach) dalam membangun ketangguhan nasional. Menurutnya, warga tidak hanya menjadi objek, tetapi juga seharusnya menjadi subjek utama dalam setiap kebijakan penanggulangan bencana, pengembangan investasi, serta inovasi teknologi.
Dalam konteks perubahan iklim, BNPB menilai bahwa kesiapsiagaan bencana tidak terlepas dari isu iklim. Contohnya, Siklon Senyar akhir 2025 yang menyebabkan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, serta Sumatera Utara menjadi pengingat bahwa dampak iklim berdampak nyata pada aspek sosial dan ekonomi.
Raditya berharap integrasi data antar instansi, seperti sinkronisasi sistem pemantauan cuaca dengan peta daerah rentan BNPB, terus ditingkatkan. Hal ini dianggap penting untuk menciptakan respons darurat yang lebih cepat dan efisien, serta memastikan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama dalam semua pilar pembangunan.
