Presiden Lebanon Bertegas: Negosiasi dengan Israel Tetap Berlanjut
Topics Covered – Beirut dan Istanbul — Dalam sebuah pernyataan resmi yang dirilis pada hari Jumat (10/7), Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan kembali komitmennya untuk tidak membatalkan keputusan strategis dalam melanjutkan proses negosiasi langsung dengan Israel. Pernyataan tersebut disampaikan melalui kantor kepresidenan sebagai respons terhadap berbagai kritik yang muncul dari berbagai pihak politik di dalam negeri Lebanon.
Pertemuan di Istana Kepresidenan Baabda
Aoun menyampaikan posisinya secara langsung selama pertemuan yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan Baabda, yang berlokasi di wilayah Beirut timur. Dalam pertemuan tersebut, ia menerima kunjungan delegasi dari blok parlemen Pasukan Lebanon, sebuah kekuatan politik signifikan yang dipimpin oleh Samir Geagea sebagai ketua partainya.
Dalam kesempatan itu, Aoun mengajukan pertanyaan retoris yang menggugah kepada para hadirin: “Mengapa rakyat Lebanon harus terus membayar harga untuk perang yang dipicu atas perintah aktor eksternal dan untuk kepentingan mereka?” Pertanyaan ini mencerminkan kekhawatiran presiden terhadap dominasi kepentingan luar negeri dalam konflik Lebanon.
“Saya jamin bahwa saya tidak akan mundur dari keputusan untuk bernegosiasi yang telah saya ambil,” tegas Aoun.
Presiden Lebanon juga menambahkan bahwa semua posisinya mencakup penjelasan komprehensif kepada rakyat Lebanon mengenai pentingnya jalan diplomasi yang sedang ditempuh. Ia menekankan bahwa komitmen Lebanon terhadap kedaulatannya akan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap langkah yang diambil selama proses negosiasi berlangsung.
Merespons Kritik dan Menegaskan Sejarah Negosiasi
Aoun secara tegas menyatakan bahwa kritik-kritik terhadap negosiasi langsung dengan Israel “tidak layak ditanggapi” secara berlebihan. Ia mengingatkan bahwa Lebanon sebenarnya telah melakukan negosiasi langsung dengan Israel lebih dari satu kali sepanjang sejarah, dengan catatan pertama dimulai pada tahun 1949. Fakta historis ini menjadi dasar argumen presiden bahwa jalur langsung bukanlah hal baru bagi Lebanon.
“Semua kritik yang menargetkan jalur ini berasal dari keinginan untuk mengembalikan isu Lebanon menjadi kartu di tangan Iran,” tambahnya.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Aoun melihat motif politik tertentu di balik penolakan terhadap negosiasi langsung, khususnya dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan Iran.
Kritik dari Hezbollah dan Walid Jumblatt
Jalur negosiasi yang dipilih oleh Aoun telah menuai berbagai kritik dari Hezbollah dan kekuatan politik Lebanon lainnya. Para pengkritik berpendapat bahwa perjanjian kerangka kerja yang diusulkan terutama melayani kepentingan Israel, dan bahwa negosiasi apa pun dengan Israel harus tetap dilakukan secara tidak langsung.
Sekretaris Jenderal Hezbollah, Naim Qassem, pada hari Rabu (8/7), secara eksplisit menyatakan bahwa perjanjian tersebut “sepenuhnya untuk kepentingan Israel” dan mendesak Aoun untuk mengadopsi pendekatan negosiasi tidak langsung sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan kepentingan nasional Lebanon.
Sementara itu, pada hari Selasa (7/7), pemimpin komunitas Druze, Walid Jumblatt, menggambarkan perjanjian kerangka kerja tersebut sebagai “perjanjian sepihak yang dipaksakan oleh Israel.” Jumblatt juga menambahkan bahwa perdamaian dengan Israel “tidak mungkin” tercapai dalam kondisi saat ini, mencerminkan skeptisisme yang mendalam terhadap prospek keberhasilan negosiasi.
Detail Perjanjian Kerangka Kerja dan Situasi Lapangan
Lebanon dan Israel menandatangani perjanjian kerangka kerja yang disponsori oleh Amerika Serikat pada tanggal 26 Juni. Perjanjian ini mengatur mekanisme penarikan bertahap pasukan Israel dari seluruh wilayah Lebanon, yang dimulai dengan pembentukan dua zona percontohan yang belum ditentukan secara spesifik. Implementasi perjanjian ini diharapkan dapat memulihkan hak-hak Lebanon “melalui jalur diplomatik” asalkan Israel mematuhi semua ketentuan yang telah disepakati.
Meskipun perjanjian telah ditandatangani, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tentara Israel terus melakukan pelanggaran terhadap wilayah Lebanon. Media Lebanon melaporkan serangkaian penghancuran rumah-rumah di kota Khiam di wilayah selatan Lebanon, serta ledakan bahan peledak di kota Taybeh yang terletak di dekatnya.
Data resmi menunjukkan bahwa sejak 2 Maret, serangan Israel di Lebanon telah menewaskan lebih dari 4.300 orang dan melukai lebih dari 12.000 orang. Angka-angka ini mencerminkan dampak kemanusiaan yang signifikan dari konflik yang berkepanjangan tersebut.
Pasukan Israel saat ini terus menduduki berbagai wilayah di Lebanon selatan, termasuk beberapa daerah yang telah dikuasai selama beberapa dekade dan wilayah-wilayah lain yang direbut selama perang 2023-2024. Selama serangan terbaru, pasukan Israel berhasil maju lebih dari 10 kilometer ke dalam wilayah Lebanon, menunjukkan eskalasi territorial yang signifikan dalam konflik ini.
